A. Defenisi dari APBN
APBN
merupakan singkatan dari Anggaran
Pendapatan & Belanja Negara, Dimana APBN ini merupakan perwujudan dari
usaha dan kewajiban pemerintah di dalam mengelolah keuangan negara. Sebagaimana
yang terkandung di dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1), menyebutkan bahwa “ anggaran pendapatan dan belanja negara
adalah perwujudan dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahunnya
menurut UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Anggaran
pendapatan dan belanja negara ( APBN ),adalah rencana tahunan keuangan pemerintah
republik ndonesia yang di setujui oleh DPR. APBN di tetapkan dengan
Undang-undang. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun,mulai dari tanggal
1 januari sampai dengan 31 desember.
APBN terdiri
atas :
Kemudian
perlu diketahui bahwa APBN mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
kemakmuran, karena Suatu negara dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika
pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan
salah satu indikator terjadinya peningkatan pendapatan nasional suatu negara.
Dan peningkatan pendapatan nasional berarti terjadi peningkatan produktivitas
masyarakat.
B.
Analisis
APBN 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai peranan
sangat penting dalam membangun perekonomian yang kokoh. APBN disusun setiap
tahun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pemerintah menyusun dan melaksanakan kebijakan fiskal tersebut untuk membiayai
kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan
menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum, melalui belanja negara
yang bersumber dari pendapatan negara. Jika terjadi defisit anggaran, dimana
belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka defisit akan dibiayai
dengan pembiayaan dalam dan luar negeri.
Perkembangan perekonomian global,
regional maupun domestik sangat dinamis. Hingga saat ini gejolak perekonomian
global masih belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan. Perekonomian global di
tahun 2013 diperkirakan masih akan dibayang-bayangi dengan krisis Zona Euro,
dan perkembangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Penerapan kebijakan
yang antisipatif dan responsif diperlukan dalam menjaga stabilitas perekonomian
nasional melalui pengelolaan fiscal yang sehat dan prudent.
Tujuan
penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan
yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi
tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya
masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
Setelah APBN
ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah
berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan
revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan
persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam),
Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun
anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) pada 27 November 2013 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun
2013 tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.
Nah,
berdasarkan Hasil rapat paripurna DPR tanggal 25/10/2013 telah mengesahkan
Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Kemudian
RAPBN 2014 disusun atas dasar asumsi makro yang telah disepakati antara
Pemerintah dan DPR-RI. Pertumbuhan
ekonomi di tahun 2014 disepakati sebesar 6,4 %. Laju Inflasi ditetapkan
sebesar 5.5 persen atau lebih tinggi dari pengajuan pada RUU APBN sebesar 4,5
persen, serta asumsi nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.750 per dolar AS.
Selain itu asumsi
Rata-Rata Suku Bunga Surat
Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada tingkat 5,5 persen, asumsi harga
minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar
106 dolar AS per barel, asumsi lifting minyak mentah dan lifting
gas bumi 870.000 barel per hari dan 1.240 ribu barel serta minyak per hari.
Serta Pendapatan
Negara 2014 disepakati Rp 1667,1 triliun atau naik Rp 165,1 triliun (10,99 persen) dari APBN P 2013. Pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri Rp 1.665,7 triliun
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp
385,3 triliun. Defisit anggaran disepakati sebesar Rp 175,348 triliun (1,69
persen dari PDB) atau turun Rp 48,85
triliun (21,7%) dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 224,2 triliun.
Sementara itu,
Anggaran Belanja Negara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.842,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.249,9
triliun dan transfer ke daerah
sebesar Rp 592,5 triliun. Angka tersebut naik
6,74 persen atau Rp 116,2 triliun dari
APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.726,2 triliun.
RAPBN 2014 ini disusun di atas asumsi dasar makro
pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 6,4 persen, laju inflasi di kisaran 4,5
persen, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.750 per dolar
AS.
RAPBN 2014 sebagai instrumen kebijakan fiskal akan
diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan Indonesia yang
lebih sejahtera, lebih demokratis dan lebih berkeadilan.
A.
ANALISIS
PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2014
Pendapatan Indonesia dari tahun
2011 sampai tahun 2014, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), mengalami kenaikan tiap tahunnya (tahun 2011-2014), tercatat pendapatan
pada tahun 2011 mencapai 1.210.599,6
milyar rupiah dan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, menjadi 1.358.205,0 milyar rupiah pada tahun 2012, dan 1.529.673,1 milyar rupiah pada tahun 2013, Serta pada tahun 2014 menjadi 1.667,1
Trilliun.
Dari sisi pendapatan atau penerimaan, dalam APBN 2014,
target pemerintah dari segi pendapatan adalah sebesar Rp1.667,1 triliun atau tumbuh di atas 10 persen dari target 2013. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan
dalam negeri sebesar Rp1665,7 triliun dan hibah sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan dalam negeri utamanya
masih disumbang oleh perpajakan sebesar
Rp1.280,4 triliun serta pendapatan
negara bukan pajak sebesar Rp385,39 triliun yang berasal
dari penerimaan sumber daya alam Rp 226
trilyun, pendapatan laba BUMN Rp 40
trilyun dan PNBP lainnya Rp 94
trilyun
. Kemudian Defisit
anggaran disepakati sebesar Rp
175,348 triliun (1,69 persen dari
PDB) atau turun Rp 48,85 triliun (21,7%) dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 224,2
triliun. Pembiayaan defisit anggaran
2014 bersumber dari pembiayaan utang
sebesar Rp 185,1 triliun dan pembiayaan
non-utang sebesar negatif Rp 9,7 triliun. Pembiayaan utang sebagian besar
dilakukan antara lain dengan penerbitan Surat Berharga Negara/SBN.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan terus
melanjutkan kebijakan efisiensi belanja termasuk pengurangan pos belanja yang
kurang produktif seperti belanja subsidi dan biaya perjalanan dinas.
Dari data diatas tadi, Perpajakan
masih menjadi primadona bagi pendapatan negara, dengan lebih dari 72%
penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Tercatat penerimaan dari
sektor perpajakan selalu meningkat tiap tahunnya sehingga menyebabkan
peningkatan pendapatan negara Indonesia, pada 2011 pendapatan dari sektor pajak
sebesar 873.874,0 milyar rupiah atau 72,16% dari total pendapatan negara, pada
2012 sebesar 1.016.237,3 (74,82% dari pendapatan negara) dan pada 2013 menjadi
1.192.994,1 (77,99%), serta pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar
1.280,4 Trilliun (84,00%.)
Jika kita cermati lebih dalam dari
rincian APBN, dapat kita temukan bahwa pendapatan dari sektor pajak paling besar diberikan oleh PPh Nonmigas. 358.026,2
milyar rupiah merupakan angka yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2011 dan
meningkat dalam beberapa tahun ke depan, yaitu menjadi sebesar 445.733,4 milyar
rupiah pada tahun 2012, dan 513.509,0 milyar rupiah pada tahun 2013. Sedangkan sektor yang memberikan pendapatan
paling sedikit berasal sari sektor perikanan, sektor tersebut hanya
menyumbang 183,8 milyar rupiah pada 2011, 150,0 milyar rupiah pada 2012, dan
180,0 milyar rupiah pada 2013. Hal tersebut sungguh ironis dan membuat miris,
mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang
sangat luas, namun dalam kenyataannya hanya menghasilkan pendapatan yang bisa
dibilang sangat kecil bagi negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Hal
tersebut mengindikasikan ada yang salah dalam pengelolaan sektor perikanan di
Indonesia.
Nah, dengan Pendapatan yang sangat
besar dari sektor perpajakan, maka sepatutnya orang-orang yang bergelut diranah
perpajakan tetap mengedepankan rasa kepercayaan untuk membangun bangsa dan
negara ini. Tetapi pada kenyataannya hal itu sulit diwujudkan karena masih ada
oknum-oknum perpajakan yang korup.
Terlepas dari hal diatas,
sebenarnya negara masih bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari
sektor pajak, karena potensi pajak negara Indonesia dengan 250 juta penduduknya
sangat besar, namun demikian masih sangat banyak warga negara Indonesia yang
kesadarannya untuk membayar pajak minim, hal ini juga menjadi pekerjaan rumah
bagi pemerintah, agar pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan bisa
melambung tinggi jauh lebih tinggi dari pendapatan sekarang ini.
B. ANALISIS
BELANJA NEGARA 2014
Telah disepakati bahwa Anggaran Belanja Negara tahun 2014
yaitu sebesar Rp 1.842,4 triliun
yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,9 triliun. dan belanja
pemerintah daerah sebesar Rp
592,5 trilyun. Angka tersebut naik 6,74 persen atau Rp 116,2
triliun dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.726,2 triliun.
1.
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang
digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang
dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
Dimana sudah ditargetkan bahwa Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.249,9 triliun. Belanja pemerintah pusat 2014 sebesar Rp
1.249,9 triliun ini meningkat 4,4 persen
dibanding belanja pemerintah pusat tahun 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun.
Kemudian dari total anggaran belanja pemerintah pusat
yang sebesar Rp. 1.249,9 triliun itu, sebanyak Rp.637,841 triliun dialokasikan
untuk belanja kementrian/lembaga, lalu sebanyak Rp.612,101 triliun
diperuntukkan untuk bagian anggaran bendahara umum negara.
Dari jumlah Rp.637,841 triliun itu, ada 5
kementrian/lembaga yang mendapatkan anggaran paling besar yaitu :
Adapun kementrian atau lembaga dengan ABPP 2014 terendah di antaranya
adalah: Dewan Ketahanan Nasional Rp
31,049 miliar, Pusat Pelaporan Dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Rp 65,048 miliar, Ombudsman Republik Indonesia Rp 66,968 miliar, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) Rp 68,660 miliar.
Kemudian
anggaran selebihnya itu diperuntukkan untuk ke 9 kementrian/lembaga lainnya. Belanja
Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
·
Belanja
Pegawai,
Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara
yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang
menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus, serta
membayar pensiun dan asuransi kesehatan , dll.
Dan anggaran untuk belanja pegawai di Tahun 2014 adalah sebesar
Rp263,9 triliun.
·
Belanja
Barang,
Belanja barang bisa
berupa Belanja Barang (Operasional dan Non Operasional), belanja jasa, belanja
pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas.
Untuk
anggaran Belanja Barang di tahun
2014 adalah sebesar Rp201,8 triliun
·
Belanja
Modal, Yaitu pengeluaran yang digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya, Nah Untuk
Belanja Modal di tahun 2104 meningkat dari 192,6 triliun rupiah pada APBN-P
2013 menjadi Rp 205,8 triliun di
APBN-2014. Belanja modal ini tumbuh sebesar 6,8 persen dan menjadi salah
satu faktor penting untuk peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
di Indonesia.
·
Belanja
Utang / pembayaran bunga utang, Yaitu pembayaran yang
dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun
utang luar negeri yang dihitung berdasarkan jaminan. Anggaran untuk pembayaran Bunga Utang di tahun 2014 adalah sebesar Rp 121,2
trilyun.
·
Belanja
subsidi, Yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang
dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga
jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
Untuk anggaran belanja
subsidi energipada tahun 2014 disepakati sebesar
Rp 282,1 trilyun yang terdiri atas
subsidi BBM Rp 210,7 trilyun dan subsidi
listrik Rp 71,4 trilyun dengan kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.
·
Belanja
Hibah, Hibah yaitu bantuan yang berasal dari swasta, baik
dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri, dimana pada tahun 2014 untuk hibah ini adalah sebesar Rp1,36 triliun.
·
Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana),
dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Pemerintah
Daerah
Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk
kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan.
Anggaran belanja untuk pemerintah
daerah pada APBN tahun 2014 adalah senilai
Rp 592,5 trilyun.
Belanja
Daerah meliputi:
·
Dana Bagi Hasil.
·
Dana Alokasi Umum.
·
Dana Alokasi Khusus.
·
Dana Otonomi Khusus.
Sementara
itu, belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang
dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada
daerah.
Dengan
adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka
secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja
pembangunan (unified budget).
Postur APBN 2014 diarahkan untuk mengantisipasi
potensi risiko ekonomi global yang penuh ketidakpastian dengan tigkat
volatilitas tinggi seperti yag terjadi beberpa waktu terkahir. Untuk tahun
2013, proyeksi pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya di kisaran
3.0-3.1% atau lebih rendah dari pertumbuhan 2012 (3.2%). Perlambatan ekonomi
global dikontribusikan oleh proses pemulihan negara negara maju yang masih
diselimuti kehati-hatian sementara pertumbuhan negara-negara berkembang yang
awalnya diharapkan dapat mendorong pemulihan global juga melambat akibat
perlambatan di Tiongkok dan India.
Meskipun diprediksi lebih baik dari tahun 2013,
ekonomi global 2014 masih akan terus dibayang-bayangi oleh volatilitas harga
komoditas dan energi. Pertumbuhan perdagangan global juga diprediksikan
mengalami perlambatan. Misalnya, pada awal September 2013, WTO kembali
memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan global tahun ini menjadi sebesar
2.5% dari perkiraan 3.3% pada April 2013. Permintaan impor di negara-negara berkembang
melambat dari perkiraan. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekspor negara maju
dan berkembang pada paruh pertama 2013. Di samping itu Uni Eropa sebagai
pengguna 30 persen barang-barang yang diperdagangan dunia masih fikus pada
pemulihan ekonomi akibat krisis utang yang menekan permintaan di kawasan
tersebut.
Sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi global, APBN
2014 disusun dengan prinsip kehati-hatian namun tetap memberikan ruang ekspansi
ekonomi yang memadai. Tekanan eksternal di 2014 tentunya masih berkutat dengan
stagnasi pertumbuhan zona eropa dan beberapa negara maju, realisasi pengurangan
stimulus moneter oleh The Fed, dan volatilitas komoditas global. Dari dalam
negeri, 2014 merupakan tahun politik penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi belanja
politik selama Pemilu 2014 akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi
sebsar 0,5-1,0 persen. Namun hal ini hanya bisa terjadi ketika kita mampu untuk
terus menjaga dan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Melihat pemilu
2004 dan 2009 tentunya kita merasa optimis bahwa tahun depan kita akan mampu
menjalankan pesta demokrasi dengan baik. Hal ini mengingat stabilitas politik
dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi perekonomian nasional.
Meskipun target pertumbuhan ekonomi tidak setinggi periode
sebelumnya, namun target 6 persen pada 2014 menempatkan Indonesia sebagai
negara emerging-countries dengan
pertumbuhan tertinggi di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi penting
untuk mendorong daya tahan ekonomi. Selain itu, anggaran belanja dialokasikan
pada sektor-sektor produktif dan memberi efek pengganda tinggi pada peningkatan
daya beli masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan upaya penyerapan anggaran melalui
perbaikan sistem penganggaran dan mekanisme pencairannya. Tentunya hal ini
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran sesuai
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Tabel postur
APBN Alternatif tahun 2014 ( Dalam Triliun Rupiah )
KETERANGAN
|
APBNP 2013
|
APBN
ALTERNATIF 2014
|
A. Pendapatan
Negara & Hibah
|
Rp. 1.650 T
|
Rp.
1.667,1 T
|
~ Penerimaan Dalam Negeri
|
Rp.
|
Rp. 1.665,7 T
|
1.
Penerimaan perpajakan
|
Rp. 1.200 T
|
Rp. 1.280,4 T
|
2. penerimaan Bukan Pajak
|
Rp.
|
Rp. 385,39 T
|
~ Penerimaan Hibah
|
Rp.
|
Rp. 1,36 T
|
B. Belanja Negara
|
Rp. 1.726,2 T
|
Rp. 1.842,4 T
|
~ Belanja Pemerintah Pusat
|
Rp. 1.196,8 T
|
Rp. 1.249,9 T
|
1. Belanja Pegawai
|
Rp. 212,2 T
|
Rp. 263,9 T
|
2.
Belanja Barang
|
Rp. 172,9 T
|
Rp. 201,8 T
|
3. Belanja Modal
|
Rp. 200 T
|
Rp. 232,8 T
|
4. pembayaran Bunga Utang
|
Rp.
|
Rp. 121,2 T
|
5. Belanja subsidi
|
Rp. 250 T
|
Rp. 282, 1 T
|
6.
Belanja Hibah
|
Rp.
|
Rp. 1,36 T
|
~ Belanja Pemerintah Daerah
|
Rp. 550 T
|
Rp. 592,5 T
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar