Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI BLOG KAMI.....SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!!

Selasa, 02 November 2021

KONTRAK ASURANSI MODERN

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-an, beberapa diantaranya seperti AIA Financial, Allianz, Avrist AXA Mandiri, CIGNA, Prudential, dan Asuransi Sinar Mas. Perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai macam produk perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini semakin menambah alternative pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko seperti yang diharapkan. Di sisi lain pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan sehingga mulai tahun 2014 ini lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai gabungan fungsi dan peran dari Jamsostek dan Akses pada periode sebelumnya.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian. Sebelum lirnya UU Nomor 2 Tahun 1992, asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres) beserta peraturan di bawahnya. Selain adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, perjanjian asuransi diatur pula dalam pasal 246 KUHD yang mengartikan Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengakibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evnemen (perstiwa tidak pasti).[1]

Di Indonesia asuransi bermula sejak kedatangan bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia. Asuransi pada era penjajahan lebuh mengarah pada suatu mekanisme untuk mengamankan aktivitas perdagangan pemerintah colonial pada sector perkebunan dan perdagangan. Pada saat itu Indonesia terkenal dengan komoditas alamya seperti kelapa sawit, rempah-rempah, tembakau dan lain sebagainya. Dalam rangka mengeksploitir komoditas tersebut pemerintah kolonial Belanda membuat sistem mekanisme jaminan agar bisnis mereka memiliki perlindungan terhadap risiko panen hingga pengiriman hasil panen tersebut ke Negara Belanda.

PEMBAHASAN

 

A.  Perkembangan Asuransi Modern

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, Assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung dan geassureerde bagi tertanggung. Pengertian Asuransi konvensional secara bahasa adalah pertangunggan, istilah pertanggungan dikalangan orang belanda disebut verzekering.

Didalam UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pertanggungan yang didalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak pertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi (Ar;at-ta’min) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak yang lain berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasullah yang disebut dengan aqilah, bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai konpensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut yang disebut Aqila, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Dari sinilah asal muasal asuransi mutual mulai terbentuk. Meskipun bentuk asuransi mutual ini merupakan bentuk asuransi paling primitif namun jika dibandingkan dengan asuransi modern akan terdapat beberapa perbedaan pokok. Ditinjau dari sifat organisasinya, tidak ada maksud-maksud mencari keuntungan juga tidak ada maksud eksploitasi memperkaya salah satu pihak dengan memeras yang lain.[2]

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syari’ah bersifat saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwahIslamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari’ah dalam menghadapi resiko. Oleh sebab itu, premi pada asuransi syari’ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan.

Secara umum di Indonesia sekarang ini, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, yaitu KUHPerdata dan KUHD. Di samping itu sejak tahun 1992 juga telah keluar Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Untuk lebih jelasnya, dasar hukum perjanjian asuransi di Indonesia antara lain :

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

a.       Buku III Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.

b.      Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

a.       Buku I Bab IX Pasal 246 s/d 286, memuat tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya.

b.      Buku I Bab X Pasal 287 s/d 308, memuat tentang pertanggungan terhadap biaya kebakaran, hasil pertanian dan pertanggungan jiwa.

c.       Buku II Bab IX Pasal 592 s/d 685, memuat tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.

d.      Buku II Bab X Pasal 686 s/d 695, memuat pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.

3.      Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian. 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha peasuransian.

a.       Keputusan-keputusan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

b.      Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.

c.       Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK.011/1987 tanggal 10 Februari 1987 tentang Perizinan Agen Asuransi Jiwa di Indonesia.

d.      Surat Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI No. 626/MK-11/1987 tanggal 15 September 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK-011/1987.

e.       Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI No. SE-365/MD/1981 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa.[3]

Menurut golongan modern perjanjian asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan perlindungan menghadapi kerugian yang dinamakan kafalat. Kata kafalat berasal dari al kifl yang berarti berhubungan atau pertambahan.Dalam istilah undang-undang perkataan ini maksudnya adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam urusan membuat tuntutan. Perjanjian ini dinamakan kafalat karena pertambahan yang dilakukan oleh seseorang untukmenjalankan tanggungjawabnya terhadap orang lain untuk memenuhi suatu tuntutan. Menurut hukum Islam, penyerahan dan pertukaran hak milik barang hendaklah pada masa akad dan tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Berdasarkan uraian datas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian asuransi tidak dapat disamakan dengan kafalat.[4]

B.  Premi dan Ganti Rugi

1.    Premi

Premi asuransi adalah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban kamu dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada umumnya pembayaran ini dilakukan setiap bulan, namun tergantung dari jatuh tempo yang telah disepakati. Premi asuransi cukup murah, tapi jika hingga jangkawaktuberakhirpemegang polis tidakmengalamirisiko, uangpremi yang dibayarkanakanhangus.[5]

Tujuan pembayaran premi asuransi :

a.       Memberikan jaminan perlindungan atas berbagai risiko kerugian yang diderita satu pihak.

b.      Pemerataan biaya. Artinya, hanya dengan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu, Tertanggung tidak perlu menanggung, mengganti, atau membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tak tentu akibat musibah yang ia alami.

Jenis-jenispremiasuransi :

a.       Asuransi jiwa, memberikan perlindungan finansial dalam bentuk uang pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli waris jika tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia.

b.      Asuransi kesehatan. Premi asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial bagi tertanggung jika ia jatuh sakit. Bentuk perlindungan macam-macam, tergantung pada manfaat yang ditawarkan asuransi kesehatan yang ia miliki. Umumnya, premi dapat menanggung biaya rawat inap dan obat.

c.       Asuransi kendaraan. Premi asuransi kendaraan memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis jika ia mengalami berbagai risiko berkendara.Umumnya, ada dua jenis asuransi kendaraan, yaitu asuransi all risk atau comprehensive dan asuransi total loss only (TLO). Perbedaan kedua asuransi ini ada pada ketentuan dan cakupan perlindungan.Asuransi all risk akan mengganti kerugian atas sebagian atau keseluruhan kendaraan. Sementara asuransi TLO hanya mengganti kerugian jika tingkat kerusakan mencapai 75 persen atau lebih.

d.      Asuransi property. Premi asuransi properti memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis atas risiko propertinya. Risiko yang dimaksud sangat beragam, misalnya kerusakan properti akibat musibah banjir, kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

e.       Asuransi perjalanan. Premi asuransi perjalanan memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis selama ia melakukan perjalanan.Umumnya, jenis asuransi perjalanan dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi perjalanan domestik, yang cakupan perlindungannya adalah perjalanan di dalam negeri, dan asuransi perjalanan internasional, yang cakupan perlindungannya adalah perjalanan di luar negeri.[6]

2.    GantiRugi

Ganti rugi adalah keamanan atau perlindungan terhadap kerugian finansial. Itu juga bisa merujuk pada pembebasan tanggung jawab atas kerusakan. Ini adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak dimana satu pihak setuju untuk memberikan kompensasi kepada pihak lain atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan pihak lain.

Ini sering datang dalam bentuk kontrak asuransi, di mana perusahaan asuransi memberi ganti rugi kepada pemegang polis sebagai imbalan atas premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Asuransi ganti rugi sering dapat ditemukan di industri tertentu di mana para profesional membeli asuransi ganti rugi untuk melindungi diri dari tanggung jawab pribadi.[7]

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untu kmengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, tertanggung tidak berhak memperoleh gantirugi lebih besar daripada kerugian yang dideritanya.[8]

Penerapan Asas Ganti Rugi :

Semua kontrak asuransi adalah kontrak ganti rugi (kecuali asuransi jiwa dan kecelakaan diri, karena nyawa atau anggota tubuh tidak dapat dinilai dari segi uang. Secara hukum kedua jenis asuransi ini tidak dimasukkan di dalam ruang lingkup asas ganti rugi).

Teorinya, tiap polis yang dimiliki nasabah dapat dimintakan klaim dalam jumlah berapapun sesuai dengan semua uang pertanggungan yang tercantum dalam semua polis tersebut. Tapi secara hukum, selain harus mengikuti asas ganti rugi, perusahaan asuransi akan selalu mengawasi dan memeriksa untuk mencegah kemungkinan adanya fraud atau penyelewengan klaim asuransi.

Metode Ganti Rugi :

Terdapat empat metode yang bisa diterapkan oleh perusahaan asuransi dalam mengganti rugi. Biasanya metode ini telah dinyatakan dalam polis, metode tersebut antara lain:

a.       Pembayaran Tunai

Dalam pemberian kompensasi, metode ini lah yang biasanya paling umum digunakan. Perusahaan asuransi memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang diasuransikan sebagai kompensasi atas kerugian yang menimpa diri mereka.

b.      Perbaikan

Metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan asuransi yang menanggung kendaraan, biasanya juga memiliki biaya yang lebih rendah. Perusahaan asuransi kendaraan bekerja sama dengan bengkel yang terpercaya untuk memperbaiki kendaraan tertanggung.

c.       Penggantian

Menyelesaikan klaim dengan penggantian juga dilakukan oleh perusahaan asuransi, misalnya saja perusahaan asuransi yang mengganti.

d.      Pemulihan

Metode pemulihan biasanya digunakan dalam kasus properti, jadi tertanggung biasanya berbentuk bangunan atau mesin. Dalam metode pemulihan ini, perusahaan asuransi melakukan perbaikan atau membangun properti atau mesin yang rusak karena adanya musibah.

C.  Syarat-SyaratdanGaransi

Polis asuransi mempunyai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat umum atau lebih dikenal dengan syarat formal adalah syarat yang harus ada dalam setiap polis asuransi. Adapun syarat khusus yaitu syarat yang harus ada untuk jenis asuransi tertentu.

1.      Syarat umum yang harus ada dalam setiap polis (syarat formal)

Syarat umum diatur dalam Pasal 256 KUHD, setiap polis, kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus sebagai berikut:

a.       Hari dan tanggal diadakan perjanjian asuransi.

b.      Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga.

c.       Uraian yang jelas tentang benda yang diasuransikan.

d.      Jumlah yang diasuransikan.

e.       Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung.

f.        Saat bahaya/evenement mulai berjalan dan berakhir yang mungkin terjadi atas beban penanggung.

g.      Premi asuransi.

h.      Keadaan umum yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji khusus yang dibuat para pihak.

2.      Syarat-syarat khusus

Selain syarat umum atau syarat formal yang harus ada dalam setiap polis tertentu, seperti:

a.       Asuransi Hasil Pertanian (Pasal 299 KUHD)

Syarat khusus tersebut antara lain:

1.)    Letak dan perbatasan tanah-tanah yang hasilnya diasuransikan.

2.)    Pemakaiannya.

b.      Asuransi Kebakaran (Pasal 287 KUHD)

Syarat khusus tersebut antara lain:

1.)    Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan.

2.)    Pemakaiannya.

3.)    Sifat pemakaian gedung yang berbatasan yang berpengaruh pada asuransi.

4.)    Harga benda yang diasuransikan.

5.)    Letak dan perbatasan gedung dan tempat dimana terdapat, tersimpan, tertimbun benda bergerak yang diasuransikan.

c.       Asuransi Pertnggungan Jiwa (Pasal 304 KUHD)

Syarat khusus tersebut antara lain:

1.)    Hari diadakannya perjanjian asuransi.

2.)    Nama tertanggung.

3.)    Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.

4.)    Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir.

5.)    Jumlah uang yang dipertanggungkan.

6.)    Premi pertanggungan.

d.      Asuransi Pengangkutan Laut (Pasal 592 KUHD)

Syarat khusus tersebut antara lain:

1.)    Nama nahkoda, nama kapal, dengan menyebutkan macamnya, dalam pertanggungan kapal dengan menyebutkan apakah kapal tersebut terbuat dari kayu cemara, atau dengan menyebutkan bahwa tertanggung tidak mengetahui tentang hal itu.

2.)    Tempat barang-barang dimuat atau harus dimuat.

3.)    Pelabuhan tempat kapal berangkat.

4.)    Pelabuhan tempat kapal memuat atau membongkar.

5.)    Pelabuhan atau pantai yang harus disinggahi kapal.

6.)    Tempat permulaan berlangsungnya bahaya yang menjadi beban penanggung.

7.)    Nilai kapal yang dipertanggungkan.

e.       Asuransi Pengangkutan Darat dan Sungai Serta Perairan Dalam (Pasal 686 KUHD)

Syarat khusus tersebut antara lain:

1.)    Waktu atau lamanya perjalanan sudah harus sampai, bila hal tersebut ditentukan dalam surat pengangkutan.

2.)    Apakah perjalanan itu dilakukan dengan putus-putus atau tidak.

3.)    Nama nahkoda, pengangkut atau pengirim yang telah menerima pengangkutan.[9]

Bank Garansi atau yang disebut juga dengan jaminan bank berasal dari bahasa inggris “bank guarantee”, yaitu pernyataan tertulis (surat) yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung risiko tertentu (penggantian kerugian atau biaya) yang timbul bila pihak terjamin (nasabah) tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik atau cedera janji (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (beneficiary).

Bank Garansi (BG) adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya  yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditor.

Dasar hukum bank Garansi adalah perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam KUH perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung memounyai “hak istimewa” yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH Perdata, menyatakan bahwa, “penanggungan tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Bank Garansi

1.      Waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok.

2.      Waktu berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.

3.      Waktu terjadinya cedera janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh Garansi Bank.

4.      Waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim oleh tertanggung.

Kegunaan Bank Garansiadalahapabila seorang kontraktor, pada awal ikut tender, harus menyerahkan Bank Garansi tender sebagai persyaratan untuk ikut tender, karena jumlahnya relatif kecil, biasanya kontra garansi dapat menggunakan uang tunai atau tabungan terbaru. Apabila menang proyek yang diikuti, harus menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk meyakinkan pada pemilik proyek bahwa mampu menyelesaikan proyek tersebut. Biasanya dalam SPP/SPK (Surat Perjanjian Pemborongan/Surat Perjanjian Kontrak) telah ditentukan bahwa berhak mendapat uang muka (misalnya sebesar 20%), dengan syarat menyerahkan jaminan uang muka. Dengan uang muka tersebut, sudah mulai dapat mengerjakan proyek. Apabila usaha dinilai layak oleh bank, maka bank dapat memberikan kredit konstruksi, yang diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka, untuk menyelesaikan proyek.[10]

D.    Hukum Islam Mengenai Transaksi

Dalam Islam, hukum asuransi adalah halal khususnya pada asuransi berbasis syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan soal kehalalannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful, atau tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.[11]

Asuransi syariah di Indonesia sendiri telah hadir sejak lama yakni mulai tahun 1994, yaitu dengan didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Tafakul Indonesia). Ketahui bahwa islam tidak melarang anda memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat islam. Hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariat agama islam.

Adapun ringkasan MUI terkait hukum asuransi dalam Islam yaitu:

1.      Asuransi adalah bentuk perlindungan. Sebagai bentuk perlindungan, maka asuransi tidak akan melanggar syariat islam.

2.      Erat kaitannya dengan unsur tolong-menolong. Dalam pengaplikasiannya sikap tolong-menolong bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk jaminan financial. Jaminan financial paling penting tentunya adalah asuransi.

3.      Unsur kebaikan. Setiap produk asuransi, utamanya syariah memiliki tujuan kebaikan. Dalam Islam, tujuan kebaikan ini dikenal juga dengan nama akad tabarru.[12]

Terdapat 3 jenis akad dalam asuransi syariah yaitu:

1.      Akad Tijarah

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Maksud tujuan komersial dalam asuransi syariah adalah mudharabah, yakni investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dananya didapati dari dana premi peserta asuransi.

2.      Akad Tabarru’

Akad Tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dana premi yang terkumpul menjadi dana hibah yang dikelola oleh perusahaan asuransi.

3.      Akad Wakalah bil ujrah

Akad Wakalah adalah akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Sifat akad wakalah adalah amanah, jadi perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai wakil (yang mengelola dana) sehingga perusahaan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi.[13]

E.     Prokontra Asuransi

Baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi Saw., tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Pembahasan juga tidak dijumpai dalam fikih klasik, karena transaksi ini baru muncul sekitar abad XIII dan XIV di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut. Karenanya, asuransi dalam Islam termasuk bidang ijtihadi di mana ketetapan hukum asuransi ini halal atau haram, masih memerlukan ijtihad kreatif dari ulama.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Firaun, tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa mesir akan mengalami masa tujuh panen yang melimpah dan diikuti dengan masa tujuh tuhun paceklik, untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu Nabi Yusuf As, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf As, ini dikuti oleh raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.[14]

Dalam perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra terhadap asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan asuransi. Adapun alasan-alasan para ulama mengharamkan asuransi sebagai berikut:

1.      Asuransi merupakan perjanjian pertaruhan.

2.      Asuransi merupakan perjudian semata-mata.

3.      Asuransi melibatkan urusan yang tidak mesti.

4.      Asuransi merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan derajatAllah SWT.

5.      Jumlah premi tidak tetap, pihak tertanggung tidak akan mengetahui beberapakali bayaran angsuran yang dapat dilakukannya sampai mati.

6.      Jaminan berbunga (bersifat riba).

7.      Ribadilarangdalam Islam.[15]

Ada empat macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi.

Pertama, kelompok ulama yang berpendapat, asuransi dalam segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram. Pandangan pertama ini didukung beberapa ulama antara lain: Yusuf Al-Qaradhawi, Sayid Sabiq, dan lain-lain.Menurut pandangan kelompok pertama asuransi diharamkan karena beberapa alasan, antara lain asuransi mengandung unsur: kontrak perjudian yang dilarang dalam Islam, ketidakpastian, riba, eksploitasi yang bersifat menekan, termasuk jual beli (tukar-menukar) mata uang secara tidak tunai, danobjek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain:‘Abd alWahhab Khallaf, M.Yusuf Musa, Abdur RachmanIsa, Musthafa Ahmad al-Zarqa, dan M. Nejatullah Siddiqi. Menurut mereka, asuransi diperbolehkan dengan alasan: Pertama, tidak ada ketentuan dalam Alquran dan Hadis yang melarang asuransi. Kedua, terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua pihak, baik penanggung maupun tertanggung. Ketiga, kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari bahayanya. Keempat, termasuk akad mudharabah (bagi hasil) atas dasar profit and loss sharing. Kelima, dikategorikan koperasi (syirkah ta‘awuniyyah) yang diperbolehkan Islam.

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat, asuransi yang diperbolehkan hanya asuransi sosial, sedangkan asuransi komersial dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ini Muhammad Abû Zahrah.

Keempat, kelompok ulama yang berpendapat hukum asuransi termasuk subhat(tidak jelas), karena tidak ada dalil yang menghalalkan atau mengharamkan asuransi. Oleh sebab itu, umat Islam harus berhati-hati dalam berhubungan dengan asuransi.

Sekarang ini, asuransi merupakan tuntutan masa depan karena mengandung beberapa manfaat berikut ini: membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul, menciptakan efisiensi perusahaan (bussiness effisienscy) (3)Sebagai alat untuk menabung (saving) yang aman dari gejolak ekonomi. (4) Sebagai sumber pendapatan (earning power), yang didasarkan pada financing the business.

Hanya saja, untuk merespons asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang saat ini, K.H. Ali Yafie mengingatkan, asuransi itu diciptakan di dunia Barat, sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari wujud mu’amalah yang dikenal dalam fikih yang dikenal dalam dunia Islam.[16]

Asuransi oleh sejumlah kalangan disebut-sebut masih mengandung unsur haram dan riba. Termasuk pro-kontra asuransi syariah yang dalam operasional bisnisnya sudah menjalankan prinsip syariah. Namun, pro-kontra tersebut bukan terletak pada substansi asuransi, melainkan bagaimana cara yang diterapkannya.

Muhammad Yusuf Helmy, selaku Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengatakan, secara substansi, asuransi mengandung kebaikan dan gotong royong.Menurut Yusuf, asuransi syariah dinilai memiliki cara yang lebih baik dalam penerapannya. Yusuf mencontohkan, prinsip asuransi syariah ini seperti halnya ketika ada bencana atau musibah seperti kematian. Sebagai umat beragama, tentu semua pihak akan berusaha membantu meringankan keluarga yang ditimpa musibah, dengan memberikan bantuan berupa uang.

Itulah asuransi syariah yang hanya membantu masyarakat. Dalam asuransi syariah, seratus persen dana dari nasabah tetap akan diakui sebagai milik nasabah. Misalnya, 70 persen merupakan dana nasabah yang digunakan untuk klaim, sedangkan 30 persennya sebagai kompensasi berupa fee untuk pengelolah dana (asuransi).

Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengakui seratus persen dana nasabah adalah milik perusahaan asuransi. Secara tidak langsung, perusahaan asuransi konvensional menggunakan akad jual beli risiko, bukan sebagai sarana penyimpanan untuk tolong menolong atau tabarru sebagaimana prinsip syariah.[17]

F.     Prosedur Pengajuan Klaim

Klaim asuransi adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransi telah terpenuhi.

Fungsi klaim pada perusahaan asuransi adalah alat untuk memenuhi perjanjian kontrak untuk memberikan perlindungan financial pada saat peserta asuransi mengalami kerugian atau loss, administrasi klaim adalah proses dari :

  1. Mengumpulkan bukti atau fakta yang berkaitan dengan kesakitan, meninggal atau cidera.
  2. Membandingkan fakta-fakta itu dengan kontrak asuransi.
  3. Menentukan keuntungan yang dibayarkan kepada peserta asuransi

Penyebab terjadinya klaim:

  1. Tertanggung meninggal dunia .
  2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransi pada saat polis sudah mempunyai nilai tunai.
  3. Perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lapse tetapi telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi).
  4. Tertanggung mendapat kecelakaan.
  5. Tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan.

Jenis-jenis klaim:

  1. Klaim meninggal dunia.

Klaim yang terjadi jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (inforce).

  1. Klaim penebusan polis atau nilai tunai.

Timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.

  1. Klaim habis kontrak.

Timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan inforce (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).

  1. Klaim kecelakaan.

Timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih inforce.

  1. Klaim (rawat inap dan pembedahan) + rawat jalan.

Timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

Prosedur klaim adalah satu alasan utama orang membeli asuransi jiwa karena sejumlah pertanggungan yang dibutuhkan ketika si tertanggung meninggal atau mengalami kerugian. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemilik polis dan ahli waris, pihak asuransi harus mengambil langkah-langkah pasti bahwa pembayaran dilakukan secepatnya kepada pihak yang membutuhkan.

  1. Memproses klaim asuransi jiwa.

Proses pemeriksaan klaim dimulai ketika peserta memberitahukan pada pihak asuransi bahwa tertanggung meninggal atau mengalami kerugian. Biasanya orang yang mengajukan klaim asuransi jiwa adalah si ahli waris utama.

  1. Form klaim asuransi jiwa.

Setelah diberitahu kematian atau tertanggung mengalami kerugian, perusahaan akan memberikan form aplikasi klaim untuk diisi. Form ini berisi dokumen yang harus dipenuhi oleh peserta, data pemegang polis dan tertanggung, maslahat asuransi, keterangan tambahan, dan pertanyaan tambahan. Setelah memperoleh formulir, isi formulir dengan data-data yang dibutuhkan. Pastikan data-data peserta lengkap demi kelancaran proses klaim tertanggung. Biasanya dokumen yang disertakan adalah sertifikat kematian kalau tertanggung meninggal dunia. Formulir surat keterangan dokter wajib diisi oleh dokter atau pihak yang merawat tertanggung.

Dokumen klaim yang harus dipenuhi adalah:

a.       Klaim meninggal dunia.

1.)    Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis atau surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.

2.)    Surat keterangan meninggal dunia dari pamong praja (lurah).

3.)    Surat keterangan meninggal dunia dari dokter yang merawat tertanggung sebelum meninggal yang menjelaskan sebab meninggal dunia.

4.)    Surat keterangan dari polisi bila meninggal karena kecelakaan.

5.)    Fotokopi KTP tertanggung dan kartu keluarga, jika maslahat asuransi dibayarkan langsung pada ahli waris.

6.)    Surat keterangan resmi dari Kedutaan Besar Indonesia setempat, jika meninggal di luar negeri.

7.)    Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

8.)    Status kesehatan terakhir dari dokter.

b.      Klaim penebusan polis atau nilai tunai.

1.)    Polis asli atau pengganti polis.

2.)    Kuitansi asli pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh perusahaan.

3.)    Mengisi dan menyampaikan surat pengajuan klaim.

4.)    Bukti diri identitas, KTP atau SIM pemegang polis atau tertanggung.

c.       Klaim habis kontrak.

1.)    Polis asli atau duplikat bila Polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.

2.)    Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.

3.)    Surat pengajuan klaim.

4.)    Fotocopy bukti diri pemegang polis.

d.      Klaim kecelakaan.

1.)    Surat pengajuan klaim.

2.)    Polis asli atau sertifikat pengganti polis.

3.)    Kuitansi pembayaran premi terakhir.

4.)    Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan.

5.)    Proses verbal dari kepolisian apabila akibat kecelakaan lalu-lintas.

e.       Klaim (rawat inap dan pembedahan) + rawat jalan.

1.)    Mencantumkan nomor kepesertaannya.

2.)    Semua bukti-bukti biaya rumah sakit.

3.)    Surat keterangan dari rumah sakit yang merawat.

Setelah itu kembalikan formulir dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan ke kantor pusat atau cabang perusahaan terdekat, pengiriman dapat dilakukan melalui pos, agen atau antar langsung, ingat selalu minta tanda terima dari pegawai yang bertugas menerima dokumen, jika dikirim via pos sebaiknya resi pengiriman disimpan dan setelah 2 hari kemudian difollow up kepada perusahaan untuk menanyakan apakah kiriman sudah diterima dengan lengkap, catat nama dan tanggal konfrirmasi.

  1. Bukti klaim.

Setelah dokumen lengkap, departement klaim akan mulai memproses semua permohonan pengajuan klaim, untuk permohonan klaim asuransi memakan waktu beberapa hari. Setelah permohonan disetujui, maka dana klaim tertanggung akan ditransfer kepada rekening yang bersangkutan biasanya ahli waris yang ditunjuk oleh almarhum tertanggung, kecuali ada surat kuasa tertentu dari ahli waris yang menyatakan lain. Waktu pemrosesan bisa memakan waktu lebih jika memerlukan penelusuran lebih lanjut setelah semua dokumen yang dibutuhkan diikutsertakan barulah klaim akan diproses oleh pihak asuransi.

  1. Proses pemeriksaan klaim.

Karyawan perusahaan asuransi yang bertanggungjawab terhadap proses pemeriksaan biasanya disebut pemeriksa klaim (claim examiner), analis klaim (claim analyst). Dalam proses dan pembayaran klaim, claim examiner akan:

a.       Menentukan status dari polis.

b.      Memverifikasi data si tertanggung.

c.       Memeriksa kematian dengan poin kematian yang diasuransikan.

d.      Memeriksa jumlah kerugian yang ditanggung oleh polis.

e.       Menentukan siapa yang harus menerima jumlah pertanggungan.

Menentukan jumlah pertanggungan yang akan dibayar.[18]

PENUTUP

Kesimpulan

1.      Menurut golongan modern perjanjian asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan perlindungan menghadapi kerugian yang dinamakan kafalat. Kata kafalat berasal dari al kifl yang berarti berhubungan atau pertambahan.Dalam istilah undang-undang perkataan ini maksudnya adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam urusan membuat tututan.

2.      Premi asuransi adalah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban kamu dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada umumnya pembayaran ini dilakukan setiap bulan, namun tergantung dari jatuh tempo yang telah disepakati.Ganti rugi adalah keamanan atau perlindungan terhadap kerugian finansial. Itu juga bisa merujuk pada pembebasan tanggung jawab atas kerusakan.

3.      Polis asuransi mempunyai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat umum atau lebih dikenal dengan syarat formal adalah syarat yang harus ada dalam setiap polis asuransi. Adapun syarat khusus yaitu syarat yang harus ada untuk jenis asuransi tertentu.Bank Garansi (BG) adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya  yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditor.

4.      Dalam Islam, hukum asuransi adalah halal khususnya pada asuransi berbasis syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan soal kehalalannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

5.      Dalam perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra terhadap asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan asuransi.Asuransi oleh sejumlah kalangan disebut-sebut masih mengandung unsur haram dan riba. Termasuk pro-kontra asuransi syariah yang dalam operasional bisnisnya sudah menjalankan prinsip syariah. Namun, pro-kontra tersebut bukan terletak pada substansi asuransi, melainkan bagaimana cara yang diterapkannya.

6.      Prosedur klaim adalah satu alasan utama orang membeli asuransi jiwa karena sejumlah pertanggungan yang dibutuhkan ketika si tertanggung meninggal atau mengalami kerugian. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemilik polis dan ahli waris, pihak asuransi harus mengambil langkah-langkah pasti bahwa pembayaran dilakukan secepatnya kepada pihak yang membutuhkan.



[1]http://eprints.umm.ac.id/43328/2/BAB%20I.pdfdiaksespada 12 Desember 2020, 22.25 WITA

[2]Muhammad Syakir Sula, AsuransiSyari’ah (Life and General) KonsepdanSistemOperasional,(Cet. II,Jakarta: PT. GemaInsani, 2004), h.31

[3]Ibm ‘Abidin,Radd al-Mukhtar’ala ad-Dur al-Mukhtar,(Jilid II, Mesir: Amriyah, tt.), h.255

[4]Muh.SaiddanWelni Herman, “Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern MenurutHukum Islam (StudiPemikiran Muhammad Muslehuddin)”, JurnalHukum Islam, Vol.XV, No.1, 2015, h.221-226

[5]HeruWidodo. Tip HukumPraktis : MasalahSeputarBisnis,(Cet.I, Jakarta: RaihAsaSukses, 2020), h.111

[8]TutiRastuti, AspekHukumPerjanjianAsuransi, (Cet.I, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), h. 51

[9]Julianto Irawan James, Surat Berharga, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis (Jakarta : PT Kencana, 2004), h. 257-263

[10]Rastuti Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: PT Medpress Digital, 2016), h. 120-123

 

[11]Kementerian Hukum dan HAM, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 1992, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), h.19

[14]Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,(Cet.II, Jakarta: Kencana, 2005), h. 179

[15]Muhammad Muslihuddin, Asuransi dalam Islam, (Cet.2, Jakarta: Bumi Aksara, 1907) h.123

[16]FuadThohari, “MenyoalAsuransiKonvensional Versus AsuransiSyariah”, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.III No.2, 2011, h.281-282

[18]TetyAnggraeni, Skripsi : MekanismePengajuanKlaimProdukIndividuAsuransiJiwa (StudiKasus PT. MAA Life Assurance Syariah), (Jakarta: Universitas Islam NegeriSyarifHidayatullah, 2010) h.45-50