Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI BLOG KAMI.....SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!!

Sabtu, 18 Oktober 2014

Ushul Fiqh : Talfiq Dalam Pandangan Ulama Ushul



A.    LATAR BELAKANG MASALAH
Manusia diciptakan di bumi oleh Allah SWT sebagai kholifah yang harus menjalani segala perintah dan ketentuan Allah sesuai dengan Syari’ah, yang mana syari’ah di dalamnya mengarah pada sistem hukum dan perbedaan-perbedaan teori. Al Quran dan Hadits merupakan sumber pokok yang menjadi acuan dalam menentukan hukum yang sebenarnya. Di dalam Hadits sudah dijelaskan, kecuali usaha maksimal melalui intelektual manusia yang dinamakan ijtihad yang dihasilkan dari peran mujtahid dan hasilnya disebut dengan madzhab. Mazhab fiqih memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk mengetahui hal-hal yang dimaksud di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Meskipun di antara mazhab tersebut terdapat perbedaan pendapat.
Dewasa ini, ada penisbatan madzhab tertentu kepada Imam tertentu, dan mengklaim kebenaran. Padahal para Imam besar itu tak pernah menganut madzhab tertentu apalagi mengklaimnya. Misalnya, Seseorang bertaqlid kepada madzhab Syafi`iyyah dengan cukup mengusap sebagian kepala dalam berwudlu, kemudian bertaqlid kepada madzhab Hanafiyyah atau madzhab Malikiyyah yang berpendapat tidak batalnya wudlu ketika bersentuhan dengan perempuan tanpa adanya syahwat. Maka praktek wudlu seperti ini untuk menunaikan sholat itu tidak pernah di katakan oleh para imam madzhab manapun. Peristiwa tersebut bisa saja terjadi pada saat sekarang ini, karena disebabkan oleh beberapa faktor dan cerita di atas biasa disebut
dengan istilah talfiq. Apa itu talfiq, dan bagaimana hukumnya lebih lanjut akan dibahas dalam makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Talfiq
Kata talfiq dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim masdar dari لفّق-
 يلفًق - تلفيقا   yang secara etimologi berarti mencampuradukkan atau menggabungkan satu persoalan dengan persoalan lain.[1] Atau, talfiq juga diartikan menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda.[2]
Talfiq menurut terminologinya berarti
العمل في المسئلة بحكم مؤ لف من مجموع مذ هبين فاكثر
Artinya:
“Menyelesaikan satu masalah (hukum) menurut hukum yang terdiri atas kumpulan (gabungan) dua mazhab atau lebih.”[3]
Seperti talfiq dalam masalah persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan cara: mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu mazhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti mazhab yang lain.
B.     Ruang Lingkup Talfiq
Para ulama fiqh sepakat bahwa ruang ligkup talfiq ini terbatas pada masalah-masalah furu’iyah ijtihadiyah dzonniyah (cabang-cabang fiqhi ijtihadi yang masih perkiraan). Adapun pada masalah ushuliyyah (dasar pokok agama) seperti masalah iman atau aqidah itu bukanlah lingkup talfiq, dikarenakan bertaklid saja dalam masalah ini tidak dibenarkan apalagi bertalfiq. Serta tidak diperbolehkan bertalfiq lagi ketika hasilnya akan menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas keharamannya dengan adanya nash yang qath’i, seperti zina dan minuman keras. Mengenai hukum-hukum furu’iyyah yang menjadi ajang bahasan talfiq, ulama fiqhi telah mengelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut;
1.      Hukum yang berdasar pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi setiap manusia. Hukum-hukum seperti inilah yang termasuk kemurnian ibadah (ibadah mahdha), karena dalam masalah ibadah seperti ini tujuannya adalah kepatuhan dan kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah swt.
Hukum yang didasarkan pada sikap wira’I dan keihtiyatan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang Allah swt karena membuat mudharat. Dalam hukum  ini tidak dibenarkan mengambil kemudahan dan bertalfiq kecuali dalam keadaan dharurat. Misalnya

2.      larangan memakan bangkai. Dalam hal ini Rasulullah bersabda “segala sesuatu yang aku larang tinggalkanlah, dan segala sesuatu yang aku perintahkan kerjakanlah sesuai kemampuanmu”.
3.      Hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia, misalnya pernikahan,had-had dan transaksi social ekonomi.
C.    Pandangan Ulama Ushul Tentang Talfiq
Fuqaha dan ahli Ushul berbeda pendapat tentang hukum talfiq ini yaitu boleh tidaknya seseorang berpindah mazhab, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Adapun pendapat mereka adalah:[4]
Pendapat pertama mengatakan bila seseorang telah memiliki (memilih) salah satu mazhab, maka ia harus tetap pada mazhab yang telah dipilihnya itu. Ia tidak dibenarkan pindah kepada mazhab yang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Keadaan orang itu sama dengan seorang mujtahid manakala salah satu dalil maka ia harus tetap berpegang pada dalil itu. Sebab dalil yang dipilihnya itu adalah dalil yang dipandangnya kuat (rajih). Sebaliknya, dalil yang tidak dipilihnya adalah dalil yang dipandangnya lemah. Pandangan rasio dalam kondisi seperti itu menghendaki orang yang bersangkutan untuk mengamalkan dalil yang dipandangnya kuat dan mempertahankannya. Atas dasar ini maka talfiq hukumnya haram. Golongan ini dipelopori oleh  sebagian besar dari ulama Syafi’iyah, terutama Al-Quffal Syasyi.
4.      larangan memakan bangkai. Dalam hal ini Rasulullah bersabda “segala sesuatu yang aku larang tinggalkanlah, dan segala sesuatu yang aku perintahkan kerjakanlah sesuai kemampuanmu”.
5.      Hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia, misalnya pernikahan,had-had dan transaksi social ekonomi.
D.    Justifikasi Dalil Syariah Pada Hukum Talfiq
Secara umum dalam permasalahan talfiq ini tidak ada dalil shorih yang menunjukkan kebolehan atau pelarangan untuk melakukan talfiq. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh melakukan talfiq itu bersumber dari apa yang dikatakan oleh ulama` Ushul di dalam ijma` mereka, dimana mereka beranggapan bahwasanya dikhawatirkan akan timbulnya pendapat ketiga setelah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok madzhab. Maka, menurut mayoritas ulama` berpendapat tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga ini akan menyalahi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama` (Ittifaq).[5] Seperti contoh, Iddah (masa penantian) wanita hamil yg ditinggal mati suaminya, dalam masalah ini ada dua pendapat dimana ulama yang pertama berpendapat untuk menunggu setelah selesai melahirkan, dan yang kedua berpendapat untuk menggunakan waktu yang lebih lama diantara kedua waktu tadi (ab`adu al-ajalain). Maka dalam hal ini tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga yaitu, penantiannya si perempuan tadi hanya satu bulan saja .
Akan tetapi dakwaan terhadap pelarangan terjadinya talfiq itu tidak absolut adanya, karena kalau kita mau melihat dengan seksama, permasalahan talfiq itu sendiri baru dicetuskan oleh para ulama’-ulama’ akhir (Muttakhirun)
Pada masa masa kemunduran islam. Atau lebih jelasnya masalah talfiq ini tidak dijumpai pada zaman ulama terdahulu (Mutaqoddimun), pada masa Rosulullah Saw dan para sahabat, juga pada masa imam-imam madzhab dan murid muridnya. Pada masa Rosulullah Saw jelas sekali tidak adanya praktek talfiq, karena pada masa itu masa turunnya wahyu dan tidak membutuhkan praktik ijtihad di dalamnya. Begitu juga tidak di jumpainya permasalahan talfiq pada masa Sahabat dan Tabi`in, karena apabila ada seseorang yang menanyakan tentang suatu masalah kepada mereka, mereka memfatwakan dengan tanpa keharusan mengikuti pendapat mereka dan tidak juga melemahkan pendapat mufti yang lain. Demikian juga pada masa imam madzhab empat dan para sahabat ijtihad lainnya, yang tidak melarang pengikutinya untuk beramal pada madzhab yang lain, asalkan di setiap mereka mengambil pendapat dari yang lain dengan disertai pengetahuan perbedaan mereka dalam permasalahan furu`iyyah.
Dari kutipan-kutipan pendapat di atas tadi telah memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya tidak adanya dalil yang jelas (shorih) atas kebolehan dan pelarangan talfiq itu sendiri, maka secara tidak langsung akan menunjukan atas kebolehan talfiq tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yg berbunyi :
الا صل في الشئ الا با حة حتي يد ل النص علي حر مته
 Artinya; “ Asal setiap sesuatu itu adalah mubah (boleh)” sampai ada dalil syar`i yang tegas melarangnya.[6] Sebagai mana hadits Rosulullah Saw yang berbunyi ; “Kehalalan ialah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Swt di dalam kitabnya dan keharaman ialah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt di dalam kitabnya pula, apabila tidak tersebutkan maka dima`fu olehnya dan tidak memberatkan atas kamu” . Dan pelarangan atas talfiq tadi itu juga akan menyebabkan ketidak bolehan taqlid yang semestinya diwajibkan terhadap orang awam yang notabeNnya sebagai pemula dan memungkiri bahwasannya perbedaan para imam adalah rahmat bagi umat Islam. Demikian pula mengingakari asas-asas syari`at yang diciptakan untuk mempermudah umat manusia dan menghilangkan pembebanan atasnya, karena sesungguhnya agama Allah itu mudah bukan untuk memberatkan umatnya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat al Baqoroh ayat 185 yang artinya :“Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu”. Meski ayat di atas menyangkut pada hal kebolehan orang yang berbuka puasa di dalam perjalanan pada waktu bulan Ramadhan, tetapi tujuan umum ayat di atas ialah menyeluruh pada tiap-tiap permasalahan agama
E.     Hukum Memilih Pendapat Yang Ringan
Permasalahan mengenai memilih pendapat yang ringan tidak bisa dipisahkan dengan talfiq. Karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam hal memilih pendapat yang ringan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Sebagian ulama menolak talfiq dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan. Kemudian Ibnu Subki menukilkan pendapat Abu Ishaq al-Marwazi yang berbeda dengan itu (yaitu membolehkan) kemudian diluruskan pengertiannya oleh al-Mahalli yang menyatakan fasik bagi yang melakukannya, sedangkan Ibnu Abu Hurairah menyatakan tidak fasik.[7]
Menurut Imam Ghozali dan pendapat yang al-Ashoh menurut Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu melarang praktek mengambil pendapat yang ringan tersebut di dalam madzhab-madzhab, karena hal tersebut condong pada pengikutan hawa nafsu, sementara syari‘at, menurut beliau datang untuk mengekang liarnya dan tidak terkontrolnya hawa nafsu.
Imam Ibnu Abdu Al-Barr dan Ibnu Hazm berpendapat, tidak diperbolehkan kepada orang awam mengikuti pendapat yang ringan-ringan secara keseluruhan, dikarenakan menyebabkan pemutusan pembebanan disetiap masalah yang diperselisihkan didalamnya.
Sebagian ulama’ Malikiyyah yang dipelopori oleh Imam Al-Qorofi dan juga mayoritas ulama` Syafi`iyyah, serta pendapat yang rojih menurut ulama` Hanafiyyah, yaitu berpendapat memperbolehkan mengikuti pendapat yang ringan dari berbagai madzhab. Karena tidak adanya nash yang shorih yang melarang hal tersebut dan juga memberikan jalan kemudahan atas manusia, Sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan bahwa:
ما خير رسول الله صلي الله عليه و سلم بين أ مر ين قط إلا اختر أ يسر هما ما لم يكن إ ثما كا ن أ بعد النا س من الإ ثم
 “ Tidaklah nabi diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang mudah di antara keduanya, selama hal itu bukan dosa. Adapun jika hal itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya.”Rasulullah tidak pernah disuruh memilih sesuatu kecuali akan memilih yang paling mudah” .[8]
Tentang hal kebolehan mengambil pendapat yang mudah ini Imam Al-Qarafi mensyaratkan, tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap semua pendapat imam madzhab yang telah diikutinya.










BAB III
PENUTUP

A.    SIMPULAN
Talfiq adalah menggabungkan atau mencampuradukkan satu persoalan dengan persoalan lain. Selain itu, dapat juga diartikan menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda. Secara terminology, talfiq adalah menyelesaikan satu masalah (hukum) menurut hukum yang terdiri atas kumpulan (gabungan) dua mazhab atau lebih. Adapun yang menjadi ruang lingkup talfiq adalah hanya terbatas pada hal-hal furu’iyyah ijtihadiyyah dzonniyah (cabang-cabang fiqhi ijtihadi yang masih perkiraan) seperti hukum yang berdasar pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi setiap manusia, hukum yang didasarkan pada sikap wira’I dan keikhtiyatan serta hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia.
Terkait dengan boleh tidaknya seseorang bertalfiq, para ulama ushul berbeda pendapat. Akan tetapi, di sini belum ada kesepakatan ulama mengenai talfiq yang dibolehkan. Sedangkan talfiq yang dilarang, para ulama sepakat bahwa ketika bertalfiq mengikuti hawa nafsu, maka itu yang dilarang. Disini, dapat dipahami bahwa tidak adanya dalil yang jelas tentang kebolehan atau larangan bertalfiq itu sendiri, maka secara tidak langsung akan menunjukkan atas kebolehan talfiq tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “Asal setiap sesuatu itu adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarang”.
Berbicara masalah, talfiq, tidak terlepas dengan istilah memilih pendapat yang ringan. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Sama halnya talfiq, ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum memilih pendapat yang ringan. Imam Ghazali, Malikiyah dan Hanabilah melarang memilih pendapat yang ringan. Sementara imam Al-Qorofi dan juga mayoritas ulama` Syafi`iyyah, serta pendapat yang rojih menurut ulama` Hanafiyyah, yaitu berpendapat memperbolehkan mengikuti pendapat yang ringan dari berbagai madzhab dengan berdalil pada hadist Rasulullah SAW.
B.     SARAN
Dengan adanya makalah ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca. Selain itu, penulis menyadari bahwa di dalam makalah ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, kritik yang membangun sangat dibutuhkan.









DAFTAR PUSTAKA

Koto,  Alaiddi. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Ed. 1, Cet. 1 ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004


Nada, Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid. Ensiklopedi Adab Islam. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2007

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid 2, Ed. I, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2008.
Uman, Khairul., Aminuddin, A. Ahyar. Ushul Fiqih II. Bandung : CV Pustaka Setia, 1998












[1] Khairul Uman dan H.A. Ahyar Aminuddin, Ushul Fiqih II, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1998), h. 164

[2] H. Alaiddi Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Ed. 1 (Cet. 1 ; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 131

[3] Khairul Umam dan H. A. Ahyar, loc.cit.
[4] Khairul Umam dan H. A. Achyar Aminudin, op.cit., h.165
[5] Arbani, loc cit.
[7] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, Edisi I, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 427
[8] Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, Ensiklopedi Adab Islam, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2007), h. 35-36

Tidak ada komentar: