Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI BLOG KAMI.....SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!!

Rabu, 05 November 2014

“ MUAMALAH ADABIYAH & MUAMALAH MADDIYAH “


PENGANTAR MENGENAI MUAMALAH
Muamalah Iitu ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya,tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia,  dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.[1]
Nah, adapun beberapa defenisi dari muamalah, diantaranya adalah :
a.    Menurut Hudhari Beik :  “ Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.”
a.    Menurut Idris Ahmad : “ Muamalah adalh aturan Alloh yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”
b.    Menurut Rasyid Ridha :“ Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.”
Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, fiqih muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Alloh yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antarmanusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Kemudian Menurut Al Fikri dalam kitabnya Fiqh Muamalah itu di bagi atas 2 bagian,yaitu : “Al Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah”
A.    Pengertian Muamalah Adabiyah/Al-Mu’amalah al-Adabiyah
Yaitu mu’amalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain, dari aspek ini fiqh muamalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda.[2]
Dalam bahasa yang lebih sederhana, Al-Muamalah al-Adabiyah aturan-aturan Alloh yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai penakluknya. Hal ini, berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu, dan yang lainnya. Dengan demikian, al-muamalah al-adabiyah memberikan panduan bagi perilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. Maka dari perspektif ini, dalam pandangan fiqh muamalah semua perilaku manusia harus memenuhi prasyarat ”etis-normatif” agar perilaku tersebut dipandang layak untuk dilakukan.[3]
B.     Ruang lingkup Muamalah Adabiyah
Hal-hal yang temasuk ruang lingkup Muamalah Adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipuan, pemalsuan. penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.[4]
C.    Pengertian Muamalah Maddiyah/ Al-Muamalah Al-Madiyah
Yaitu mu’amalah yang mengkaji objek sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa mu’amalah al-Madiyah adalah mu’amalah bersifat kebendaan karena objek fiqh mu’amalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya.
Al Muamalah al-Madiyah yang dimaksud Al-Fikri adalah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Dengan kata lain, al-muamalah al-Madiyah memberikan panduan kepada manusia tentang benda-benda yang layak atau tidak untuk dimiliki dan dilakukan tindakan hukum atasnya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horisontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturan-aturan Allah. Maka, dari perspektif ini,  dalam pandangan fiqh muamalah tidak semua benda (harta) boleh dimiliki atau dikuasai, meskipun mungkin benda tersebut memiliki nilai guna bagi manusia.[5]
D.    Ruang lingkup Muamalah Maddiyah
Adapun ruang lingkup dari Al-Muamalah Al-Madiyah ini, adalah[6] :
§   Jual beli
§   Gadai (rahn)
§   Jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman)
§   Pemindahan utang (hiwalah)
§   Jatuh bangkit (tafjis)
§   Batas bertindak (al-hajru)
§   Perseroan atau perkongsian (asy-syirkah)
§   Perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah)
§   Sewa menyewa tanah (al-musaqah al-mukhabarah)
§   Upah (ujral al-amah)
§   Gugatan (asy-syuf’ah)
§   Sayembara (al-ji’alah)
§   Pembagian kekayaan bersama (al-qismah)
§   Pemberian (al-hibbah)
§   Pembebasan  (al-ibra), damai (ash-shulhu)
§  Beberapa masalah mu’ashirah (muhaditsah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.
Peluang ijtihad dalam aspek tersebut diatas harus tetap terbuka, agar hukum Islam senantiasa dapat memberi kejelasan normatif kepada masyarakat sebagai pelaku-pelaku ekonomi.
Selain dua hal di atas fiqh muamalah juga meliputi: munakahat (hukum perkawinan), muhasanat (hukum acara), amanat dan ‘ariyah (hukum pinjaman), tirkah (harta peninggalan) dan masalah sosial lainnya. Melihat pemaparan tentang definisi dan klasifikasi yang disuguhkan tentang fiqh muamalah, maka persoalan ekonomi cenderung pada fiqh muamalah madiyah, tetapi dari aspek prinsip dan etikanya bisa dikategorikan dalam fiqh muamalah adabiyah.
Secara keseluruhan Dalam pengaplikasiannya, kedua Muamalah Adabiyah Dan Muamalah Maddiyah ini bukan merupakan entitas yang berbeda. Akan tetapi saling melekat dan terkait. Seseorang yang sedang melakukan transaksi dia pasti harus memperhatikan kedua hal diatas (al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-madiyah). Dari segi benda, tentu diperhatikan apakah benda itu layak untuk dimiliki dan begitu juga dari sisi perilaku apakah sudah berperilaku dengan tepat atau belum. Jadi, pada dasarnya pe,bagian dua aspek tersebut hanya bersifat teoritis.[7]

E.     Pengembangan Muamalah Adabiyah & Muamalah Maddiyah berkaitan hubungannya dengan Perkembangan ekonomi.
Seiring dengan bermunculannya konsep-konsep bisnis baru yang menawarkan berbagai konsep transaksi bisnis, tentu sebagai salah satu sumber hukum agama mayoritas di Indonesia seharusnya fiqh muamalah juga harus lebih cekatan dalam menyiasati dan memecahkan masalah hukum dari transaksi bisnis tersebut, kalau memang hal itu haram menurut agama maka tugas para fuqaha baru adalah memunculkan konsep produk transaksi baru yang mirip dengan transaksi tersebut tapi tetap sesuai dengan konsep syari’ah. [8]
Jika dilihat perkembangan bisnis sekarang, memang dapat disimpulkan bahwa konsep fiqh muamalah klasik tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan bisnis sekarang oleh karena itu kehadiran konsep fiqh muamalah kontemporer yang menawarkan konsep transaksi bisnis kontemporer sangat membantu dalam memecahkan masalah ini, sehingga kita sebagai ummat islam dapat dengan nyaman menjalankan bisnis tersebut tanpa khawatir akan melanggar ketentuan yang ditetapkan hukum Islam.
Akan tetapi perlu diingat juga bahwa sebagian besar konsep fiqh muamalah kontemporer itu masih banyak mengadopsi konsep fiqh muamalah klasik karena para ulama kontemporer tetap memakai prinsip-prinsip hukum muamalah klasik dalam menetapkan hukum transaksi muamalah kontemporer karena memang prinsip itu tidak dapat dihilangkan, hanya saja melalui proses ijtihad yang disesuaikan dengan konteks sekarang.
Jadi walaupun fiqh muamalah klasik itu sudah dianggap tidak relevan lagi dengan konteks bisnis kontemporer sekarang tidak dapat dipungkiri juga kalau fiqh muamalah klasik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan konsep fiqh muamalah kontemporer karena fiqh muamalah klasik itulah yang menjadi konsep utamanya walaupun sudah dimodifikasi sedemikian rupa.
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi social, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.
Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui:
المحفظة بالقديم الصلح و الأخذ بالجديد الأصلح
Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah
Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, kita dapat meyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.
Dalam kaitan dengan perubahan social dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengatisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang.
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi social, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.
Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hokum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hokum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan social yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persolan muamalah adalah tercapainya maqashid asy-syari’ah. Atas dasar itu, maqashid asy-syari’ah lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.

















BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqh muamalah itu adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang terinci.
Kemudian berdasarkan pembagiannya muamalah di bagi atas 2 yaitu muamalah adabiyah dan muamalah maddiyah. Dimana muamalah adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya,yaitu manusia sebagai pelaku. Sedangkan muamalah maddiyah adalah kajian fiqh tentang kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia,Dll.
Serta adapaun ruang lingkup dari muamalah adabiyah adalah adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipuan, pemalsuan. penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Sedangkan ruang lingkup muamalah maddiyah adalah yang berkaitan dengan Jual beli, Gadai, Jaminan Atau Tanggungan,Upah,Pemberian,Dll
Selanjutnya mengenai pengembangan Fiqh Muamalah secara umum dan muamalah adabiyah dan maddiyah secara khusus, terhadap hubungannya dengan perkembangan ekonomi kekinian adalah Seiring dengan bermunculannya konsep-konsep bisnis baru yang menawarkan berbagai konsep transaksi bisnis, kemudian Jika dilihat perkembangan bisnis sekarang, memang dapat disimpulkan bahwa konsep fiqh muamalah klasik tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan bisnis sekarang oleh karena itu kehadiran konsep fiqh muamalah kontemporer yang menawarkan konsep transaksi bisnis kontemporer sangat membantu dalam memecahkan masalah ini.
B.     Saran
Diakhir tulisan ini kami selaku penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pembaca:
Dalam memahami Konsep muamalah  hendaknya kita bersifat inklusif terhadap beberapa hasanah pemikiran tentang segala hal. Sehingga berbagai tatacara bermuamalah dapat teraplikasi dengan baik serta dapat menyetarakan kondisi seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian kami menyadari dalam makalah ini ada kekurangan,olehnya mohon saran dan kritik yang membangun.






DAFTAR PUSTAKA

Ekopin.Blogspot.Com/Pengertian & Ruang Lingkup Muamalah. Html, Di akses Tanggal 14 Oktober 2014.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Insanenom.Blogspot.Com/Fiqih-Muamalah.Html, Di akses Tanggal 14 Oktober 2014.
Just-Bloggue.Blogspot.Com/Makalah-Fiqih-Muamalah.Html, Di akses Tanggal 14 Oktober 2014.
Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
Sholikhul Hadi, Fiqh Muamalah, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011.



[1] Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), hal. 13
[2] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.4
[3]  Sholikhul Hadi, Fiqh Muamalah, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hal.4

[4]  Http://Insanenom.Blogspot.Com/Fiqih-Muamalah.Html
[5]  Solikhul Hadi, Op. Cit, hal.5

[6]  Hendi Suhendi, Op.Cit, hal. 7
[7]  Http://Ekopin.Blogspot.Com/Pengertian-Dan-Ruang-Lingkup-Muamalah.Html
[8]  Http://Just-Bloggue.Blogspot.Com/Makalah-Fiqih-Muamalah.Html

Tidak ada komentar: