Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI BLOG KAMI.....SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!!

Rabu, 15 Oktober 2014

Analisis APBN 2014



A.       Defenisi dari APBN
APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara, Dimana APBN ini merupakan perwujudan dari usaha dan kewajiban pemerintah di dalam mengelolah keuangan negara. Sebagaimana yang terkandung di dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1), menyebutkan bahwa  “ anggaran pendapatan dan belanja negara adalah perwujudan dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahunnya menurut UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ),adalah rencana tahunan keuangan pemerintah republik ndonesia yang di setujui oleh DPR. APBN di tetapkan dengan Undang-undang. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun,mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.
APBN terdiri atas :
*             Anggaran pendapatan, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
*             Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
*             Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
 Kemudian perlu diketahui bahwa APBN mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemakmuran, karena Suatu negara dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Dan peningkatan pendapatan nasional berarti terjadi peningkatan produktivitas masyarakat.
B.            Analisis APBN 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai peranan sangat penting dalam membangun perekonomian yang kokoh. APBN disusun setiap tahun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah menyusun dan melaksanakan kebijakan fiskal tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum, melalui belanja negara yang bersumber dari pendapatan negara. Jika terjadi defisit anggaran, dimana belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka defisit akan dibiayai dengan pembiayaan dalam dan luar negeri.
Perkembangan perekonomian global, regional maupun domestik sangat dinamis. Hingga saat ini gejolak perekonomian global masih belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan. Perekonomian global di tahun 2013 diperkirakan masih akan dibayang-bayangi dengan krisis Zona Euro, dan perkembangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Penerapan kebijakan yang antisipatif dan responsif diperlukan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui pengelolaan fiscal yang sehat dan prudent.
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 November 2013 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.

Nah, berdasarkan Hasil rapat paripurna DPR tanggal 25/10/2013 telah mengesahkan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Kemudian RAPBN 2014 disusun atas dasar asumsi makro yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR-RI. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 disepakati sebesar 6,4 %. Laju Inflasi ditetapkan sebesar 5.5 persen atau lebih tinggi dari pengajuan pada RUU APBN sebesar 4,5 persen, serta asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.750 per dolar AS.
Selain itu asumsi Rata-Rata Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada tingkat 5,5 persen, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 106 dolar AS per barel, asumsi lifting minyak mentah dan lifting gas bumi 870.000 barel per hari dan 1.240 ribu barel serta minyak per hari.
Serta Pendapatan Negara 2014 disepakati Rp 1667,1 triliun atau naik Rp 165,1 triliun (10,99 persen) dari APBN P 2013. Pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri Rp 1.665,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 385,3 triliun. Defisit anggaran disepakati sebesar Rp 175,348 triliun (1,69 persen  dari PDB) atau turun Rp 48,85 triliun (21,7%) dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 224,2 triliun.
Sementara itu, Anggaran Belanja Negara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.842,4 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 592,5 triliun. Angka tersebut naik 6,74 persen atau Rp 116,2 triliun dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.726,2 triliun.
RAPBN 2014 ini disusun di atas asumsi dasar makro pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 6,4 persen, laju inflasi di kisaran 4,5 persen, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.750 per dolar AS.

RAPBN 2014 sebagai instrumen kebijakan fiskal akan diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, lebih demokratis dan lebih berkeadilan.





A.            ANALISIS PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2014

Pendapatan Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2014, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengalami kenaikan tiap tahunnya (tahun 2011-2014), tercatat pendapatan pada tahun 2011 mencapai 1.210.599,6 milyar rupiah dan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, menjadi  1.358.205,0 milyar rupiah pada tahun 2012, dan 1.529.673,1 milyar rupiah pada tahun 2013, Serta pada tahun 2014  menjadi 1.667,1 Trilliun.
Dari sisi pendapatan atau penerimaan, dalam APBN 2014, target pemerintah dari segi pendapatan adalah sebesar Rp1.667,1 triliun atau tumbuh di atas 10 persen dari target 2013. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1665,7 triliun dan hibah sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan dalam negeri utamanya masih disumbang oleh perpajakan sebesar Rp1.280,4 triliun serta pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp385,39 triliun yang berasal dari penerimaan sumber daya alam Rp 226 trilyun, pendapatan laba BUMN Rp 40 trilyun dan PNBP lainnya Rp 94 trilyun
. Kemudian Defisit anggaran disepakati sebesar Rp 175,348 triliun (1,69 persen  dari PDB) atau turun Rp 48,85 triliun (21,7%) dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 224,2 triliun. Pembiayaan defisit anggaran 2014 bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp 185,1 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp 9,7 triliun. Pembiayaan utang sebagian besar dilakukan antara lain dengan penerbitan Surat Berharga Negara/SBN.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi belanja termasuk pengurangan pos belanja yang kurang produktif seperti belanja subsidi dan biaya perjalanan dinas.
Dari data diatas tadi, Perpajakan masih menjadi primadona bagi pendapatan negara, dengan lebih dari 72% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Tercatat penerimaan dari sektor perpajakan selalu meningkat tiap tahunnya sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan negara Indonesia, pada 2011 pendapatan dari sektor pajak sebesar 873.874,0 milyar rupiah atau 72,16% dari total pendapatan negara, pada 2012 sebesar 1.016.237,3 (74,82% dari pendapatan negara) dan pada 2013 menjadi 1.192.994,1 (77,99%), serta pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.280,4 Trilliun (84,00%.)
Jika kita cermati lebih dalam dari rincian APBN, dapat kita temukan bahwa pendapatan dari sektor pajak paling besar diberikan oleh PPh Nonmigas. 358.026,2 milyar rupiah merupakan angka yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2011 dan meningkat dalam beberapa tahun ke depan, yaitu menjadi sebesar 445.733,4 milyar rupiah pada tahun 2012, dan 513.509,0 milyar rupiah pada tahun 2013. Sedangkan sektor yang memberikan pendapatan paling sedikit berasal sari sektor perikanan, sektor tersebut hanya menyumbang 183,8 milyar rupiah pada 2011, 150,0 milyar rupiah pada 2012, dan 180,0 milyar rupiah pada 2013. Hal tersebut sungguh ironis dan membuat miris, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang sangat luas, namun dalam kenyataannya hanya menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang sangat kecil bagi negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Hal tersebut mengindikasikan ada yang salah dalam pengelolaan sektor perikanan di Indonesia.
Nah, dengan Pendapatan yang sangat besar dari sektor perpajakan, maka sepatutnya orang-orang yang bergelut diranah perpajakan tetap mengedepankan rasa kepercayaan untuk membangun bangsa dan negara ini. Tetapi pada kenyataannya hal itu sulit diwujudkan karena masih ada oknum-oknum perpajakan yang korup.
Terlepas dari hal diatas, sebenarnya negara masih bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari sektor pajak, karena potensi pajak negara Indonesia dengan 250 juta penduduknya sangat besar, namun demikian masih sangat banyak warga negara Indonesia yang kesadarannya untuk membayar pajak minim, hal ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, agar pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan bisa melambung tinggi jauh lebih tinggi dari pendapatan sekarang ini.
B.     ANALISIS BELANJA NEGARA 2014
Telah disepakati bahwa Anggaran Belanja Negara tahun 2014 yaitu sebesar Rp 1.842,4 triliun yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,9 triliun. dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp 592,5 trilyun. Angka tersebut naik 6,74 persen atau Rp 116,2 triliun dari APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.726,2 triliun.
1.              Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Dimana sudah ditargetkan bahwa Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.249,9 triliun. Belanja pemerintah pusat 2014 sebesar Rp 1.249,9 triliun ini meningkat 4,4 persen dibanding belanja pemerintah pusat tahun 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun.
Kemudian dari total anggaran belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp. 1.249,9 triliun itu, sebanyak Rp.637,841 triliun dialokasikan untuk belanja kementrian/lembaga, lalu sebanyak Rp.612,101 triliun diperuntukkan untuk bagian anggaran bendahara umum negara.
Dari jumlah Rp.637,841 triliun itu, ada 5 kementrian/lembaga yang mendapatkan anggaran paling besar yaitu :
*    Kementrian pertahanan dengan anggaran sebesar Rp. 86,376 triliun.
*    Kementrian PU dengan anggaran sebesar RP.84,148 triliun.
*    Kemendikbud dengan anggaran sebesar Rp. 80,66 triliun.
*    Kementrian agama dengan anggaran sebesar Rp.49,402 triliun, serta
*    Kementrian kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 46,459 triliun.
Adapun kementrian atau lembaga  dengan ABPP 2014 terendah di antaranya adalah: Dewan Ketahanan Nasional Rp 31,049 miliar, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Rp 65,048 miliar, Ombudsman Republik Indonesia Rp 66,968 miliar, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Rp 68,660 miliar.
Kemudian anggaran selebihnya itu diperuntukkan untuk ke 9 kementrian/lembaga lainnya. Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
·                Belanja Pegawai,
Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan , dll.
Dan anggaran untuk belanja pegawai di Tahun 2014 adalah sebesar Rp263,9 triliun.
·                Belanja Barang,
Belanja barang bisa berupa Belanja Barang (Operasional dan Non Operasional), belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas.
Untuk anggaran Belanja Barang di tahun 2014 adalah sebesar Rp201,8 triliun
·                Belanja Modal, Yaitu pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya, Nah Untuk Belanja Modal di tahun 2104 meningkat dari 192,6 triliun rupiah pada APBN-P 2013 menjadi Rp 205,8 triliun di APBN-2014. Belanja modal ini tumbuh sebesar 6,8 persen dan menjadi salah satu faktor penting untuk peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Indonesia.
·                Belanja Utang / pembayaran bunga utang, Yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan jaminan. Anggaran untuk pembayaran Bunga Utang di tahun 2014 adalah sebesar Rp 121,2 trilyun.
·                Belanja subsidi, Yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
Untuk anggaran belanja subsidi energipada tahun 2014 disepakati sebesar Rp 282,1 trilyun yang terdiri atas subsidi BBM Rp 210,7 trilyun dan subsidi listrik Rp 71,4 trilyun dengan kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.
·                Belanja Hibah, Hibah yaitu bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri, dimana  pada tahun 2014 untuk hibah ini adalah sebesar Rp1,36 triliun.
·                Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2.    Belanja Pemerintah Daerah
Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan.
Anggaran belanja untuk pemerintah daerah pada APBN tahun 2014 adalah senilai Rp 592,5 trilyun.
Belanja Daerah meliputi:
·                Dana Bagi Hasil.
·                Dana Alokasi Umum.
·                Dana Alokasi Khusus.
·                Dana Otonomi Khusus.
Sementara itu, belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (unified budget).
Postur APBN 2014 diarahkan untuk mengantisipasi potensi risiko ekonomi global yang penuh ketidakpastian dengan tigkat volatilitas tinggi seperti yag terjadi beberpa waktu terkahir. Untuk tahun 2013, proyeksi pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya di kisaran 3.0-3.1% atau lebih rendah dari pertumbuhan 2012 (3.2%). Perlambatan ekonomi global dikontribusikan oleh proses pemulihan negara negara maju yang masih diselimuti kehati-hatian sementara pertumbuhan negara-negara berkembang yang awalnya diharapkan dapat mendorong pemulihan global juga melambat akibat perlambatan di Tiongkok dan India.
Meskipun diprediksi lebih baik dari tahun 2013, ekonomi global 2014 masih akan terus dibayang-bayangi oleh volatilitas harga komoditas dan energi. Pertumbuhan perdagangan global juga diprediksikan mengalami perlambatan. Misalnya, pada awal September 2013, WTO kembali memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan global tahun ini menjadi sebesar 2.5% dari perkiraan 3.3% pada April 2013. Permintaan impor di negara-negara berkembang melambat dari perkiraan. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekspor negara maju dan berkembang pada paruh pertama 2013. Di samping itu Uni Eropa sebagai pengguna 30 persen barang-barang yang diperdagangan dunia masih fikus pada pemulihan ekonomi akibat krisis utang yang menekan permintaan di kawasan tersebut.
Sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi global, APBN 2014 disusun dengan prinsip kehati-hatian namun tetap memberikan ruang ekspansi ekonomi yang memadai. Tekanan eksternal di 2014 tentunya masih berkutat dengan stagnasi pertumbuhan zona eropa dan beberapa negara maju, realisasi pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, dan volatilitas komoditas global. Dari dalam negeri, 2014 merupakan tahun politik penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi belanja politik selama Pemilu 2014 akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi sebsar 0,5-1,0 persen. Namun hal ini hanya bisa terjadi ketika kita mampu untuk terus menjaga dan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Melihat pemilu 2004 dan 2009 tentunya kita merasa optimis bahwa tahun depan kita akan mampu menjalankan pesta demokrasi dengan baik. Hal ini mengingat stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi perekonomian nasional.
Meskipun target pertumbuhan ekonomi tidak setinggi periode sebelumnya, namun target 6 persen pada 2014 menempatkan Indonesia sebagai negara emerging-countries dengan pertumbuhan tertinggi di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mendorong daya tahan ekonomi. Selain itu, anggaran belanja dialokasikan pada sektor-sektor produktif dan memberi efek pengganda tinggi pada peningkatan daya beli masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah juga akan terus meningkatkan upaya penyerapan anggaran melalui perbaikan sistem penganggaran dan mekanisme pencairannya. Tentunya hal ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Tabel postur APBN Alternatif tahun 2014 ( Dalam Triliun Rupiah )
KETERANGAN
APBNP 2013
APBN ALTERNATIF 2014
A. Pendapatan Negara & Hibah
 Rp. 1.650 T
Rp. 1.667,1 T
~ Penerimaan Dalam Negeri
Rp.
Rp. 1.665,7 T
      1. Penerimaan perpajakan
Rp. 1.200 T
Rp. 1.280,4 T
      2. penerimaan Bukan Pajak
Rp.
Rp. 385,39  T
~ Penerimaan Hibah
Rp.
Rp. 1,36    T
   B. Belanja Negara
Rp. 1.726,2  T
Rp. 1.842,4  T
~ Belanja Pemerintah Pusat
Rp. 1.196,8 T
Rp. 1.249,9 T
     1. Belanja Pegawai
Rp. 212,2 T
Rp. 263,9  T
     2. Belanja Barang
Rp. 172,9 T
Rp. 201,8 T
     3. Belanja Modal
Rp. 200 T
Rp. 232,8 T
     4. pembayaran Bunga Utang
Rp.
Rp. 121,2 T
     5. Belanja subsidi
Rp. 250 T
Rp. 282, 1 T
     6. Belanja Hibah
Rp.
Rp. 1,36 T
~ Belanja Pemerintah Daerah
Rp. 550 T
Rp. 592,5 T

Tidak ada komentar: