Oleh : Herianti (01.12.3110)
Ekonomi Syariah (STAIN Watampone)
PROLOG
Lembaga
Keuangan secara umum mempunyai peranan penting dalam hal menunjang keberhasilan
perekonomian suatu negara. Berdasarkan realita yang tampak saat ini bahwa
peranan lembaga keuangan baik yang berupa perbankan maupun non-bank mempunyai
kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi di indonesia, Oleh karena
itu kehadiran lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat menjadi suatu yang
sangat vital dalam mendukung segala aktivitas mereka terutama mengenai
pengelolaan dana yang mereka miliki. Di indonesia lembaga keuangan terbagi atas
dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga
keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa
efek).[1]
Secara
umum Lembaga keuangan yang berbasis konvensional hadir dengan sistem
operasional yang berdasarkan pada prinsip bunga, yang bahkan sampai saat ini
masih eksis dan sebagian besar masih dipercaya oleh masyarakat luas sebagai
suatu lembaga intermediasi dalam pengelolaan keuangan mereka. Sebagaimana yang
diuangkapkan Kepala Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Buchory mengatakan, Market share
lembaga keuangan syariah berada dikisaran 5% dari seluruh total aset bank
secara nasional dengan jumlah nasabah dibawah 10 juta orang, dan selebihnya
sekitar 95% masih dikuasai oleh lembaga keuangan perbankan konvensional”.[2]
Berdasarkan
data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga konvensional mempunyai
pangsa pasar yang yang cukup besar dibandingkan lembaga keuangan yang berbasis
syariah, akan tetapi disisi lain hal yang tak dapat pula di abaikan bahwa
beberapa tahun terkhir ini perkembangan lembaga keuangan syariah cukup pesat.
hal ini disebabkan adanya perkembangan pola pikir manusia sehingga mulai
menyadari segala dampak dan konsekuensi moral yang harus dihadapi jika masih
bergantung pada lembaga keuangan yang berbasis konvensional, dan pada akhirnya,
muncullah sebuah Lembaga keuangan dengan inovasi baru yaitu lembaga keuangan yang
berdasar pada asas-asas islam dimana dalam sistem operasionalnya memberikan
pelayanan yang bernuansa islami serta sistem bagi hasil yang khusunya menjadi ciri
utama dalam lembaga keuangan islam ini. Hal tersebut disambut baik oleh
kalangan masyarakat muslim, dimana lembaga keuangan berbasis syariah bertujuan
untuk menjadi solusi alternatif dari segala permasalahan yang terjadi dalam
konteks sitem pengelolaan lembaga keuangan dimasa kini.
Dengan
prospek dan sistem operasional yang jelas lagi manusiawi, maka hal ini menjadi
bukti bahwa dalam beberapa tahun ini, pertumbuhan lembaga keuangan syariah
semakin meningkat, meskipun masih belum bisa menandingi market share
atau pangsa pasar lembaga keuangan konvensioanal, hal ini dikarenakan
perkembagan lembaga keuangan ini sudah bertahun-tahun, namun demikian dengan
melihat realita dan kebutuhan masayarkat akan lembaga keuangan yang berbasis
syariah maka ada prospek kemajuan lembaga keuangan syariah dimasa yang akan
datang.
Sebagaimana
yang dikemukakan oleh, “Pimpinan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) diwakili Ali Subianto dalam Roadshow Seminar Nasional Asuransi
Syariah menjelaskan, perusahaan yang bergerak di berbagai bidang kegiatan
berdasarkan Syariah, termasuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah sudah
marak dan maju pesat. Dia mencontohkan, asset IKNB syariah saja di seluruh
Indonesia telah mencapai 46 triliun lebih.[3]
Oleh karena itu dalam konteks tersebut ini, pengelolaan lembaga keuangan dalam
sistem keuangan islam menjadi suatu hala yang menarik untuk dibahas, hal ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat akan peran
lembaga keuangan dalam islam.
DIALOG
Pengertian
Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya
berbentuk aset keuangan atau tagihan (seperti: saham, obligasi, dll.). Lembaga
keuangan terdiri dari beraneka ragam lembaga yg bergerak di sektor financial.[4]
Adapun pengertian lembaga
keuangan menurut beberapa ahli yaitu menurut
Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya
terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset
nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit
kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping
itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain
menawarkan berbagai jenis tabungan, proteksi, asuransi, program pensiun,
penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.
Menurut
Ahmad Rodoni Lembaga keuangan (financial institution) merupakan
suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk
asset-asset keuangan (financial assets) maupun non-financial
asset atau asset riil. Kasmir
mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di
bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang
keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana
atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga
keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi
finansial. Dalam kaitan dengan dikotomi perekonomian, unit ekonomi hanya
dibedakan menjadi dua macam, tetapi tidak dapat dipisahkan yaitu : unit ekonomi
nyata (real economic units) dan unit ekonomi finansial (financial
economic units). Unit ekonomi nyata melakukan kegiatan ekonomi nyata (real
economic activities). Kegiatan ekonomi nyata menghasilkan barang atau jasa
non finansial. Unit ekonomi finansial melakukan kegiatan ekonomi finansial (financial
economic activity).
Secara
umum kegiatan ekonomi finansial menghasilkan jasa finansal (financial
service), yaitu jasa yang berkaitan dengan uang.[5] Menurut UU No. 14/1967 pasal 1 lembaga
keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang
keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.[6]
Lembaga
keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang
keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan
lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah Bank sentral, Bank
Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi, leasing
anjak piutang (factoring), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar
modal, reksa dana, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen.[7]
Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset
keuangan atau tagihan (seperti: saham, obligasi, dll.). Lembaga keuangan
terdiri dari beraneka ragam lembaga yg bergerak di sektor financial, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan
berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana
sekaligus, yang diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan
distribusi barang dan jasa.
Berikut
adalah skema dari klasifikasi lembaga keuangan :
Fungsi Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan
dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. sistem
keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (financial
market), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang
merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi
sistem keuangan tersebut.
Pada dasarnya fungsi pokok lembaga keuangan adalah
sebagai perantara (intermediasi) yaitu perpindahan / mengalihkan dana dari pihak yang mengalami
kelebihan dana dari penabung (surplus unit) kepada peminjam (deficit unit).[8]
Secara umum,
dua fungsi lembaga keuangan adalah (1) Transmission role yaitu berkaitan
dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara agen-agen
ekonomi sebagai akibat adanya transaksi di antara mereka. (2) Intermediate
role berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam memberikan fasilitas
atau kemudahan untuk menyalurkan dana dari mereka yang kelebihan dana (lenders)
kepada mereka yang kekurangan dana (borrower).[9]
Metode
pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit dapat dilakukan dengan tiga metode , yaitu : (1) Metode pembiayaan langsung yaitu suatu cara pemberian pinjaman di mana surplus unit bertemu langsung
dengan defisit unit tanpa melalui lembaga keuangan. Misalnya apabila kita meminjam dana dari seorang sahabat dan memberikan dia sebuah surat
utang tanda kita telah meminjam dana sahabat
tersebut. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk dilakukan,
namun masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain : dibutuhkan adanya
kesamaan keinginan antara kedua pihak mengenai jumlah dana, tingkat bunga, dan
juga jangka waktu peminjaman, resiko yang dihadapi cukup tinggi, karena ini
dilakukan tanpa ada yang menjamin keterlambatan maupun kegagalan dalam
pembayaran, kedua pihak harus saling bertemu langsung, dimana hal ini
membutuhkan waktu khusus dan dana khusus.
(2) Metode Pembiayaan
Semi Langsung (Semidirect Finance) yaitu proses
pertukaran dana sangat tergantung pada intervensi dari pihak ketiga untuk
menyelesaikan transaksi
pinjaman dana. Proses transfer
dana yang sangat
bergantung pada peran dan intervensi pihak ketiga, yaitu broker dan dealer.
Keterlibatan pihak ketiga ini dapat mengurangi biaya transaksi dan biaya
informasi yang biasanya muncul dalam pembiayaan langsung (3) Metode pembiayaan
tidak langsung yaitu surplus unit menyimpan uangnya dalam bentuk sekuritas sekunder
(giro, tabungan, deposito, polis asuransi, dll). Sementara defisit unit
mengajukan atau menerbitkan sekuritas primer (pembiayaan, obligasi, saham,
surat2 berharga lainnya, dll.) Metode
ini lebih disukai oleh masyarakat baik pihak surplus maupun pihak defisit,
karena tingkat resiko yang dihadapi bisa dikatakan cukup kecil, dan biaya-biaya
yang harus dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan cukup rendah dibanding
kedua metode sebelumnya.[10]
Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam
Al-Qur’an
tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun jika yang dimaksud lembaga itu adalah sesuatu yang memiliki
unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka
semua lembaga itu disebut secara jelas dalam
Al’Quran yaitu lembaga disebutkan sebagai struktur, manajemen, fungsi, hak dan
kewajiban. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah qaum untuk
menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain, ummat, muluk
(pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar
anggota masyarakat, balad (negeri)
untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan, Suq misalnya
menunjukkan tentang betapa aspek pasar (market) harus menjadi fokus
bisnis yang penting. Demikian juga konsep-konsep
yang merujuk kepada ekonomi, seperti zakat, shadaqah,
maal dan sebagainya memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran
tertentu. Pembagian ghonimah, misalnya menunjukkan adanya
mekanisme distribusi yang merata dan adil.[11]
Lembaga keuangan pada
masa Rasulullah yaitu (1) Baitul Maal, lembaga Baitul Maal (rumah dana), merupakan
lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini
berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang
dilaksanakan oleh rasul merupakan proses penerimaan pendapatan (revenue
collection) dan pembelanjaan (expenditure) secara transparan dan
bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai welfare oriented.[12]
Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi
Islam sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan Baitul Maal ini. Sebagian
berpendapat, bahwa Baitul Maal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat
ini. Sebagian lagi berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam menteri keuangan
atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangakn antara
pendapatan dan pembelanjaan negara. Namun kehadiran lembaga ini membawa
pembaruan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan
tidak wajib seperti sedekah, denda (dam), dan juga dana-dana yang wajib
seperti zakat, jizyah dll, dikumpulkan melalui lembaga Baitul Maal dan
disalurkan untuk kepentingan umat.[13]
(2) Wilayatul Hisbah, Wilayatul Hisbah
merupakan framework bagi aktifitas-aktifitas ekonomi dan muamalah. Pada masa nabi fungsi lembaga kontrol ini
dipegang langsung oleh beliau dengan maksud untuk mengawasi
aktivitas ekonomi masyarakat agar tidak terjadi tindakan-tindakan ekonomi yang
merugikan pihak lain.
(3) Pembangunan etika bisnis, Rasulullah tidak
saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun
sumber daya manusia dan akhlak, lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari
lembaga itu sendiri. Adapun berbagai bentuk pembangunan etika tersebut yaitu
penghapusan riba Ini dilakukan karena praktek riba adalah tindakan ekonomi yang
secara tegas dilarang oleh Allah, padahal praktek riba di Madinah saat itu
sudah menjadi tradisi yang sudah mendarah daging, Penciptaan keadilan, dalam
setiap kebijakan ekonomi Rasulullah selalu mementingkan keadilan, bukan hanya
untuk kaum muslimin tetapi juga untuk kaum-kaum lainnya, Penghapusan Monopoli dimana monopoli
merupakan tindakan ekonomi yang sangat merugikan orang lain, serta membangun
etika disnis dengan sifat-sifat terpuji lainnya.
Berikut adalah karakteristik bisnis yang
dimiliki rasulullah, diantaranya adalah Honest (jujur), Forward Looking (berpikiran maju), Competent (kompeten/mampu),
Inspiring (memberi inspirasi), Intelligent (cerdas), Fair-minded (adil),
Broad-minded (berwawasan luas), Supportive (mendukung), Straight
Forward (berterus terang), Dependable (bisa diandalkan), Cooperative
(dapat bekerjasama), Determined (tegas), Imaginative
(berdaya-imajinasi) 14. Ambitious (berambisi) 15. Courageous
(mendorong/berani), Caring (peduli), Mature (matang/dewasa), Loyal
(setia), Self-controlled (menguasai diri), Independent (mandiri).
Diantara beberapa karakter yang rasulullah tanamkan dalam perjalanan bisnisnya
diatas, hal ini tetap tidak bisa terpisahkan dari sifat utama yang beliau
miliki sebagai rasul, antara lain (shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh).[14]
Lembaga Keuangan Pada Masa Sahabat dimana tradisi yang dibangun Rasulullah diteruskan dan
dikembangkan pd masa sahabat, mekanisme pasar amat diperhatikan, baitul maal sebagai
instrumen dalam
kebijakan fiskal. Misalnya
dimulai dengan memilih Abu Bakar Shidiq sebagai khalifah pertama. Baitul
Maal semakin mapan bentuknya pada zaman khalifah Umar bin Khatab. Pada masanya
sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Kebijakan
Umar diteruskan oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Para khalifah itu
amat serius dalam memikirkan kesejahteraan rakyat dengan memfungsikan secara
maksimal pendapatan dan penerimaan dalam Baitul Maal. Fungsi Baitul Maal
sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal ini tentu hanya dapat terlaksana
dengan sosok para khalifah yang adil dan jujur serta amanah.
Pada Masa Dinasti kegiatan ekonomi semakin meluas, penciptaan
standar uang bagi umat Islam, dan Baitul Maal berfungsi
sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal dan moneter. Lembaga keuangan syariah modern, pada masa ini merupakan masa
kebangakitan kembali umat Islam setelah mengalami masa kemunduran. Berbagai
gerakan kebangkitan ekonomi Islam ini tampak pada munculnya berbagai institusi
ekonomi dan keuangan Islam, diantaranya: Local Saving Bank di
Mit Ghamir, Mesir oleh Abdul Hamid an-Naggar 1969, IDB 1975, Bank Islam dan
Lembaga Keuangan Islam Non-Bank berkembang di Eropa, Asia, Afrika dan Amerika.[15]
Sistem Lembaga keuangan ada dua yaitu (1) non deposit
taking, non deposit taking adalah
lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatannya tidak diperkenankan
menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang terdiri dari pasar uang, pasar modal,
asuransi,
dana pensiun, modal ventura, leasing
anjak piutang, pegadaian, kartu plastik. (2) deposit taking,
merupakan badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak yaitu dewan moneter dalam hal ini bank
sentral dan otoritas jasa keuangan terdiri dari BPR dan Bank Umum konvensional
maupun syariah.
Pengelolaan Bank Syariah
Sebelumnya perlu diketahui bahwa Perbankan Syariah adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya, sedangkan Bank
Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah. Dimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan
Bank umum
syariah, adalah Bank
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[16] Pada
bank umum syariah terdapat 2 pembagain utama terkait jenis banknya, yaitu (1)
Unit usaha syariah, yaitu yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor
pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau
unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (2)
Channeling syariah yaitu melayani
transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah
memiliki UUS atau unit usaha syariah.
Adapun perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah
(UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai
tahun 2011-2013 adalah:
|
Kelompok
Bank
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
Bank Umum Syariah
|
11
|
11
|
11
|
|
Unit Usaha Syariah
|
24
|
24
|
23
|
|
-
Jumlah
Kantor
|
1737
|
2262
|
2526
|
|
BPRS
|
155
|
158
|
160
|
|
-
Jumlah
Kantor
|
364
|
401
|
399
|
|
Jumlah Account (DPK)
|
8,2
|
10,8
|
12,3
|
|
Jumlah Pekerja
|
27.660
|
31.578
|
42.062
|
Sumber: Outlook Perbankan Syariah 2014
Data di atas menggambarkan bahwa UUS pada tahun 2013
mengalami pengurangan, hal ini dikarenakan adanya restrukturisasi HSBC Amanah.
BUS dan UUS pada tahun 2013 bertambah 264 kantor, dan jumlah account (DPK) yang
dikelola pada tahun 2013 mencapai Rp 12,3 juta atau meningkat 13,9% pada tahun
2012. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan.
Bank Syariah memiliki beberapa karakteristik
diantaranya berdasarkan
prinsip syariah, implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri: pelarangan
riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep “time-value of money”,
Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan, beroperasi atas
dasar bagi hasil, jual-beli, dan sewa, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan
atas jasa, tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan,
azas utamanya yaitu kemitraan, keadilan, transparansi dan universal, tidak
membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil dimana dapat melakukan dua transaksi sektor riil.
Berikut
adalah skema dari fungsi bank syariah :
Sedangkan
dari sisi produk dan jasa yang di tawarkan
oleh bank syariah, berikut adalah skemanya :
Aplikasi
produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana, produk penyaluran
dana, produk jasa perbankan, produk sewa dan produk
lain. Produk
penghimpunan dana terdiri dari giro berdasarkan
prinsip wadi’ah yad dhamanah, tabungan prinsip wadi’ah yad dhamanah dan
mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), deposito prinsip mudharabah
mutlaqah (investasi tidak terikat) investasi khusus prinsip mudharabah
muqayyadah (investasi terikat).
Produk
penyaluran dana, terdiri dari pembiayaan
modal kerja dengan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, Pembiayaan proyek
menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, Pengadaan barang investasi (jual
beli barang) menggunakan prinsip Murabahah, Produksi agribisnis / sejenis
berdasarkan prinsip salam dan salam paralel, Manufaktur kontruksi prinsip istishna
dan istishna paralel, Penyertaan prinsip
musyarakah, Leter of Credit-Ekspor (pembiayaan ekspor) dengan prinsip mudharabah,
musyarakah, murabahah (Al-Ba’i), LC–Impor prinsip murabahah, salam/istishna dan
murabahah, mudharabah, Surat berharga (Obligasi) berdasarkan prinsip mudharabah,
ijarah.
Produk
Sewa yaitu sewa beli berdasarkan prinsip syariah ijarah muntahiya bittamlik
(Ijarah Wa Igtina), sewa dengan opsi pemindahan hak berdasarkan prinsip ijarah muntahiya
bittamlik. Produk Lain, Sertifikat Investasi Mudharabah
Antar Bank (SIMA), berdasarkan prinsip mudharabah
, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berdasarkan prinsip wadiah.
Berdasarkan
pada uraian diatas, berikut ini adalah perbedaan mendasar antara bank syariah
dan bank konvensional, yaitu :
Secara
umum, berdasar pada tabel diatas maka akan lebih mudah menggambarkan perbedaan
diantara bank syariah dan bank konvensional yang ditinjau dari berbagai
persfektif.
Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKSNB)
Lembaga keuangan syariah non bank terdiri dari atas beberapa, diantaranya adalah :
a.
Baitul Maal Wattamwil (BMT)
Baitul Maal Wattamwil adalah Lembaga
keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah untuk mensejahterakan
fakir miskin. Modal awalnya adalah swadaya dari tokoh-tokoh masyarakat setempat
dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam. BMT memiliki dua kegiatan yaitu
kegiatan ekonomi dan sosial. Kegiatan ekonomi yaitu mengembangkan usaha-usaha
ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dn pembiayaan kegiatan
usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan sosial yaitu
dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, sep: dana
zakat, infaq, sadaqah dn mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[17]
Peran
BMT yaitu sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, ujung
tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, penghubung antara kaum kaya dan kaum
miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Selain itu BMT juga berfungsi untuk
meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih
professional, salam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dlm berjuang
dan
berusaha menghadapi tantangan global, mengorganisir
dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat
termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan
rakyat banyak, mengembangkan
kesempatan kerja, mengukuhkan dan
meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota, memperkuat
dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.
b.
Asuransi Syariah.
Asuransi
syariah dikenal juga dengan nama takaful yang secara etimologi berarti menjamin
atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian muamalah berarti
saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu orang dengan
orang lainnya menjadi penanggung dari atas penaggung yang lain.[18] Asuransi
syariah memiliki karakteristik diantaranya : prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong
menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara
sesama peserta asuransi, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad
tabarru’ dan akad tijari. akad tabarru’ digunakan diantara
para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan
entitas asuransi syariah, pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau
kontribusi dan investasi, dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari
surplus underwriting dana tabarru’ yang merupakan milik peserta secara
kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah, pembayaran manfaat
asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru’) dimana
risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
Produk asuransi syariah yaitu produk takaful terbagi atas (1) Takaful
keluarga (asuransi jiwa) yaitu takaful individu dan takaful grup atau kumpulan,
(2) Takaful umum (asuransi umum).
c.
Pegadaian Syariah.
Pegadaian
syariah adalah salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya, Sedangkan Pegadaian Syariah menurut fatwa DSN No.
25/DSN-MUI/III/2002 adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
utang. Barang yang ditahan oleh bank syariah harus memiliki nilai ekonomis.[19]
Akad
dalam pegadaian syariah menggunakan akad qardhul hasan (menggadaikan barang
hanya untuk keperluan konsumtif, rahin memberikan fee kepada murtahin),
akad mudharabah (menggadaikan barang untuk pembiayaan investasi dan modal kerja
dengan prinsip bagi hasil), dan akad Al-muqayyadah (menggadaikan barang untuk
keperluan produktif yang menginginkan barang).
d.
Pasar Uang Syariah
Pasar
uang syariah (PUAS) ialah pasar yang memperdagangkan surat berharga jangka pendek
untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan mengatur likuiditas secara
efisien, dan dapat memberikan keuntungan serta sesuai dgn syariah. PUAS
diperlukan karena bank syari'ah dapat mengalami kekurangan likuiditas
disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana
atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum
dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan, serta dalam rangka peningkatan
efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah memerlukan adanya PUAS. Adpun Instrumen yang digunakan dalam
pasar uang syariah yaitu IMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang)
Syariah, dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
Syariah.
e.
Pasar Modal Syariah
Pasar
modal syariah secara singkat dapat diartikan sebagai pasar modal yang
menerapkan prinsip-prinsip islam. Oleh karena itu instrumen yang diperdagangkan
tidak boleh terkait dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti perjudian,
riba, spekulasi, dll.[20]
sedangkan Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran uang, dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal Syariah terdiri dari :
(1) Saham syariah, saham syariah merupakan bukti
kepemilikan atas suatu perusahaan bersifat musyarakah (kemitraan) jika
ditawarkan secara terbatas, bersifat mudharabah (bagi hasil) bila ditawarkan
kepada publik, semua saham mempunyai kualitas sama sehingga tidak dikenal saham
prefensi atau golden shares.. Pedoman saham syariah yaitu saham dapat
diperjualbelikan dalam rangka investasi bukan spekulasi, juga mewakili
kepemilikan atas aset suatu bisnis., transaksi saham dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu short
selling, melalui KKN (riswah), lingkup dan jenis
kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya
perjudian, bank berbasis bunga, leasing berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung
unsur ketidakpastian (gharar) misalnya asuransi konvensional. Lingkup dan jenis
kegiatan usaha yaitu memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau
menyediakan barang-barang seperti : barang yang haram lidzaatihi, haram li ghairhi), dan lain
sebagainya.
(2) Sukuk
(Obligasi Syariah), adalah surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/XI/2002, Sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan
prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau
margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[21]
(3) Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh
manajer investasi. Reksadana syariah adalah Reksa dana yang beroperasi menurut
ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal
sebagai pemilik harta (sahib al-mal/dengan manajer investasi sebagai wakil
shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal
dengan pengguna investasi.[22]
EPILOG
lembaga
keuangan umumnya dikenal masyarakat sebagai lembaga intermediasi dalam artian
lembaga yang berfungsi mengalihkan dana dari surplus unit kepada defisit
unit. Secara umum lembaga keuangan dalam sistem keuangan islam dibagi atas
lembaga keuangan bank syariah (LKBS) dan lembaga keuangan syariah non bank
(LKSNB), dimana lembaga keuangan bank syariah moyoritas masyarakat menyebutnya
dengan istilah bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya
dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Secara umum bank syariah
terdiri bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
Secara
historis, lembaga keuangan pun sudah ada sejak zaman dulu, misal dizaman
rasulullah saw. Dikenal dengan nama baitul mal yang berfungsi sebgai bank
sentral, dan seterusnya dimasa sahabat, menjadikan baitul maal sebagai
instrumen kebijakan fiskal, serta dimasa dinasti pengelolaan lembaga keuangan
amat sangat diperhatikan dengan menjadikan baitul tidak hanya sebagai instrumen
kebijakan fiskal namun juga sebagai kebijakan moneter, sehingga seiring
berkembanganya zaman dan pola pikir manusia maka perkembangan lembaga keuangan
juga semakin pesat di era modern saat ini.
Sedangkan
dalam konteks perkembangan lembaga keuangan syariah non bank, maka ini tidak
terlepas dari peranan penting lembaga-lembaga penunjang diantaranya adalah (1)
Baitul Maal wat Tamwil, yang bergerak sebagai lembaga keuangan mikro, focus
sasarannya adalah mensejahterahkan fakir miskin dan dalam sistem opersisonalnya
tetap berlandaskan pada prinsip syariah, (2) Asuransi Syariah, dimana prinsip
dasar operasionalnya adalah takaful (saling menanggung) dan ta’awun
(tolong-menolong) antara sesama pesertanya. (3) Pegadaian Syariah, secara
etimologisnya diartikan sebagai pinjaman yang memberikan barang sebagai jaminan
utanganya, (4) Pasar uanga syariah, yaitu pasar yang memperdagangkan surat
berharga yang sifatnya jangka pendek, dan yang reakhir adalah (5) Pasar modal
syariah : tempat ditransaksikannya instrumen keuangan / modal dan tetap
berlandaskan pada prinsip syariah, biasanya mayoritas terdiri dari saham
syariah, sukuk, dan reksadana syariah).
REFERENSI
Amrin, Abdullah, Asuransi Syariah : Keberadaan &
Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, Jakarta: PT. Alex Media
Kamputindo, 2006.
Ghofur Anshori, Abdul, Gadai Syariah Di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011.
Harianhaluan,”Perusahaan Berdasarkan Syariah Maju Pesat”
Dikutip Dari Http://Www.Harianhaluan.Com, Diakses Tanggal 06 Juni 2015
Hariyani, Iswi dan Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar
Modal, Jakarta: VisiMedia, 2010.
Malahayati, Rahasia Bisnis Rasulullah, Yogyakarta: Great! Publisher,
2010.
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, .Yogyakarka: UPP AMP YKPN, 2003.
Rifa’i, Veithzal. Veithzal, Permata, Andria, Bank and
Financial Institution Management, Jakarta ; PT Raja
Grafindo Persada, 2007
Sriyana, Jaka, “Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten
Bantul “, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 8, No. 2,
Desember 2014, h.33.
Suyatno, Thomas dkk, Kelembagaan Perbankan (Jakarta :
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007 .
Syafaruddin, Materi Power Point Ekonomi Moneter Islam, Pada
Hari Minggu Tanggal 07 Juni 2015 Jam 14.24 Wita. di
Watampone.
Syakir Sula, Muhammad, Asuransi Syariah : Life And General :
Konsep Dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Wikipedia, "Bank", The Free Encyclopedia, Dikutip dari http//:www.
wikipedia.co.id, Diakses Tanggal 07 Juni 2015.
, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008
", The Free Encyclopedia, Dikutip dari http//:www. wikipedia.co.id,
Diakses Tanggal 07 Juni 2015.
Yasin, Mohammad dan Sri Ethicawati, Ekonomi, Jakarta : Ganeca Exact, 2007.
[1] Wikipedia,
"Lembaga Keuangan ", The Free Encyclopedia, Dikutip dari
http//:www. wikipedia.co.id, Diakses Tanggal 07 Juni 2015.
[2] Sindo News, ”OJK : Market
Share Bank Syariah 5%” Edisi Jumat, 13 Februari 2015,
Dikutip dari http://www.SindoNews.com, Diakses Tanggal 07 Juni 2015.
[3] Harianhaluan,”Perusahaan
Berdasarkan Syariah Maju Pesat” Dikutip Dari Http://Www.Harianhaluan.Com, Diakses Tanggal 06 Juni
2015.
[4] Rifa’i,
Veithzal. Veithzal, Permata, Andria, Bank and Financial Institution Management ( Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15
[7] Abdul
Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2011), h. 7
[14] Malahayati, Rahasia Bisnis Rasulullah,
(Yogyakarta: Great! Publisher, 2010), h. 28.
[15] Syafaruddin, Materi Power Point Ekonomi
Moneter Islam, Pada Hari Minggu Tanggal 07 Juni 2015 Jam 14.24 Wita. di Watampone.
[16] Wikipedia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2008 ", The Free Encyclopedia, Dikutip dari http//:www. wikipedia.co.id,
Diakses Tanggal 07 Juni 2015.
[17] Jaka
Sriyana,“Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul “, Inferensi,
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, h.33.
[18] Abdullah Amrin,
Asuransi Syariah : Keberadaan & Kelebihannya di Tengah Asuransi
Konvensional, (Jakarta: PT. Alex Media Kamputindo, 2006), h. 20
[19] Ikit, SE.,
M.Si., Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, (Yogyakarta:
Deepublish, 2015), h. 116.
[20] Iswi Hariyani
dan Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, (Jakarta:
VisiMedia, 2010), h. 351
[21] Ibid, h. 354
[22] Muhammad
Syakir Sula, Asuransi Syariah : Life And General : Konsep Dan Sistem
Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 382.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar