BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sengketa ekonomi biasanya ditafsirkan sebagai sebuah problem yang terjadi
dalam ranah perekonomian sebuah negara, secara khusus sengketa ekonomi
diartikan sebagai sebuah konflik atau pertentangan yang terjadi berkaitan
masalah-masalah ekonomi.
Sebagaimana realita yang terjadi bahwa saat ini didalam dunia bisnis
terjadi begitu banyak transaksi setiap harinya, hal itu tidak menutup
terjadinya sengketa diantara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi
tersebut. Setiap jenis sengketa yang terjadi menuntut akan adanya pemecahan dan
penyelesaian yang cepat dan tepat. Karena perlu diketahui bahwa semakin banyak
dan luasnya aktivitas perdagangan maka frekuensi terjadinya sengketa
dimungkinkan juga akan tinggi, selain itu membiarkan sengketa tersebut tanpa
adanya penyelesaian yang cepat maka akan menimbulkan pembangunan yang tidak
efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis akan mengalami kemunduran serta
beragam kerugian-kerugian lainnya yang akan menimpa jika suatu sengketa
terlambat diselesaikan. Oleh karena itu, perlu cara-cara khusus yang diterapkan
agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. Untuk itu harus dibina & diwujudkan
suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju
perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara umum rumusan
masalahnya, antara lain :
a. Apa Pengertian Sengketa ?
b. Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa
?
B. Tujuan Penulisan
Adapun Tujuan dari penulisan dan penyusunan makalah ini, antara
lain :
a. Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Aspek
Hukum dalam Ekonomi.
b. Untuk menambah pengetahuan tentang sengketa
ekonomi dan mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sengketa
Sebelum membahas secara mendalam tentang sengketa ekonomi, maka terlebih
perlu dipahami defenisi dari sengketa, dimana di
dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik,
Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang,
kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.[1]
Adapun defenisi sengketa menurut beberapa ahli[2], diantaranya adalah :
1.
Menurut Winardi,
Pertentangan atau konflik yang
terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan
atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan
akibat hukum antara satu dengan yang lain.
2.
Menurut Ali Achmad,
Sengketa
adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang
berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat
hukum bagi keduanya.
Dari kedua pendapat diatas maka dapat
disimpulkan bahwa sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau
lebih yang mana nantinya dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya
dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya.[3]
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan
kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama dalam dunia ekonomi.
mengingat kegiatan ekonomi khususnya bisnis yang semakin meningkat, maka tidak
mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat.
Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan
masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya Conflict Of
Interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang
terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan
sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai
berikut :
1. Sengketa perniagaan 8.
Sengketa pekerjaan
2. Sengketa perbankan 9.
Sengketa perburuhan
3. Sengketa Keuangan 10. Sengketa
perusahaan
4. Sengketa Penanaman Modal 11. Sengketa
hak
5. Sengketa Perindustrian 12. Sengketa
property
6. Sengketa HKI 13.
Sengketa Kontrak
7. Sengketa Konsumen 14.
Dll.
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk
menghentikan pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang
mungkin akan terjadi akibat dari persengketaan tersebut.[4]
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa
dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi,
Konsiliasi, Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta
Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional. Adapun penjelasannya, antara
lain :
a. Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang
untuk mencapai kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai
kepentingan yang sama atau berbeda.
Adapun Keuntungan Negoisasi :
1). Mengetahui pandanga pihak lawan.
2). Kesempatan mengutarakan isi
hati untuk didengar pihak lawan
3). Memungkinkan sengketa
secara bersama-sama.
4). Mengupayakan solusi
terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
5). Tidak terikat kepada
kebenaran fakta atau masalah hukum.
6). Dapat diadakan dan diakhiri
sewaktu-waktu.
Adapun Kelemahan Negoisasi :
1). Mengetahui pandanga pihak
lawan.
2). Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan
dari kedua belah pihak.
3). Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang
tidak berwenang mengambil kesepakatan
4). Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak
seimbang.
5). Memungkinkan diadakan untuk menunda
penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan.
6). Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu
pihak.
7). Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
Tahapan Negoisasi menurut William Ury dibagi menjadi
Empat Tahap yaitu :
a) Tahapan Persiapan :
- Persiapan sebagai kunci keberhasialan
- Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak
lawan dan lakukan penelitian
- Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan
seolah-olah kepentingan lawan sama dengan kepentingan anda
- Sebaiknya persiapkan pertanyaan -
pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan
sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan.
- Memahami
kepentingan kita dan kepentingan lawan.
- Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut
menjadi masalah bersama?
- Menyiapkan agenda, logistik, ruangan dan konsumsi
dan Menyiapkan tim dan strategi.
- Menentukan
BTNA (Best Alternative to A Negitieted Agreement) alternative lain atau harga
dasar (Bottom Line).
b) Tahap Orientasi dan Mengatur
Posisi :
- Bertukar Informasi
- Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
- Mengajuakan tawaran awal.
c)
Tahap Pemberian Konsensi/ Tawar Menawar
- Para pihak saling menyampaikan tawaranya,
menjelaskan alasanya dan membujuk pihak lain untuk menerimanya.
- Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita
memperoleh sesuatu sebagai imbalanya
- Mencoba
memahai pemikiran pihak lawan
- Mengidentifikasi
kebutuhan bersama
- Mengembangkan
dan mendiskusiakan opsi-opsi penyelesaian.
d) Tahapan Penutup
- Mengevaluasi
opsi-opsi berdasarkan kriteria obyektif.
- Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak
ada lagi opsi lain yang lebih baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan,
membatalkan komitmen.
b. Enquiry
(penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah
merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh pihak ketiga.
c. Mediasi[5]
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama
dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau
musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau
menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.
Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
Berikut ini adalah prosedur mediasi :
-
Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk
majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk
mediator supaya dilaksanakan mediasi.
-
Setelah
pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
-
Selanjutnya mediator menyarankan kepada
pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai
dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
-
Mediator bertugas selama 21 hari kalender,
berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada
majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan
perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
d. Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk
mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan
menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain Konsolidasi
(conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh
karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut
mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
1. pada tahap pertama proses pemeriksaan
perkara, majelis hakim bertindak sebagai conciliator atau majelis pendamai,
2. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka
kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan
menjatuhkan putusan.
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek,
terutama pada saat sekarang; upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR,
hanya dianggap dan diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan pada
saat sekarang penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim. Lain
halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di kawasan Pasific
seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Sistem
konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung mencari
penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.[6]
e. Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana
para pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut
arbiter, untuk memberikan putusan.[7]
Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti
“kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”
Azas- Azas Arbitrase :
1.
Azas kesepakatan, artinya
kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa oramg arbiter.
2.
Azas musyawarah, yaitu setiap
perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara
arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
3.
Azas limitatif, artinya adanya
pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbirase, yaiu terbatas pada
perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai
sepenuhnya oleh para pihak;
4.
Azas final and binding, yaitu
suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat yang tidak dapat
dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas ini pada
prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian
arbitrase.
Tujuan Arbitrase : Sehubungan dengan
asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan
perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para
pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya
formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat
penyelisihan perselisihan.[8]
Selain dari pada beberapa proses
penyelesaian sengketa diatas, adapaun cara lain yang dapat ditempuh Yaitu melalui proses Litigasi : merupakan
mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan
pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya :
1. Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa
sengketa bisnis, mempunyai karakteristik :
1) Prosesnya sangat formal
2) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang
ditunjuk oleh negara (hakim)
3) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan
keputusan
4) Sifat keputusan memaksa dan mengikat
(Coercive and binding)
5) Orientasi ke pada fakta hukum (mencari
pihak yang bersalah)
6) Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus
yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk
memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI.
Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
1) Prosesnya sangat formal
2) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang
ditunjuk oleh negara (hakim)
3) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan
keputusan
4) Sifat keputusan memaksa dan mengikat
(coercive and binding)
5) Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak
yang salah)
6) Proses persidangan bersifat terbuka
7) Waktu singkat.
Akan tetapi jika
melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka akan menimbulkan
beberapa dampak, diantaranya :
1. Memberi
kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada
lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi
rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara di pengadilan.
Selain dari
pada itu berperkara melalui pengadilan,
1.
lama dan sangat formalistik (waste of time and
formalistic),
2.
biaya tinggi (very expensive),
3.
secara umum tidak tanggap (generally
unresponsive),
4.
kurang
memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat biasa.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa:
1. Sengketa dapat diartikan
sebagai sebuah konflik atau pertentangan, jadi secara umum sengketa ekonomi
adalah sebuah pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain yang saling
berinteraksi serta saling berhungan satu sama lain.
2. Mekanisme atau cara penyelesaian sengketa
khususnya mengenai ekonomi dapat dilakukan dengan cara legitasi yaitu bisa
dengan melalui ( pengadilan umum dan pengadilan niaga), serta cara lain yang
bisa ditempuh dalam melakukan penyelesaian sengketa adalah dengan non-legitasi
yang biasanya berupa tindakan-tindakan arbitrase, mediasi, konsolidasi,
negosiasi, dll.
B. Saran
Adapun saran yang kami berikan kepada pembaca adalah bahwa didalam
mempelajari mengenai penyelesaian sebuah sengketa khususnya dibidang ekonomi,
maka di butuhkan pemahaman secera mendalam tentang aturan-aturan atau hukum
yang mengatur tentang persengketaan.
Kemudian lebih dari pada itu bahwa setiap dari kita di tuntut
menjadi seseorang yang kritis akan sebuah ilmu, oleh kami selaku penulis,
berharap ada kritik dan saran yang membangun yang dapat diberikan,demi
perbaikan pembuatan karya ilmiah kami selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Aliesaja.Wordpress.Com / Penyelesaian – Sengketa -
Ekonomi. Html, Di
Akses Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 20.30.
Abdurrasyid,
Priyatna, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Jakarta:
PT.Fikahati Aneska Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002.
Silondae, Arus
Akbar, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis, (Cet.2; Jakarta: Mitra
Wacana Media. 2010, Hal. 45.
Ekomarwanto. Com/Arbitrase- Dan-
Alternatif- Penyelesaian. Html, Di Akses Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 21.30.
Tugaskuliah- Adit. Blogspot. Com/ Penyelesaian-
Sengketa- Ekonomi. Html, Di Akses Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 21.30.
Siburian, Paustinus,
Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara
Elektronik), Jakarta: Djambatan, 2004.
Kbbi.Web.Id/Sengketa, Di Akses Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 20.50.
[2] Https://Aliesaja.Wordpress.Com/Penyelesaian-Sengketa-Ekonomi.Html, Di Akses Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 20.30.
[3] Abdurrasyid, Priyatna, Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Jakarta: Pt Fikahati Aneska Dan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002.
[4] Http://Tulisanheboh.Blogspot.Com/Aspek-Hukum-Dalam-Ekonomi-Bab-14.Html
[5] Silondae, Arus Akbar, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan
Bisnis, (Cet.2; Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010, Hal. 45.
[6] Http://Tugaskuliah-Adit.Blogspot.Com/
Penyelesaian- Sengketa- Ekonomi.Html, Di Akses Tanggal
13 Maret 2015, Pukul 21.30.
[7] Http://Www. Ekomarwanto. Com/Arbitrase- Dan-
Alternatif- Penyelesaian. Html, Di Akses Tanggal
13 Maret 2015, Pukul 21.30.
[8] Siburian,
Paustinus, Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan
Secara Elektronik), Jakarta: Djambatan, 2004.