BAB
II
PEMBAHASAN
A. Defenisi Risiko
Kredit
Sebelum
mengetahui secara mendalam mengenai risiko kredit, maka sebagai pengantar,
terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dari kredit. Dimana kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu
pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan
dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.[1]
Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit
dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara
materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban
dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Oleh
karenanya dari hal tersebut dapat dideskripsikan bahwa kredit memberikan suatu
kewajiban bagi peminjamnya untuk membayar atau mengembalikannya. Disisi lain
terkait masalah resiko atau risk biasanya diidentikkan dengan suatu hal
yang tidak pasti (Uncertainty).
Selanjutnya,
dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Risiko kredit merupakan bentuk
ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam
menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh
tempo maupun setelah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan
kesepakatan yang berlaku.[2]
Adapula
yang mendefenisikan bahwa risiko kredit/risk credit adalah risiko
kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi
kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya,[3]
jadi dapat disimpulkan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan
oleh peminjam yang tidak mampu membayar utangnya.
Contoh : Bank A memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat
memberikan kredit tersebut, bank memiliki risiko bahwa sebagian atau seluruh debitur
perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya.
Secara
umum Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain:
pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan, serta
aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun
trading book.
1.
Debitur tidak dapat melunasi utangnya.
2.
Obligasi yang dibeli bank, tidak membayar kupon dan/ pokok
utangnya.
3.
Terjadinya non-performance (gagal bayar) dari semua kewajiban
antara bank dengan pihak lain, misalnya kegagalan untuk membayar kontrak
derivatif.
Secara
umum untuk mengatasi terjadinya risiko atau bahkan meminimalkan risiko yang
akan dihadapi dibutuhkan / diperlukan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang
diterapkan terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebelum
pelaksanaan perkreditan itu berlangsung. Rangkaian peraturan yang diterapkan
baik itu perusahaan maupun perbankan, biasanya dikenal dengan istilah kebijakan
perkreditan/ Credit Policy.[5]
Intinya adalah bahwa pihak internal sebuah perusahaan atau perbankan
dituntut untuk membuat suatu sistem pengendalian yang tepat, sehingga dengan
sistem tersebut diharapkan mampu meminimalisir terjadinya risiko dalam hal
pemberian kredit.
Sebagaimana
yang diterapkan saat ini, bahwa hampir seluruhnya perbankan dalam hal
menyalurkan kredit menerapkan prinsip-prinsip perkreditan diantaranya prinsip 6
C dan 4P, hal ini dimaksudkan agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat
berjalan dengan sehat dan layak dan dapat meminimalisir risiko, berikut
penjelasannya :
a.
Character ( kepribadian / Watak )
Character adalah tabiat serta kemauan dari
pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah
sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga,dll
b.
Capacity ( kemampuan )
Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk
melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang
ditinjau dengan kredit dari bank.
c.
Capital ( modal )
Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur
pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.
d.
Collateral ( jaminan )
Collateral adalah barang – barang yang diserahkan
pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang
diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.
e.
Condition of Economic ( kondisi ekonomi )
Condition of Economic adalah situasi dan kondisi,
sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada
suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan
dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.
f.
Constrain ( batasan atau hambatan )
Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan
yang tidak memungkinkan sesorang melakukan usaha di suatu tempat.
Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip
kredit yang disebut 4 P, yaitu :
a.
Personality : yaitu penilaian bank
tentang kepribadian, gaya hidup, dll.
b.
Purpose : Bank dalam menilai si
peminjam mencari dara tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit.
c.
Payment : Untuk mengetahui
kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman.
d.
Prospect : harapan usaha di masa yang
akan datang dari calon debitur.
Sebagaimana
manajemen risiko pada umumnya, kredit juga mempunyai tahapan-tahapan atau
proses yang diterapkan perusahaan atau perbankan dalam mengelola atau meminimalisir risiko, yaitu
proses identifikasi, pengukuran, dan proses pengendalian, yang mana selanjutnya
setelah melakukan proses pengendalian maka kemudian dilakukan penanganan
terhadap risiko tersebut.
B. Risiko Kredit
Jangka pendek dan Jangka Panjang
Keputusan menyalurkan kredit keberbagai sektor bisnis tidak selalu
terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk risiko yang
akan dialami baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
Adapun pengertian kedua bentuk risiko tersebut adalah[6] :
a.
Risiko yang besifat bersifat jangka pendek (short term risk)
adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi
dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban
likuiditas.
b.
Risiko yang bersifat jangka panjang (long term risk) adalah
ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang
bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan
yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek
hingga tuntas.
C. Peranan Credit
Risk Management (CRM) & Relationship Management
Dalam melaksanakan setiap keputusan kredit, prinsip kehati-hatian
adalah selalu diutamakan dalam maksud untuk menciptakan suatu kondisi yang
terkontrol dan aman. Salah satu pejabat di lembaga perbankan yang mempunyai
peranan dan tanggung jawab yang besar adalah bagian credit risk management (CRM)
dan relationship management (RM).[7]
Adapun beberapa tanggung jawab pihak credit risk management,
diantaranya:
a.
Memiliki tanggung jawab utama dalam bidang pengendalian risiko
kredit.
b.
Memiliki tanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang
bermasalah.
c.
Memiliki tanggung jawab dalam manajemen pertofolio kredit.
d.
Berfungsi dalam menetapkan suatu sistem ukuran penilaian (parameter
scoring system) serta alat analisis yang layak digunakan. Biasanya
penerapan sistem risiko penilaian sistem risiko penilaian setiap lembaga
perbankan atau lembaga simpan pinjam berbeda-beda berdasarkan peraturan yang
ditetapkan oleh lembaga tersebut dan mereka melaksanakannya secara bertahap.
Sedangkan tanggung jawab pihak Relationship Management (RM)
adalah :
a.
Pada saat menemukan adanya kredit
yang bermasalah maka memindahkan pengelolaannya ke bagian CRM untuk
diselesaikan.
b.
Berfungsi dalam
mempertanggungjawabkan kelanjutan bisnis/ usaha perbankan.
c.
Berkoordinasi dengan pihak CRM
dalam memutuskan berbagai persoalan kredit.
D. Default Risk
dan Cara Mengatasinya
Default
risk merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah
dipinjam secara tepat waktu. Persoalan default risk sering dialami oleh para
debitur pada saat debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya secara
tepat waktu, hal ini dikarenakan beberapa hal[8] :
a.
Kondisi makro ekonomi yang tidak stabil.
b.
Kerugian perusahaan yang terjadi karena faktor menurunnya angka
penjualan secara sistematis.
c.
Terjadi korupsi secara besar-besaran yang menyebabkan menurunnya
nilai perusahaan dimata publik.
d.
Kekisruhan yang terjadi diinternal sebuah perusahaan, dll.
Berikut
cara untuk mengatasi atau menghindari terjadinya default risk :
a.
Bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang
bener-benar aman.
b.
Menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan
menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan
tersebut mengalami kesulitan dikemudian hari.
c.
Menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran.
E. Keputusan
Kredit
Substansi utama dari proses
persetujuan kredit, yang melibatkan banyak pihak dalam struktur organisasi
perkreditan suatu bank, adalah untuk meyakinkan bank sebagai suatu institusi
bahwa kredit yang akan disetujuinya itu cukup layak untuk diberikan. Cukup
layak artinya debitor diyakini akan mampu untuk membayar bunga serta cicilan
pokoknya kembali, sehingga kredit tersebut dapat diperkirakan tidak akan
mengalami kemacetan.
Kalaupun kemacetan terjadi di
kemudian hari, maka bank harus meyakini diri bahwa jaminan tambahan atau agunan
yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan kredit yang diberikan.
Agunan tambahan ini harus dibahas dalam komite kredit, ditetapkan dan diterima
di awal perjanjian kredit; sedangkan nilai dan bentuknya, harus dikaitkan
dengan persepsi tingkat risiko kredit yang dihadapi.
Keputusan kredit mengandung unsur
moral yang paling besar, karena menyangkut begitu banyak kepentingan orang
lain. Menurut Lehrer, keputusan moral adalah keputusan unik, karena harus
mempertimbangkan kepentingan orang lain. Orang lain yang tercakup dalam
keputusan pemberian kredit dan harus dipertimbangkan begitu banyak. Pihak yang
banyak itu mewakili begitu banyak kepentingan baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Mereka adalah mulai dari masyarakat pemilik dana yang disimpan pada
bank, debitor dan calon debitor yang mewakili kepentingan pertumbuhan
usaha dan para pekerja dibelakangnya, para stakeholders di belakang usaha yang dibiayai,
sampai pada para pemilik dan para stakeholders yang berkaitan dengan bank itu
sendiri, disamping para pegawai dan keluarganya.
Apabila keputusan kredit yang
diambil tidak tepat, maka akan berakibat pada timbulnya kredit bermasalah atau
NPL, dan seterusnya akan berakibat pula pada kegagalan bank, dan kemudian pada
krisis perbankan. Apabila hal ini terjadi, seluruh pihak yang dikemukakan tadi
akan merasakan akibat negatifnya.
Pengambilan keputusan kredit ini
sangat penting artinya tidak saja bagi kualitas portofolio pinjaman bank bagi
institusi pemberi pinjaman, tetapi juga bagi kelanjutan atau kelanggengan usaha
bank. Dari segi pemikiran deontologi, pendekatan terhadap masalah etika
berporos pada konsep tugas atau duty,
dan tugas seseorang adalah untuk melakukan apa yang benar secara moral, dan
menghindari diri dari yang buruk. Individu pada dasarnya merupakan unit etika,
sehingga diperlukan agen yang bermoral.
Oleh karena itu, keputusan kredit
sangat tergantung pada individunya, yang akan mengambil keputusan yang benar,
dan bermoral karena menyangkut begitu banyak kepentingan orang lain. Dari segi
tugas, keputusan kredit merupakan pilihan yang diambil dalam memastikan bahwa
suatu risiko kredit dapat diterima atau tidak, dan sekaligus menyelaraskan
keseimbangan antara risiko dan perolehan laba, atau risk and return dari suatu transaksi perkreditan.
Secara teoretis, semakin besar suatu risiko bisnis dalam hal ini risiko kredit
sejauh yang dapat diterima oleh bank, semakin besar perolehan laba yang
diperlukan untuk menerima dan memikul risiko tersebut.
Pertimbangan kredit merupakan
proses dari pengolahan seluruh informasi yang terkait dan berinteraksi secara
bersamaan meliputi unsur keuangan, ekonomi, dan manajemen. Pada akhirnya,
pertimbangan ini merupakan pemilihan keputusan yang terbaik, dan dikaitkan
dengan arahan yang harus diikuti. Dalam konteks organisasi bank, arahan ini
merupakan ketentuan dari perkreditan yang harus diikuti dan ditaati.
Dengan demikian, apakah keputusan
kredit itu benar atau tidak, atau disetujui atau ditolak, harus didukung dengan
alasan-alasan yang benar, yang mucul dari hasil analisis yang menggunakan
informasi, data dan fakta yang relevan dan mutakhir. Putusan moral bukan berdasarkan
suka atau tidak suka, tidak ditentukan oleh emosi atau selera, tetapi lebih
memerlukan penalaran yang objektif. [9]
[1] Astiko, Manajemen
Pengkreditan, (t. Cet; Jakarta: Andi Offset, 1996), h. 5
[2]Irham Fahmi dan
Yovi Lavianti Hadi, Pengantar Manajemen Perkreditan, (t.Cet; Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 80.
[3] T. Sunaryo,
Manajemen Risiko Financial, (t.Cet; Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 12.
[4] Sulad Sri
Hardanto, Manajemen Risiko bagi Bank Umum, (t.Cet; Jakarta: Alex Media,
2006), h. 106
[5]H.R. Daeng
Naja, BANK HIJAU “Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan”(Cet.1;
Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h.
84
[6] Irham Fahmi, Loc.cit
[7] Ibid,
h. 81
[8] Wikipedia,"Gagal
Bayar/Default Risk", The Free Encyclopedia, Dikutip dari
http//:www.wikipedia.co.id, Diakses Tanggal 01 Mei 2015.
[9] Wordpress,"Teori
Dan Praktik Proses Keputusan Pemberian Kredit Perbankan Yang Bersandar Pada
Prinsip Kehati-hatian”, Dikutip dari http//:hho3.wordpress.com, Diakses
Tanggal 01 Mei 2015.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar