Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat
Jumat, 05 November 2021
Selasa, 02 November 2021
KONTRAK ASURANSI MODERN
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Perkembangan
asuransi modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan
asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-an, beberapa diantaranya seperti AIA
Financial, Allianz, Avrist AXA Mandiri, CIGNA, Prudential, dan Asuransi Sinar
Mas. Perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai macam produk
perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini semakin menambah alternative pilihan
bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko seperti yang
diharapkan. Di sisi lain pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan
masyarakat akan perlindungan sehingga mulai tahun 2014 ini lahir Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai
gabungan fungsi dan peran dari Jamsostek dan Akses pada periode sebelumnya.
Di
Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk
pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian. Sebelum lirnya UU Nomor 2 Tahun 1992,
asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan
Keputusan Presiden (Kepres) beserta peraturan di bawahnya. Selain adanya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, perjanjian
asuransi diatur pula dalam pasal 246 KUHD yang mengartikan Asuransi atau
Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengakibatkan diri
kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang
mungkin dideritanya akibat dari suatu evnemen (perstiwa tidak pasti).[1]
Di Indonesia asuransi bermula sejak kedatangan bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia. Asuransi pada era penjajahan lebuh mengarah pada suatu mekanisme untuk mengamankan aktivitas perdagangan pemerintah colonial pada sector perkebunan dan perdagangan. Pada saat itu Indonesia terkenal dengan komoditas alamya seperti kelapa sawit, rempah-rempah, tembakau dan lain sebagainya. Dalam rangka mengeksploitir komoditas tersebut pemerintah kolonial Belanda membuat sistem mekanisme jaminan agar bisnis mereka memiliki perlindungan terhadap risiko panen hingga pengiriman hasil panen tersebut ke Negara Belanda.
PEMBAHASAN
A.
Perkembangan Asuransi Modern
Kata asuransi
berasal dari bahasa Belanda, Assurantie, yang dalam hukum Belanda
disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie
kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung dan geassureerde
bagi tertanggung. Pengertian Asuransi konvensional secara bahasa adalah
pertangunggan, istilah pertanggungan dikalangan orang belanda disebut verzekering.
Didalam UU
RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pertanggungan yang
didalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak pertanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan.
Dalam
Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi (Ar;at-ta’min) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak yang
lain berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan
jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa
pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
Konsep
asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasullah
yang disebut dengan aqilah, bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary
of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa
jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris
korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai konpensasi oleh
saudara terdekat dari pembunuh tersebut yang disebut Aqila, harus
membayar uang darah atas nama pembunuh. Dari sinilah asal muasal asuransi
mutual mulai terbentuk. Meskipun bentuk asuransi mutual ini merupakan bentuk
asuransi paling primitif namun jika dibandingkan dengan asuransi modern akan
terdapat beberapa perbedaan pokok. Ditinjau dari sifat organisasinya, tidak ada
maksud-maksud mencari keuntungan juga tidak ada maksud eksploitasi memperkaya
salah satu pihak dengan memeras yang lain.[2]
Dari
definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syari’ah bersifat saling
melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwahIslamiyah
antara sesama anggota peserta asuransi syari’ah dalam menghadapi resiko. Oleh
sebab itu, premi pada asuransi syari’ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan
oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan.
Secara
umum di Indonesia sekarang ini, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi,
yaitu KUHPerdata dan KUHD. Di samping itu sejak tahun 1992 juga telah
keluar Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Untuk lebih
jelasnya, dasar hukum perjanjian asuransi di Indonesia antara lain :
1.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
a.
Buku III Bab I tentang perikatan-perikatan
pada umumnya.
b.
Buku III Bab II tentang
perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.
2.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
a.
Buku I Bab IX Pasal 246 s/d 286, memuat
tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya.
b.
Buku I Bab X Pasal 287 s/d 308, memuat
tentang pertanggungan terhadap biaya kebakaran, hasil pertanian dan pertanggungan
jiwa.
c.
Buku II Bab IX Pasal 592 s/d 685, memuat
tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.
d.
Buku II Bab X Pasal 686 s/d 695, memuat
pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai
serta perairan pedalaman.
3.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tanggal
11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian. 4. Peraturan Pemerintah No. 73
Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha peasuransian.
a.
Keputusan-keputusan Menteri Keuangan
sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
b.
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.
1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.
c.
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.
77/KMK.011/1987 tanggal 10 Februari 1987 tentang Perizinan Agen Asuransi Jiwa
di Indonesia.
d.
Surat Dirjen Moneter Dalam Negeri
Departemen Keuangan RI No. 626/MK-11/1987 tanggal 15 September 1987 tentang
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK-011/1987.
e.
Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri
Departemen Keuangan RI No. SE-365/MD/1981 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa.[3]
Menurut
golongan modern perjanjian asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan
perlindungan menghadapi kerugian yang dinamakan kafalat. Kata kafalat berasal dari al kifl yang
berarti berhubungan atau pertambahan.Dalam istilah undang-undang perkataan ini
maksudnya adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam urusan membuat tuntutan.
Perjanjian ini dinamakan kafalat karena pertambahan yang dilakukan oleh
seseorang untukmenjalankan tanggungjawabnya terhadap orang lain untuk memenuhi
suatu tuntutan. Menurut hukum Islam, penyerahan dan pertukaran hak milik barang
hendaklah pada masa akad dan tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Berdasarkan uraian
datas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian asuransi tidak dapat
disamakan dengan kafalat.[4]
B.
Premi dan Ganti Rugi
1.
Premi
Premi asuransi
adalah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban kamu dan harus dibayar sesuai
dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada umumnya pembayaran ini
dilakukan setiap bulan, namun tergantung dari jatuh tempo yang telah
disepakati. Premi asuransi cukup murah, tapi jika hingga jangkawaktuberakhirpemegang
polis tidakmengalamirisiko, uangpremi yang dibayarkanakanhangus.[5]
Tujuan pembayaran
premi asuransi :
a.
Memberikan jaminan perlindungan atas
berbagai risiko kerugian yang diderita satu pihak.
b.
Pemerataan biaya. Artinya, hanya dengan
mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu, Tertanggung tidak perlu menanggung,
mengganti, atau membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tak tentu akibat
musibah yang ia alami.
Jenis-jenispremiasuransi
:
a.
Asuransi jiwa, memberikan perlindungan
finansial dalam bentuk uang pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli waris jika tertanggung
atau pemegang polis meninggal dunia.
b.
Asuransi kesehatan. Premi
asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial bagi tertanggung jika ia
jatuh sakit. Bentuk perlindungan macam-macam, tergantung pada manfaat yang
ditawarkan asuransi kesehatan yang ia miliki. Umumnya, premi dapat menanggung
biaya rawat inap dan obat.
c.
Asuransi kendaraan. Premi
asuransi kendaraan memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis jika
ia mengalami berbagai risiko berkendara.Umumnya, ada dua jenis asuransi
kendaraan, yaitu asuransi all risk atau
comprehensive dan asuransi total loss only (TLO). Perbedaan kedua
asuransi ini ada pada ketentuan dan cakupan perlindungan.Asuransi all risk akan
mengganti kerugian atas sebagian atau keseluruhan kendaraan. Sementara asuransi
TLO hanya mengganti kerugian jika tingkat kerusakan mencapai 75 persen atau
lebih.
d.
Asuransi property. Premi asuransi properti memberikan
perlindungan finansial bagi pemegang polis atas risiko propertinya. Risiko yang
dimaksud sangat beragam, misalnya kerusakan properti akibat musibah banjir,
kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.
e.
Asuransi perjalanan. Premi
asuransi perjalanan memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis
selama ia melakukan perjalanan.Umumnya, jenis asuransi perjalanan dibedakan
menjadi dua, yaitu asuransi perjalanan domestik, yang cakupan perlindungannya
adalah perjalanan di dalam negeri, dan asuransi perjalanan internasional, yang
cakupan perlindungannya adalah perjalanan di luar negeri.[6]
2. GantiRugi
Ganti rugi adalah keamanan atau
perlindungan terhadap kerugian finansial. Itu juga bisa merujuk pada pembebasan
tanggung jawab atas kerusakan. Ini adalah perjanjian kontraktual antara dua
pihak dimana satu pihak setuju untuk memberikan kompensasi kepada pihak lain
atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan pihak lain.
Ini sering datang dalam bentuk kontrak
asuransi, di mana perusahaan asuransi memberi ganti rugi kepada pemegang polis
sebagai imbalan atas premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Asuransi ganti
rugi sering dapat ditemukan di industri tertentu di mana para profesional
membeli asuransi ganti rugi untuk melindungi diri dari tanggung jawab pribadi.[7]
Apabila objek
yang diasuransikan terkena musibah
sehingga menimbulkan kerugian,
maka penanggung akan memberi ganti rugi untu kmengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.
Dengan demikian, tertanggung tidak berhak memperoleh gantirugi lebih besar daripada kerugian
yang dideritanya.[8]
Penerapan Asas Ganti Rugi :
Semua kontrak asuransi adalah kontrak
ganti rugi (kecuali asuransi jiwa dan kecelakaan diri, karena nyawa atau
anggota tubuh tidak dapat dinilai dari segi uang. Secara hukum kedua jenis
asuransi ini tidak dimasukkan di dalam ruang lingkup asas ganti rugi).
Teorinya, tiap polis yang dimiliki
nasabah dapat dimintakan klaim dalam jumlah berapapun sesuai dengan semua uang
pertanggungan yang tercantum dalam semua polis tersebut. Tapi secara hukum,
selain harus mengikuti asas ganti rugi, perusahaan asuransi akan selalu
mengawasi dan memeriksa untuk mencegah kemungkinan adanya fraud atau
penyelewengan klaim asuransi.
Metode Ganti Rugi :
Terdapat empat metode yang bisa
diterapkan oleh perusahaan asuransi dalam mengganti rugi. Biasanya metode ini
telah dinyatakan dalam polis, metode tersebut antara lain:
a.
Pembayaran Tunai
Dalam pemberian kompensasi, metode ini
lah yang biasanya paling umum digunakan. Perusahaan asuransi memberikan
sejumlah uang tunai kepada nasabah yang diasuransikan sebagai kompensasi atas
kerugian yang menimpa diri mereka.
b.
Perbaikan
Metode ini biasanya dilakukan oleh
perusahaan asuransi yang menanggung kendaraan, biasanya juga memiliki biaya
yang lebih rendah. Perusahaan asuransi kendaraan bekerja sama dengan bengkel
yang terpercaya untuk memperbaiki kendaraan tertanggung.
c.
Penggantian
Menyelesaikan klaim dengan penggantian
juga dilakukan oleh perusahaan asuransi, misalnya saja perusahaan asuransi yang
mengganti.
d.
Pemulihan
Metode pemulihan biasanya digunakan dalam
kasus properti, jadi tertanggung biasanya berbentuk bangunan atau mesin. Dalam
metode pemulihan ini, perusahaan asuransi melakukan perbaikan atau membangun
properti atau mesin yang rusak karena adanya musibah.
C.
Syarat-SyaratdanGaransi
Polis
asuransi mempunyai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat umum
atau lebih dikenal dengan syarat formal adalah syarat yang harus ada dalam
setiap polis asuransi. Adapun syarat khusus yaitu syarat yang harus ada untuk
jenis asuransi tertentu.
1.
Syarat umum yang harus ada dalam setiap
polis (syarat formal)
Syarat umum diatur
dalam Pasal 256 KUHD, setiap polis, kecuali mengenai asuransi jiwa, harus
memuat syarat-syarat khusus sebagai berikut:
a.
Hari dan tanggal diadakan perjanjian
asuransi.
b.
Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk
pihak ketiga.
c.
Uraian yang jelas tentang benda yang
diasuransikan.
d.
Jumlah yang diasuransikan.
e.
Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh
penanggung.
f.
Saat bahaya/evenement mulai berjalan dan berakhir yang mungkin terjadi atas
beban penanggung.
g.
Premi asuransi.
h.
Keadaan umum yang perlu diketahui oleh
penanggung dan segala janji khusus yang dibuat para pihak.
2.
Syarat-syarat khusus
Selain
syarat umum atau syarat formal yang harus ada dalam setiap polis tertentu,
seperti:
a.
Asuransi Hasil Pertanian (Pasal 299 KUHD)
Syarat khusus
tersebut antara lain:
1.)
Letak dan perbatasan tanah-tanah yang
hasilnya diasuransikan.
2.)
Pemakaiannya.
b.
Asuransi Kebakaran (Pasal 287 KUHD)
Syarat khusus
tersebut antara lain:
1.)
Letak dan perbatasan benda yang
diasuransikan.
2.)
Pemakaiannya.
3.)
Sifat pemakaian gedung yang berbatasan
yang berpengaruh pada asuransi.
4.)
Harga benda yang diasuransikan.
5.)
Letak dan perbatasan gedung dan tempat
dimana terdapat, tersimpan, tertimbun benda bergerak yang diasuransikan.
c.
Asuransi Pertnggungan Jiwa (Pasal 304
KUHD)
Syarat khusus
tersebut antara lain:
1.)
Hari diadakannya perjanjian asuransi.
2.)
Nama tertanggung.
3.)
Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
4.)
Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan
dan berakhir.
5.)
Jumlah uang yang dipertanggungkan.
6.)
Premi pertanggungan.
d.
Asuransi Pengangkutan Laut (Pasal 592
KUHD)
Syarat khusus
tersebut antara lain:
1.)
Nama nahkoda, nama kapal, dengan
menyebutkan macamnya, dalam pertanggungan kapal dengan menyebutkan apakah kapal
tersebut terbuat dari kayu cemara, atau dengan menyebutkan bahwa tertanggung
tidak mengetahui tentang hal itu.
2.)
Tempat barang-barang dimuat atau harus
dimuat.
3.)
Pelabuhan tempat kapal berangkat.
4.)
Pelabuhan tempat kapal memuat atau
membongkar.
5.)
Pelabuhan atau pantai yang harus
disinggahi kapal.
6.)
Tempat permulaan berlangsungnya bahaya
yang menjadi beban penanggung.
7.)
Nilai kapal yang dipertanggungkan.
e.
Asuransi Pengangkutan Darat dan Sungai
Serta Perairan Dalam (Pasal 686 KUHD)
Syarat khusus
tersebut antara lain:
1.)
Waktu atau lamanya perjalanan sudah harus
sampai, bila hal tersebut ditentukan dalam surat pengangkutan.
2.)
Apakah perjalanan itu dilakukan dengan
putus-putus atau tidak.
3.)
Nama nahkoda, pengangkut atau pengirim
yang telah menerima pengangkutan.[9]
Bank Garansi atau yang disebut juga dengan jaminan
bank berasal dari bahasa inggris “bank
guarantee”, yaitu pernyataan tertulis (surat) yang dikeluarkan oleh bank
atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung risiko tertentu
(penggantian kerugian atau biaya) yang timbul bila pihak terjamin (nasabah)
tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik atau cedera janji
(wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (beneficiary).
Bank Garansi (BG) adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht dimana bank yang menjadi pihak
ketiga (penanggung, guarantor, borg)
bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu
perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditor.
Dasar hukum bank Garansi adalah perjanjian
penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam KUH perdata pasal 1820 s/d 1850.
Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung memounyai “hak
istimewa” yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu,
menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH
Perdata, menyatakan bahwa, “penanggungan tidaklah diwajibkan membayar kepada si
berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang
ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Bank Garansi
1.
Waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian
pokok.
2.
Waktu berlaku dan berakhirnya Garansi
Bank.
3.
Waktu terjadinya cedera janji yang secara
sah masih dapat ditanggung oleh Garansi Bank.
4.
Waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan
klaim oleh tertanggung.
Kegunaan Bank Garansiadalahapabila seorang kontraktor,
pada awal ikut tender, harus menyerahkan Bank Garansi tender sebagai
persyaratan untuk ikut tender, karena jumlahnya relatif kecil, biasanya kontra
garansi dapat menggunakan uang tunai atau tabungan terbaru. Apabila menang
proyek yang diikuti, harus menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk meyakinkan
pada pemilik proyek bahwa mampu menyelesaikan proyek tersebut. Biasanya dalam
SPP/SPK (Surat Perjanjian Pemborongan/Surat Perjanjian Kontrak) telah
ditentukan bahwa berhak mendapat uang muka (misalnya sebesar 20%), dengan
syarat menyerahkan jaminan uang muka. Dengan uang muka tersebut, sudah mulai
dapat mengerjakan proyek. Apabila usaha dinilai layak oleh bank, maka bank
dapat memberikan kredit konstruksi, yang diperhitungkan dengan Bank Garansi
uang muka, untuk menyelesaikan proyek.[10]
D. Hukum Islam Mengenai Transaksi
Dalam
Islam, hukum asuransi adalah halal khususnya pada asuransi berbasis syariah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan soal kehalalannya dengan fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN)-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah bagian
pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful, atau tadamun) adalah usaha saling melindungi dan
tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan atau tabarru’ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau
perikatan yang sesuai dengan syariah.[11]
Asuransi
syariah di Indonesia sendiri telah hadir sejak lama yakni mulai tahun 1994,
yaitu dengan didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Tafakul Indonesia).
Ketahui bahwa islam tidak melarang anda memiliki asuransi. Asuransi
diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan
syariat-syariat islam. Hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut
memuat tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariat agama islam.
Adapun
ringkasan MUI terkait hukum asuransi dalam Islam yaitu:
1.
Asuransi adalah bentuk perlindungan.
Sebagai bentuk perlindungan, maka asuransi tidak akan melanggar syariat islam.
2.
Erat kaitannya dengan unsur
tolong-menolong. Dalam pengaplikasiannya sikap tolong-menolong bisa diwujudkan
dalam berbagai bentuk, termasuk jaminan financial. Jaminan financial paling
penting tentunya adalah asuransi.
3.
Unsur kebaikan. Setiap produk asuransi,
utamanya syariah memiliki tujuan kebaikan. Dalam Islam, tujuan kebaikan ini
dikenal juga dengan nama akad tabarru.[12]
Terdapat 3 jenis akad dalam asuransi syariah yaitu:
1.
Akad Tijarah
Akad
tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Maksud
tujuan komersial dalam asuransi syariah adalah mudharabah, yakni investasi yang
dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dananya didapati dari dana premi
peserta asuransi.
2.
Akad Tabarru’
Akad
Tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan
tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dana premi yang terkumpul
menjadi dana hibah yang dikelola oleh perusahaan asuransi.
3.
Akad Wakalah bil ujrah
Akad
Wakalah adalah akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi
dengan imbalan pemberian ujrah (fee).
Sifat akad wakalah adalah amanah, jadi perusahaan asuransi hanya bertindak
sebagai wakil (yang mengelola dana) sehingga perusahaan tidak menanggung risiko
terhadap kerugian investasi.[13]
E. Prokontra Asuransi
Baik dalam
Alquran maupun Hadis Nabi Saw., tidak ada satupun ketentuan yang mengatur
secara eksplisit tentang asuransi. Pembahasan juga tidak dijumpai dalam fikih klasik, karena
transaksi ini baru muncul sekitar
abad XIII dan
XIV di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut. Karenanya, asuransi dalam Islam termasuk bidang ijtihadi di mana
ketetapan hukum asuransi ini halal atau
haram, masih memerlukan ijtihad kreatif dari ulama.
Dalam Islam,
praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat ia
menafsirkan mimpi dari raja Firaun, tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa mesir
akan mengalami masa
tujuh panen yang melimpah dan diikuti dengan masa tujuh tuhun paceklik, untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik)
itu Nabi Yusuf As, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa
tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf As, ini dikuti oleh raja Firaun, sehingga
masa paceklik dapat ditangani dengan baik.[14]
Dalam
perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra terhadap
asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan
asuransi. Adapun alasan-alasan
para ulama mengharamkan asuransi sebagai berikut:
1. Asuransi
merupakan perjanjian pertaruhan.
2. Asuransi
merupakan perjudian semata-mata.
3. Asuransi
melibatkan urusan yang tidak mesti.
4. Asuransi
merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan derajatAllah SWT.
5. Jumlah
premi tidak tetap, pihak tertanggung tidak akan mengetahui beberapakali bayaran
angsuran yang dapat dilakukannya sampai mati.
6. Jaminan
berbunga (bersifat riba).
7. Ribadilarangdalam Islam.[15]
Ada empat macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi.
Pertama, kelompok ulama yang berpendapat, asuransi dalam segala macam
bentuk dan cara operasinya hukumnya haram. Pandangan pertama ini didukung beberapa
ulama antara lain: Yusuf Al-Qaradhawi, Sayid Sabiq, dan lain-lain.Menurut pandangan
kelompok pertama asuransi
diharamkan karena beberapa alasan, antara lain asuransi mengandung unsur: kontrak
perjudian yang dilarang
dalam Islam, ketidakpastian, riba, eksploitasi yang bersifat menekan, termasuk jual beli
(tukar-menukar) mata uang secara
tidak tunai, danobjek
bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului
takdir Tuhan.
Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi halal atau diperbolehkan
dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain:‘Abd alWahhab Khallaf, M.Yusuf
Musa, Abdur RachmanIsa,
Musthafa Ahmad al-Zarqa, dan M. Nejatullah Siddiqi. Menurut mereka,
asuransi diperbolehkan dengan alasan:
Pertama, tidak ada ketentuan dalam Alquran dan Hadis yang melarang asuransi. Kedua,
terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua pihak, baik penanggung
maupun tertanggung. Ketiga,
kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari bahayanya.
Keempat, termasuk akad mudharabah (bagi hasil) atas dasar
profit and loss sharing. Kelima, dikategorikan koperasi (syirkah ta‘awuniyyah) yang diperbolehkan Islam.
Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat, asuransi yang diperbolehkan hanya
asuransi sosial, sedangkan asuransi komersial dilarang dalam Islam. Pendukung
pandangan ini Muhammad Abû Zahrah.
Keempat,
kelompok ulama yang
berpendapat hukum asuransi termasuk subhat(tidak
jelas), karena tidak ada dalil yang menghalalkan atau mengharamkan asuransi. Oleh sebab itu, umat Islam
harus berhati-hati dalam berhubungan dengan asuransi.
Sekarang ini, asuransi merupakan tuntutan masa depan karena mengandung
beberapa manfaat berikut ini: membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman
dari risiko kerugian yang
mungkin timbul, menciptakan efisiensi perusahaan (bussiness effisienscy)
(3)Sebagai alat untuk menabung (saving)
yang aman dari gejolak ekonomi. (4) Sebagai sumber pendapatan (earning power), yang didasarkan pada financing the business.
Hanya saja, untuk merespons asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang
saat ini, K.H. Ali Yafie mengingatkan, asuransi itu diciptakan di dunia Barat,
sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari wujud mu’amalah yang
dikenal dalam fikih yang dikenal
dalam dunia Islam.[16]
Asuransi oleh sejumlah kalangan disebut-sebut masih
mengandung unsur haram dan riba. Termasuk pro-kontra asuransi syariah yang
dalam operasional bisnisnya sudah menjalankan prinsip syariah. Namun, pro-kontra
tersebut bukan terletak pada substansi asuransi, melainkan bagaimana cara yang
diterapkannya.
Muhammad Yusuf Helmy, selaku Pengurus Pusat Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES) mengatakan, secara substansi, asuransi mengandung
kebaikan dan gotong royong.Menurut Yusuf, asuransi syariah dinilai memiliki
cara yang lebih baik dalam penerapannya. Yusuf mencontohkan, prinsip asuransi
syariah ini seperti halnya ketika ada bencana atau musibah seperti kematian.
Sebagai umat beragama, tentu semua pihak akan berusaha membantu meringankan
keluarga yang ditimpa musibah, dengan memberikan bantuan berupa uang.
Itulah asuransi syariah yang hanya membantu
masyarakat. Dalam asuransi syariah, seratus persen dana dari nasabah tetap akan
diakui sebagai milik nasabah. Misalnya, 70 persen merupakan dana nasabah yang
digunakan untuk klaim, sedangkan 30 persennya sebagai kompensasi berupa fee
untuk pengelolah dana (asuransi).
Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengakui
seratus persen dana nasabah adalah milik perusahaan asuransi. Secara tidak
langsung, perusahaan asuransi konvensional menggunakan akad jual beli risiko,
bukan sebagai sarana penyimpanan untuk tolong menolong atau tabarru sebagaimana
prinsip syariah.[17]
F. Prosedur Pengajuan Klaim
Klaim asuransi adalah suatu tuntutan dari
pihak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran
Uang Pertanggungan (UP) atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam
perjanjian asuransi telah terpenuhi.
Fungsi klaim pada perusahaan asuransi
adalah alat untuk memenuhi perjanjian kontrak untuk memberikan perlindungan financial pada saat peserta asuransi mengalami
kerugian atau loss, administrasi
klaim adalah proses dari :
- Mengumpulkan
bukti atau fakta yang berkaitan dengan kesakitan, meninggal atau cidera.
- Membandingkan
fakta-fakta itu dengan kontrak asuransi.
- Menentukan
keuntungan yang dibayarkan kepada peserta asuransi
Penyebab
terjadinya klaim:
- Tertanggung
meninggal dunia .
- Pemegang polis
menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransi pada
saat polis sudah mempunyai nilai tunai.
- Perjanjian
asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam
polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan
lapse tetapi telah mempunyai
nilai tunai (habis kontrak bebas premi).
- Tertanggung
mendapat kecelakaan.
- Tertanggung
karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan.
Jenis-jenis
klaim:
- Klaim meninggal
dunia.
Klaim yang terjadi
jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia,
sedang polisnya dalam keadaan berlaku (inforce).
- Klaim penebusan
polis atau nilai tunai.
Timbul jika polis
sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian
asuransinya.
- Klaim habis
kontrak.
Timbul jika jangka
waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai
jangka waktu kontrak).
- Klaim
kecelakaan.
Timbul akibat
peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih inforce.
- Klaim (rawat
inap dan pembedahan) + rawat jalan.
Timbul akibat peserta
menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan
saja.
Prosedur
klaim adalah satu alasan utama orang membeli asuransi jiwa karena sejumlah
pertanggungan yang dibutuhkan ketika si tertanggung meninggal atau mengalami
kerugian. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemilik polis dan
ahli waris, pihak asuransi harus mengambil langkah-langkah pasti bahwa
pembayaran dilakukan secepatnya kepada pihak yang membutuhkan.
- Memproses klaim
asuransi jiwa.
Proses pemeriksaan
klaim dimulai ketika peserta memberitahukan pada pihak asuransi bahwa
tertanggung meninggal atau mengalami kerugian. Biasanya orang yang mengajukan
klaim asuransi jiwa adalah si ahli waris utama.
- Form klaim
asuransi jiwa.
Setelah diberitahu
kematian atau tertanggung mengalami kerugian, perusahaan akan memberikan form
aplikasi klaim untuk diisi. Form ini berisi dokumen yang harus dipenuhi oleh
peserta, data pemegang polis dan tertanggung, maslahat asuransi, keterangan
tambahan, dan pertanyaan tambahan. Setelah memperoleh formulir, isi formulir
dengan data-data yang dibutuhkan. Pastikan data-data peserta lengkap demi
kelancaran proses klaim tertanggung. Biasanya dokumen yang disertakan adalah
sertifikat kematian kalau tertanggung meninggal dunia. Formulir surat
keterangan dokter wajib diisi oleh dokter atau pihak yang merawat tertanggung.
Dokumen klaim yang
harus dipenuhi adalah:
a.
Klaim meninggal dunia.
1.)
Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat
pengganti polis atau surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan
pinjaman.
2.)
Surat keterangan meninggal dunia dari pamong praja (lurah).
3.)
Surat keterangan meninggal dunia dari dokter yang merawat
tertanggung sebelum meninggal yang menjelaskan sebab meninggal dunia.
4.)
Surat keterangan dari polisi bila meninggal karena kecelakaan.
5.)
Fotokopi KTP tertanggung dan kartu keluarga, jika maslahat asuransi
dibayarkan langsung pada ahli waris.
6.)
Surat keterangan resmi dari Kedutaan Besar Indonesia setempat, jika
meninggal di luar negeri.
7.)
Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
8.)
Status kesehatan terakhir dari dokter.
b.
Klaim penebusan polis atau nilai tunai.
1.)
Polis asli atau pengganti polis.
2.)
Kuitansi asli pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh
perusahaan.
3.)
Mengisi dan menyampaikan surat pengajuan klaim.
4.)
Bukti diri identitas, KTP atau SIM pemegang polis atau tertanggung.
c.
Klaim habis kontrak.
1.)
Polis asli atau duplikat bila Polis asli hilang atau sertifikat
pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
2.)
Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
3.)
Surat pengajuan klaim.
4.)
Fotocopy bukti diri pemegang polis.
d.
Klaim kecelakaan.
1.)
Surat pengajuan klaim.
2.)
Polis asli atau sertifikat pengganti polis.
3.)
Kuitansi pembayaran premi terakhir.
4.)
Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan.
5.)
Proses verbal dari kepolisian apabila akibat kecelakaan
lalu-lintas.
e.
Klaim (rawat inap dan pembedahan) + rawat jalan.
1.)
Mencantumkan nomor kepesertaannya.
2.)
Semua bukti-bukti biaya rumah sakit.
3.)
Surat keterangan dari rumah sakit yang merawat.
Setelah itu
kembalikan formulir dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan ke kantor pusat
atau cabang perusahaan terdekat, pengiriman dapat dilakukan melalui pos, agen
atau antar langsung, ingat selalu minta tanda terima dari pegawai yang bertugas
menerima dokumen, jika dikirim via pos sebaiknya resi pengiriman disimpan dan
setelah 2 hari kemudian difollow up
kepada perusahaan untuk menanyakan apakah kiriman sudah diterima dengan
lengkap, catat nama dan tanggal konfrirmasi.
- Bukti klaim.
Setelah dokumen
lengkap, departement klaim akan mulai memproses semua permohonan pengajuan
klaim, untuk permohonan klaim asuransi memakan waktu beberapa hari. Setelah
permohonan disetujui, maka dana klaim tertanggung akan ditransfer kepada
rekening yang bersangkutan biasanya ahli waris yang ditunjuk oleh almarhum
tertanggung, kecuali ada surat kuasa tertentu dari ahli waris yang menyatakan
lain. Waktu pemrosesan bisa memakan waktu lebih jika memerlukan penelusuran lebih
lanjut setelah semua dokumen yang dibutuhkan diikutsertakan barulah klaim akan diproses
oleh pihak asuransi.
- Proses pemeriksaan
klaim.
Karyawan perusahaan
asuransi yang bertanggungjawab terhadap proses pemeriksaan biasanya disebut
pemeriksa klaim (claim examiner),
analis klaim (claim analyst). Dalam proses
dan pembayaran klaim, claim examiner
akan:
a.
Menentukan status dari polis.
b.
Memverifikasi data si tertanggung.
c.
Memeriksa kematian dengan poin kematian yang diasuransikan.
d.
Memeriksa jumlah kerugian yang ditanggung oleh polis.
e.
Menentukan siapa yang harus menerima jumlah pertanggungan.
Menentukan jumlah pertanggungan yang akan dibayar.[18]
PENUTUP
Kesimpulan
1.
Menurut golongan modern perjanjian
asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan perlindungan menghadapi kerugian
yang dinamakan kafalat. Kata kafalat
berasal dari al kifl yang berarti berhubungan atau pertambahan.Dalam
istilah undang-undang perkataan ini maksudnya adalah hubungan seseorang dengan
orang lain dalam urusan membuat tututan.
2.
Premi asuransi adalah tanggungan biaya
yang menjadi kewajiban kamu dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang
sudah ditentukan. Pada umumnya pembayaran ini dilakukan setiap bulan, namun
tergantung dari jatuh tempo yang telah disepakati.Ganti rugi adalah keamanan atau
perlindungan terhadap kerugian finansial. Itu juga bisa merujuk pada pembebasan
tanggung jawab atas kerusakan.
3.
Polis asuransi mempunyai syarat-syarat
umum dan syarat-syarat khusus. Syarat umum atau lebih dikenal dengan syarat
formal adalah syarat yang harus ada dalam setiap polis asuransi. Adapun syarat
khusus yaitu syarat yang harus ada untuk jenis asuransi tertentu.Bank Garansi
(BG) adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht
dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia
bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya
yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan
pihak lain sebagai kreditor.
4.
Dalam Islam, hukum asuransi adalah halal
khususnya pada asuransi berbasis syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menegaskan soal kehalalannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI
Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
5.
Dalam perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra
terhadap asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang
menghalalkan asuransi.Asuransi oleh sejumlah kalangan disebut-sebut masih
mengandung unsur haram dan riba. Termasuk pro-kontra asuransi syariah yang
dalam operasional bisnisnya sudah menjalankan prinsip syariah. Namun, pro-kontra
tersebut bukan terletak pada substansi asuransi, melainkan bagaimana cara yang
diterapkannya.
6.
Prosedur klaim adalah satu alasan utama orang membeli asuransi jiwa
karena sejumlah pertanggungan yang dibutuhkan ketika si tertanggung meninggal
atau mengalami kerugian. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemilik
polis dan ahli waris, pihak asuransi harus mengambil langkah-langkah pasti bahwa
pembayaran dilakukan secepatnya kepada pihak yang membutuhkan.
[1]http://eprints.umm.ac.id/43328/2/BAB%20I.pdfdiaksespada
12 Desember 2020, 22.25 WITA
[2]Muhammad
Syakir Sula, AsuransiSyari’ah (Life and
General) KonsepdanSistemOperasional,(Cet. II,Jakarta: PT. GemaInsani,
2004), h.31
[3]Ibm
‘Abidin,Radd al-Mukhtar’ala ad-Dur
al-Mukhtar,(Jilid II, Mesir: Amriyah, tt.), h.255
[4]Muh.SaiddanWelni
Herman, “Perjanjian (Kontrak) Asuransi
Modern MenurutHukum Islam (StudiPemikiran Muhammad Muslehuddin)”,
JurnalHukum Islam, Vol.XV, No.1, 2015, h.221-226
[5]HeruWidodo.
Tip HukumPraktis : MasalahSeputarBisnis,(Cet.I,
Jakarta: RaihAsaSukses, 2020), h.111
[6]https://www.google.com/amp/s/lifepal.co.id/media/apa-itu-premi-asuransi/amp/diaksespada
28 November 2020, 23.36 WITA
[7]https://blog.pluang.com/cerdascuan/ganti-rugi-adalah/#:~:text=Ganti%20rugi%20adalah%20keamanan%20atau%20perlindungan%20terhadap%20kerugian%20finansial.&text=Ini%20sering%20datang%20dalam%20bentuk.premi%20yang%20dibayarkan%oleh%20tertanggungdiaksespada
28 November 2020, : 23.38 WITA
[8]TutiRastuti,
AspekHukumPerjanjianAsuransi, (Cet.I,
Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), h. 51
[9]Julianto Irawan James, Surat Berharga, Suatu Tinjauan Yuridis dan
Praktis (Jakarta : PT Kencana, 2004),
h. 257-263
[10]Rastuti
Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi,
(Yogyakarta: PT Medpress Digital, 2016), h.
120-123
[11]Kementerian Hukum dan HAM, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang
Peransuransian (Asuransi Syariah)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, (Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), h.19
[12]https://ajaib.co.id/posisi-hukum-asuransi-dalam-islam-yang-perlu-diketahui/diaksespada
3 Desember 2020, : 22.39 WITA
[13]https://www-cermati-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cermati.com/artikel/amp/fatwa-mui-tentang-asuransi-apakah-haram-atau-halal?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16069976024358&referrer=https%3A%2F%2Fwww.cermati.com%2Fartikel%2Ffatwa-mui-tentang-asuransi-apakah-haram-atau-halal diakses pada 3 Desember
2020, : 22.36 WITA
[14]Wirdyaningsih,
Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,(Cet.II, Jakarta: Kencana, 2005), h. 179
[15]Muhammad
Muslihuddin, Asuransi dalam Islam, (Cet.2, Jakarta:
Bumi Aksara, 1907) h.123
[16]FuadThohari,
“MenyoalAsuransiKonvensional Versus
AsuransiSyariah”, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.III No.2, 2011, h.281-282
[17]https://www.sharianews.com/posts/mes-ini-penjelasan-pro-kontra-asuransi-syariahdiakses 3
Desember 2020, : 02.39 WITA
[18]TetyAnggraeni,
Skripsi : MekanismePengajuanKlaimProdukIndividuAsuransiJiwa
(StudiKasus PT. MAA Life Assurance Syariah), (Jakarta: Universitas Islam
NegeriSyarifHidayatullah, 2010) h.45-50