1MASA PASCA OIL
BOOM (1983 – 1987)
- Harga minyak
mencapai US$ 35.00/ per barrel (1981 – 1982), menurun lagi menjuadi US$ 29.53/
barrel (1983 – 1984) dan tahun-tahun berikutnya harga berfluktuasi tidak
menentu. Sejak tahun 1983 perekonomian Indonesia memasuki masa Pasca Oil Boom
(Pasca Bonanza Minyak)
- Tahun 1986 terjadi
goncangan ekonomi akibat merosotnya harga minyak sampai titik terendah US$
9,83/ barrel. Program refromasi ekonomi (pemulihan) mulai menampakkan hasil
pada tahun 1998.
a. Masalah-masalah yang dihadapi
Merosotnya harga minyak di pasar internasional sepanjang tahun 1983 – 1987
menimbulkan masalah berat bagi perekonomian Indonesia karena penerimaan sektor
migas menurun; defisit transaksi berjalan dan defisit APBN meningkat.
Dampak turunnya harga minyak :
1) Penerimaan migas dari hasil ekspor menurun
2,0% menjadi US$ 14.449 juta (1983/1987) dan menurun lagi 44,0% menjadi US$
6.966 juta (1986/1987).
2) Defisit transaksi berjalan meningkat dari
US$2..888 juta menjadi US$4.151 juta (1983/1984) dan meningkat lagi dari
US$1.832 juta menjadi US$ 4.051 juta (1986/1987).
3) Defisit APBN meningkat dari Rp 1.938
triliun menjadi Rp 2.742. triliun (1983/1984) dan meningkat lagi dari Rp 3.571
triliun menjadi Rp 3.589 triliun (1986/1987). Sedangkan anggaran pembangunan
berkurang Rp 2.777 triliun atau 23,7% dibanding tahun yang lalu karena pada
tahun 1986/1987 banyak proyek yang ditunda/ dipangkas. (angka-angka diolah
kembali dari laporan BI tahun yang bersangkutan).
b. Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah
Masa Pasca Oil Boom terjadi pada tahun ke-5 PELITA III (1983/1984) sampai
tahun ke-3 PELITA IV (1986/1987).
Kebijaksanaan tahun 1983 – 1984 :
1) Devaluasi Rupiah terhadap US Dollar (US$ 1
= Rp 702 menjadi US$ = Rp 970) untuk memperkuat daya saing.
2) Menekan pengeluaran pemerintah dengan
pengurangan subsidi dan penangguhan beberapa proyek pembangunan
3) Kebijaksanaan moneter perbankan 1 Juni
1983 (PAKJUN 1983) :
- Kebebasan
menentukan suku bunga deposito dan pinjaman bagi bank-bank pemerintah
- Pemerintah
menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sejak Pebruari 1984 dan memberikan
fasilitas diskonto keapada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas
(SBPU mulai digunakan Pebruari 1985).
4) Kebijaksanaan perpajakan : memberlakukan
seperangkat Undang-undang Pajak Nasional (1984).
(Laporan tahunan B.I. 1983/1984).
Kebijaksanaan Reformasi Ekonomi 1986
– 1987 :
- Kebijaksanaan ini
terutama diarahkan untuk mencegah memburuknya neraca pembayaran, mendorong
ekspor non migas, mendorong penanaman modal dan meningkatkan daya saing produk
ekspor (non migas) di pasar dunia.
(Laporan tahunan B.I. 1986/1987).
a) Sektor Fiskal/ Moneter :
1) Pemerintah melakukan penghematan antara
lain dengan mengurangi subsidi; meningkatkan penerimaan melalui intensiftikasi
dan ekstensifikasi pemungutan pajak.
2) Devaluasi rupiah terhadap US Dollar
sebesar 31% (dari US$ 1 = Rp 970 menjadi US$ 1 = Rp 1.270)
3) Tidak menaikkan suku bunga instrumen
moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pengerahan dana serta memperbaiki
posisi neraca pembayaran.
4) Pemerintah menghapus ketentuan pagu swap
ke Bank Indonesia untuk mendoirong pemasukan modal asing dan dana dari luar
negeri (Laporan Tahunan B.I. 1986/ 1987).
b) Sektor Riil (struktural) :
1) PAKMI – 1986 (6 Mei 1986) menyangkut
ekspor: kemudahan tata niaga, fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk,
pembentukan kawasan berikat.
2) PAKTO – 1986 ( 25 Oktober 1986) menyangkut
impor: mengganti “sistem non tarif” dengan “sistsem tarif” untuk mencegah
manipulasi harga barang. Penyempurnaan bea masuk dan bea masuk tambahan.
3) PAKDES – 1986 (29 Desember 1986) : memberi
kemudahan-kemudahan kepada perusahaan-perusahaann industri strategis tertentu.
(Laporan Tahunan B.I. 1986/1987).
- Program penyesuaian
ekonomi struktural dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia
sejak anjloknya harga minyak di pasar dunia pada pertengahan tahun 1980-an
mencakup empat katagori besar, yaitu : (1) pengaturan nilai tukar rupiah
(exchange rate management), (2) kebijakan fiskal, (3) kebijakan moneter dan
keuangan serta (4) kebijakan perdagangan dan deregulasi atau reformasi di
sektor riil dan moneter. (Tulus Tambunan, 1996).
- Beberapa hasil
Reformasi Ekonomi 1986 – 1987 :
1) Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari
4,9% (1987) menjadi 5,8% (1988)
2) Nilai total ekspor meningkat dari US$
17.206 juta (1987) menjadi US$ 19.509 juta (1988) Prosentasi ekspor non migas
meningkat dari 50,2% (1987) menjadi 59,8% (1988).
3) Defisit transaksi berjalan menurun :
uS$2.269 juta (1987) menjadi US$1.552 juta (1988).
(Statistik Keuangan 1991/1992, BPS)
- Meskipun adanya
perbaikan dalam lingkungan ekonomi eksternal, termask pemulihan harga minyak,
telah membantu Indonesia dalam proses penyesuaiannya, usaha dan tindakan
setelah tahun1986 berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan struktural dan finansial
yang tepat tela memainkan peranan penting. Kebijaksanaan-kebijaksanaan
penyesuaian yang dijalankan sejak tahun 1986 telah memperkuat kemampuan ekonomi
Indonesia untuk berdaya tahan terhadap goncangan yang merugikan (Rustam
Kamaluddin, 1989).
KEGIATAN
EKONOMI MEMANAS (OVERHEATED) SEJAK 1990
- Ekspansi kegiatan
ekonomi selama tahun-tahun 1989-1991 ada sangkut pautnya dengan
kebijaksanaan deregulasi pemerintah,
yang sudah mulaid ilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983. Rangkaian
tindakan deregulasi di atas memberi dorongan kuat terhadap kegiatan dunia
swasta, yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi faktor penggerak dalam
ekspansi ekonomi.
- Ekspansi ekonomi di
atas telah disertai oleh ekspansi moneter yang besar, sebagai akibat naiknya
permintaan domestik (domestic demand) yang mencakup tingkat investasi maupun
tingkat konsumsi. Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan pesat selama tiga tahun berturut-turut ini
dianggap terlalu panas (overheated) dari sudut kestabilan keuangan moneter
(Soemitro Djojokusumo, 1993).
a. Masalah-masalah yang dihadapi
- Kecenderungan
terjadinya ekspansi ekonomi berbarengan dengan ekspansi moneter, sehingga
ekonomi memanas (overheated) jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan
kestabilan ahrga dalam negeri dan melemahkan kedudukan negara kita dalam
hubungan ekonomi internasional (khususnya dibidang neraca pembayaran luar
negeri).
Indikator Ekspansi Ekonomi
1) Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat :
5,8% (1988), 7,5% (1989), 7,1 (1990)
2) Investasi dunia swasta yang meningkat :
15% (1983), 17% (1991). Pangsa investasi asing berkisar 25% dari total nilai
investasi swasta domestik.
Indikator ekspansi Moneter
1) Jumlah uang beredar meningkat : 40% (189),
44% (1990)
2) Kredit perbankan meningkat : 48% (1989),
menjadi 54% (1991)
3) Laju inflasi meningkat : 5,5% (1988), 6,0%
(1989) 9,5% (1990-1991)
4) Defisit tahun berjalan meningkat : US$1.6
miliar (1989), US$3.7 miliar (1990) dan US$4.5 miliar (1991). (Soemitro
Djojohadikusumo, 1993)
b. Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah
- Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi
sampai kegiatan ekonomi meningkat cepat sehingga memanas (overheated)
berlangsung selama tahun ke 4, ke 5 pelaksanaan PELITA IV dan tahun ke 1 PELITA
V (1987/1988 – 1989/1990) dan ekonomi memanas ini berlangsung terus sepanjang
PELITA V (1989/1990 – 1993/1994)
- Kondisi ekonomi yang memanas perlu
didinginkan dengan kebijaksanaan uang ketat.
- Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money
policy)
Untuk “mendinginkan” kondisi ekonomi yang terlalu panas dilakukan
kebijaksanaan fiskal dan moneter/ perbankan :
1) Meningkatnya penerimaan dalam negeri : Rp
28.73 triliun (1989/1990), Rp 39,54 triliun (1990/1991), Rp 41,58 triliun
(1991/1992)
2) Moneter / perbankan :
c) Membatasi kredit bank melalui politik
diskonto (suku bunga) didukung operasi pasar terbuka dengan instrument SBI dan
SBPU.
d) Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR
(Loan to Deposit Ratio) dann CAR (Capital Adequacy Ratio).
Dampak TMP : pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% (1991) menjadi 6,3%
(1992) dan inflasi menurun dari 9,5% (1991) menjadi 4,9% (1992). (Soemitro
Djojohadikusumo, 1993: angka-angka : Nota Keuangan dan Rancangan APBN
1994/1995).
KEGIATAN EKONOMI
INDONESIA MENJADI OVERLOADED TAHUN 1996
- Pertumbuhan jumlah uang beredar (M2),
meningkatnya inflasi, investasi, kredit bank dan kuatnya arus modal luar
negeri, terutama yang bersumber dari hutang swasta luar negeri serta defisit
transaksi berjalan yang makin membengkak, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi
Indonesia berlangsung melampaui daya dukung (kemampuan) yang ada (Laporan
tahunan B.I. 1995/1996).
- Hal ini menunjukkan, bahwa kondisi ekonomi yang
overheated sejak tahun 1990, mulai tahun 1995/1996 menjadi overloaded, karena :
1) Meningkatnya permintaan domestik tidak
diimbangi dengan kemampuan menambah penawaran, sehingga harga-harga meningkat
2) Maraknya kegiatan investasi maupun
konsumsi, mendorong permintaan kredit perbankan yang tidak diimbangi
pertambahan dana bank menyebabkan naiknya tingkat suku bunga pinjaman.
3) Melebarnya selisih suku bunga dalam dan
luar negeri, mendorong masuknya modal luar negeri terutama hutang swasta,
sehingga beban angsuran hutang luar negeri meningkat.
4) Bersamaan dengan meningkatnya impor non
migas yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor non migas, menyebabkan
defisit transaksi berjalan makin membengkak.
a. Masalah-masalah yang dihadapi
- Meningkatnya
permintaan domestik, baik permintaan untuk konsumsi maupun investasi, yang
tidak disertai dengan meningkatnya penawaran yang memadai, menimbulkan tekanan pada gangguan keseimbangan internal
dan keseimbangan eksternal (Laporan Tahunan B.I. 1995/1996).
Gangguan Keseimbangan Internal :
1) Meningkatnya pendapatan nasional dari Rp
300,6 triliun menjadi Rp 323,5 triliun dan pengeluaran konsumsi rumah tangga
dari Rp 194,1 triliun menjadi Rp 206,3 triliun, yang tidak diimbangi dengan
meningkatnya penawaran, menyebabkan inflasi meningkat menjadi 8,9%.
2) Meningkatnya investasi dari 15,3% menjadi
16,4%, laju kenaikan kredit rata-rata
24,8% (1993/1994 – 1995/1996) melebihi kenaikan dana bank rata-rata sebesar
23,9% per tahun. Akibatnya suku bunga pinjaman meningkat dari 15,3% menjadi
16,4%.
Gangguan keseimbangan eksternal
1) Impor non migas mengalami pertumbuhan
sampai 19,8%, sedangkan ekspor non migas hanya meningkat 13,9%. Terjadi tekanan
pada Neraca pembayaran, sehingga defisit transaksi berjalan meningkat rationya
terhadap PDB dari 2% menjadi 3%. Akibatnya sektor luar negeri menjadi faktor
pengurang pada pembentukan PDB.
2) Meningkatnya kebutuhan investasi yang
tidak diimbangi pergambahan dana bank dan adanya perbedaantingkat suku bunga dalam
negeri (lebih tinggi) dengan suku bungan di luar negeri, menyebabkan surplus
lalu lintas modal meningkat dari US$ 4,8
miliar menjadi US$11.4 miliar, dimana sektor pemerintah defisit US$0,2 miliar
sedangkan sektor swasta surplus US$11.6 miliar, terutama dari hutang swasta ke
luar negeri (laporan Tahunan, B.I. 1995/1996).
- Memperhatikan
perkembangan ekonomi sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator-indikator
ekonomi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi
Indonesia pada tahun1995/1996 sudah lemah. Hal ini bertentangan dengan
pernyataan pejabat resmmi yang selalu meyakinkan masyarakat, bahwa masyarakat
tidak perlu khawatir karena fundamental ekonomi masih ”kuat”.
b. Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah
Hingga awal tahun 1997 dapat dikatakan bahwa hampir semua orang, di
Indonesia maupun dari badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan ABD tidak
menduga bahwa beberapa negara di Asia akan mengalami suatu krisis moneter atau
ekonomi yang yang sangat besar sepanjang sejarah dunjia sejak akhir perang
dunia kedua. Walaupun sebenarnya sejak tahun 1995 ada sejumlah lembaga keuangan
dunia (IMF dan Bank Dunia) sudah beberapa kali memperingati Thailand dan
Indonesia bahwa ekonomi kedua negara tersebut sudah mulai memanas (overheating
economy) kalau dibiarkan terus (tidak segera didinginkan) akan berakibat buruk
(Tulus Tambunan, 1998).
KebijaksanaanTahun 1995 – 1996
a) Kebijaksanaan moneter : diarahkan untuk
mengendalikann sumber-sumber ekspansi M2, khususnya meningkatnya kredit bank
dan arus modal luar negeri melalui :
1) Mekanisme operasi pasar terbuka (OPT)
dengan instrumen SBI dan SBPU
2) Merubah ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)
menjadi 3%.
3) Merubah ketentuan kewajiban penyediaan
modal minimum (KPMM) secara bertahap mencapai 12%.
b) Kebijaksanaan Valuta Asing/ Devisa :
diarahkan untuk mengurangi dorongan masuknya modal asing, terutama yang
berjangka pendek dengan cara :
1) Meningkatkan fleksibelitas nilai tukar
rupiah melalui pelebaran spread kurs jual dan kurs beli rupiah terhadap Dollar
Amerika
2) Menerapkan penggunaan batas kurs
intervensi (perbedaan batas atas dan batas bawwah sebesar Rp 66,00)
3) Melakukan kerja sama bilateral dengan
otoritas moneter Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Philipina melalui
transaksi repurchases agreement (repo) surat-surat berharga.
c) Kebijaksanaan sektor Riil 4 Juni 1996 ;
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan
efisiensi dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan daya saing produksi
nasional, meliputi bidang :
1) Bidang
impor mencakup
Antara lain adalah penyederhanaan tata niaga impor.
2) Dibidang ekspor mencakup :
Antara lain penghapusan pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor.
3) Iklim Usaha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar