A.
Pengertian
Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen Adalah Badan Usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan
barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala.
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di
negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang
khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh
bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau
perusahaan multi finance.
B. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
Yang
menjadi dasar hokum dari pembiayaan konsumen dapat dibedakan kepada dasar hokum
substantive dan dasar hokum administrative.
1.
Dasar hokum substantive
Adapun
yang menjadi dasar hokum substantive eksistensinya pembiayaan konsumen adalah
perjanjian diantara para pihak berdasarkan
Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata “asas kebebasan berkontrak”, yaitu perjanjian
antara pihak perusahaan financial sebgai kreditur dan pihak konsumen sebagai
debitur. Sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hokum
yang berlaku, maka perjanjian tersebut adalah sah.
2.
Dasar Hokum Administrative
C.
Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi
Pembiayaan.
Adapun
pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah :
1.
Pihak Perusahaan Pembiayaan
Pihak
perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakandana bagi kepentingan
konsumen.
2.
Pihak Dealer/Supplier
Pihak
dealer/supplier adalah pihak penyedia barang yang dibutuhkan konsumen.
3.
Pihak Konsumen
Pihak konsumen adalah pihak yang membutuhkan barang
ataupun jasa.
D.
Hubungan Para Pihak Yang Terlibat Dalam
Pembiayaan Konsumen
Ada tiga pihak yang yang terlibat dalam suattu
transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak
konsumen dan piahak supplier.
1.
Hubungan Pihak Kreditur Dengan Konsumen
Hubungan antara pihak kreditur dengan pihak konsumen
adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana
pihak pemberi biaya sebgai kreditur dan pihak penerima biaya adalah konsumen
sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk meberikan
sejumlah uang untuk pembelian sesuattu brang konsumsi, sementara pihak penerima
biaya (konsumen) berkewajiban utm\ama untuk membayar kembali uang tersebut
secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.
Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak penerima dana disebut perjanjian kredit sehingga ketentuan yuridis yang berlaku adalah ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian kredit yang diatur dalam perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan bank.
Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak penerima dana disebut perjanjian kredit sehingga ketentuan yuridis yang berlaku adalah ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian kredit yang diatur dalam perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan bank.
2.
Hubungan Pihak Konsumen Dengan Supplier
Hubungan antara konsumen dengan supplier terdapat
suattu hubungan jual beli yakni jual beli bersyarat, dimana pihak supplier
selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen sebagai pembeli, dengan
syarat bahwa harga harga akan dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu pihak
pembiayaan konsumen.
Karena adanya perjanjian jual beli. Maka seluruh
ketentuan tentang jual beli tentang yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang
adanya kewajiban menanggung dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi)
dan sebgainya.
3.
Hubungan Penyedia Dana Dan Supplier
Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi
dana) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai suattu hubungan
hokum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya sebgai pihak ketiga yang
disyaratkan, yaitu pihak yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk
digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak
konsumen. Jadi jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya,
sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsuemn telah selesai
dilakukan jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal.
Sementara piahak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi
tersebut.
E.
Perkembangan Pembiayaan Konsumen
Ada 4 faktor utama yang mendorong
perkembangan pembiayaan konsumen, adalah :
1. Keterbatasan
Sumber Dana Formal
2. Koperasi
Simpan Pinjam Sulit Berkembang
3. Bank Tidak
Melayani Pembiayaan Konsumen
4. Pembiayaan
Lintah Darat Yang Mencekik
F.
Penggolongan
Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Berdasarkan Dasar
Kepemilikanya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi 3
yaitu :
1. Perusahaan Pembiayaan
Konsumen Yang Merupakan Anak Perusahaan Dari Pemasok.
Perusahaan
pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk
memperlancar penjualan barang dan jasanya. Mengingat perusahaan ini dibentuk
untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka
perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan
jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.
2. Perusahaan Pembiayaan
Konsumen Yang Merupakan Satu Group Usaha Dengan Pemasok.
Perusahaan
pembiayan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan
pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan
pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang
dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu group usaha dengan
perusahaan tersebut.
3. Perusahahaan
Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan Dengan Pemasok.
perusahahaan
pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok
biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada suatu
pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada
pemasok lain, sedangkan spesialisasi pembiayaan konsumen biasanya pada jenis
atau tipe barang dan daerah pemasaranya.
G.
Mekanisme
Transaksi Pembiayaan Konsumen
Adapun beberapa tahap atau proses di dalam hal
transaksi pembiayaan konsumen ini, antara lain :
a) Tahap
permohonan.
Permohonan pembiyaan konsumen biasanya dilakukan oleh
konsumen di tempat kedudukan supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan
konsumen. Supplier atau dealer ini biasanya telah bekerja sama dengan peruhaan
pembiayaan konsumen.
b) Tahap
pengecekan dan pemeriksaan lapangan.
Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan
konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir
aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan
informasi yang telah di terima. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah
:
1) Untuk memastikan
keadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.
2) Mempelajari
keberaadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas
pemasok atau supplier, dan layanan purna jual.
3) Untuk menghitung
secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan
laporan yang telah disampaikan.
c) Tahap
pembuatan customer profile
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing
department dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer
profile yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri/suami, alamat
dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor, kondii pembiayaan yang diajukan,
jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dll.
d) Tahap
pengajuan proposal kepada credit komite
Marketing department akan mengajukan proposal atas
permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada credit komite.
e) Tahap
keputusan kredit komite
Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi
perusahaan pembiyaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila
permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat
penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh marketing department akan
meneruskan ke tahap berikutnya.
f) Tahap
pengikatan
Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh
Bagian Legal akan mempersiapkan pengkitan sebagai berikut:
1. Perjanjian
pembiayaan Konsumen beserta lampirannya
2. Jaminan Pribadi
(jika ada)
3. Jaminan
Perusahaan (jika ada)
Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat
dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaries, atau secara notariil.
g) Tahap
pemesanan barang kebutuhan konsumen
Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan
oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan
melakukan:
1. Pemesanan barang
kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan
pemesanan pembelian/confirm purchse order dan bukti pengiriman dan surat tandan
penerimaan barang
2. Penerimaan
pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat melalui
supplier/dealer).
h) Tahap
pembayaran kepada supplier
Setelah barang model diserahkan oleh supplier kepada
konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan
pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, perusahaan pembiayaan
konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut ;
1. Melakukan
penutupan perjanjian asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
2. Pemeriksaan
ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.
i) Tahap
penagihan/monitoring pembayaran
Setelah seluruh pembayaran kepada supplier/dealer
dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai
jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini collection department akan
memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan,
dan berdasarkan system pembayaran yang telah disepakati.
Disamping itu, juga akan dilakukan monitoring
terhadapa jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya
penutupan angsuransi.
j) Tahap
Pengambilan Surat Jaminan
Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada
perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan
mengembalikan kepada konsumen:
1. Jaminan (BPKB,
dan/atau sertifikat dan/atau faktur/invoice)
2. Dokumen lainnya
(jika ada) .
H.
Manfaat Pembiayaan Konsumen
Ada beberapa manfaat dari pembiayaan
konsumen, tergantung dari subjeknya, yaitu :
Bagi
Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan
pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi.
Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi
daripada tingkat bunga kredit bank. Resiko yang ditanggung perusahaan
pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit
antara lain karena:
Bagi
Pemasok
Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya peusahaan
pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Daya beli dan kemampuan cashflow
calon konsumen yang akan membeli barang pada pemasok sangat beragam. Konsumen
tertentu berkemampuan membayar secara tunai, disamping itu dalam kenyataan nya
terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak
memiliki uang tunai.perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan
konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh pemasok tidak hanya dapat
dilakukan pada konsumen yang mempuai cukup dana tunai. Apabila pemasok
melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara
bertahap dan setelah jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan
konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran
konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko tidak terbayarnya
kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga menjadi dapat
dialihkan pada perusahaan pembiayaan konsumen.
Bagi
Konsumen.
Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk
membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup
untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Apabila pembiayaan konsumen ini
dibandigkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau
keunggulan lain bagi konsumen.
Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit
bank antara lain:
I. Pengertian Leasing / Sewa Guna Usaha
Menurut Keputusan
Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, Sewa Guna Usaha / leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun
sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh
lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
J. Dasar Hukum Leasing
w
SKB Menkeu dan Menperin dan Mendag No. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/1974, DAN NO.30/Kpb/I/1974
tanggal 7 Februari 1974 Tentang
Perijinan Usaha Leasing.
w
SK MenKeu No. 650/MK/IV/5/1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Leasing Dan Besarnya Bea Materai Terhadap Usaha
Leasing.
w
Keputusan Menteri Keuangan no 1169/KMK.01/1991, 21 Nov 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
K. Pihak- Pihak Yang
Terlibat Dalam Leasing
Setiap
transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang
berkepentingan, yaitu : lessor, lessee, supplier, dan bank atau
kreditor.
1.
Lessor adalah
perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada
pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial
lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan
untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan.
Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan
dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan
pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
2.
Lessee adalah
perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari
lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan
berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara
berkala. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang
tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang
di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease,
lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan
perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan.
3.
Supplier adalah
perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual
kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam
mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee
tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.
Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung
kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
4.
Bank/kreditor.
Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor
tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank
memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam
mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh
melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup
kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang
nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor.
L. Mekanisme
Transaksi Leasing / Sewa Guna Usaha
Adapun mekanisme transaksi pembiayaan
leasing, adalah

Keterangan
gambar :
1.
Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan
penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan
purnajual atas barang yang akan di-lease
2.
Lessee melakukan negoasiasi dengan lessor mengenai kebutuhan
pembiayaan barang modal. Pada
tahap
awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak
mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai
syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain : keterangan barang,
cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi,
jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3.
Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada
lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk
membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee
menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian
lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4.
Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee.
Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara
lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing,
opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing,
perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5.
Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman
barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang
telah disetujui
6.
Pengriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan.
Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar
dan diserahkan kepada supplier.
7.
Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur
dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8.
Pembayaran oleh lessor kepada supplier.
9.
Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada
lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian
jumlah yang dibiayai serta bungannya.
M.
Penggolongan Perusahaan Leasing/Sewa Guna Usaha
Perusahaan
leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga)
kelompok, yaitu :
1. Independent
Leasing Company
Perusahaan
leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri
atau independent dari supplier yang mungkin dapat sekaligus
sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal
nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier
atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai.
2. Captive
Lessor
Captive
lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen
mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya.
Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan
menyediakan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan
trasdisional. Captive lessor ini sering pula disebut dengan twoparty
lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing
(subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai
barang.
3. Lease Broker atau
Packager
Bentuk
akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau packager.
Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee denngan pihak
lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker
leasing beasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk
menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Disamping itu
perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa
dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi
leasing.
N.
Kelebihan Leasing Sebagai Sumber
Pembiayaan
Leasing
sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan
dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebagai berikut:
1. Pembiayaan Penuh
Transaksi
leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat
diberikan sampai 100% (full pay out). Hal ini akan membantu cash flow terutama
bagi perusahaan (lessee) yang beru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang
mulai berkembang.
2. Lebih Fleksibel
Dipandang
dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena leasing lebih mudah
menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran
angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan
lessee sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan
dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Artinya pembayaran sewa
baru dilakukan setelah barang modal yang di-lease tersebut telah mulai
produktif. Selain itu perusahaan leasing dapat melakukan pengaturan pembayaran
yang menggelembung (baloon payment) pada awal atau akhir masa lease, pembayaran
musiman (khusus apabila lessee bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan atau
peternakan) bahkan mungkin pula suatu tenggang waktu pembayaran yang sesuai
dengan keadaan keuangan lessee.
3. Sumber Pembiayaan
Alternatif
Leasing
merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas
kredit (credit line) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak
terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila
lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas
objek lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang
dihasilkan oleh objek lease sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri.
Dengan demikian harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin
kredit yang sudah ada.
4. Off Balance Sheet
Tidak
adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi
daya tarik tersendiri kepada lessee karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva
berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena
mungkin masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian
barang modal baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat
Pemegang Saham). Dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih
mudah dilakukan oleh direksi Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi
rasio keuangan perusahaan lessee karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat
dalam neraca lessee sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off balance
sheet financing.
5. Arus Dana
Keluwesan
pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena
pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee.
Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan
sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan
menghasilkan laba dalam investasi.
6. Proteksi Inflasi
Leasing
dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan
sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah
kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku
bunga tetap,maka lessee akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa
kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu.
7. Perlindungan Akibat
Kemajuan Teknologi
Dengan
memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang
disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh
pesatnya perkembangan teknologi. Dalam suatu kontrak leasing objek leasing
sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut
dapat ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di
kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk
barang yang sama.
8. Sumber Pelunasan
Kewajiban
Pembatasan
pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada
umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal
dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di lease. Sehingga
kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan
mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi.
9. Kapitalisasi Biaya
Adanya
biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan,
instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya dapat dipertimbangkan
sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan
berdasarkan lamanya leasing.
10. Risiko Keusangan
Dalam
keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif
singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan (obsolescence)
sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang
mungkin terjadi.
11. Kemudahan
Penyusutan Anggaran
Adanya
pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan
kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee.
12. Pembiayaan Proyek
Skala Besar
Adanya
keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang
seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana, masalah tersebut biasanya
dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan
penuh yang dapat diterima dan / serta kemudahan untuk menguasai barang yang
dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)
adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
Adapun yang menjadi dasar hokum pembiayaan konsumen
adalah : Berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan & Keputusan Menteri
Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan.
Adapun
pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah : Pihak
Perusahaan Pembiayaan, Pihak Dealer/Supplier, Pihak Konsumen. Serta adapun penggolongan
dari perusahaan pembiayaan,diantaranya : Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang
Merupakan Anak Perusahaan Dari Pemasok, Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Yang Merupakan Satu Group Usaha Dengan Pemasok, Perusahahaan Pembiayaan
Konsumen Yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan Dengan Pemasok.
Dan Sewa Guna Usaha / leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang
modal untuk digunakan oleh lessee selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara
berkala.
serta Pihak yang terlibat dalam transaksi
leasing adalah lessor,lesse,supplier, dan juga kreitor/bank.
Jadi, antar pembiayaan konsumen dan leasing sama-sama
merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pembiayaan, namun titik
perbedaanya yaitu terletak pada objeknya, kalau pembiayaan konsumen lebih
mengarah kepada barang /jasa yang bergerak dan digunakan untuk kelangsungan
hidup kita, sedangkan kalau leasing objeknya lebih kepada barang modal.