MAKALAH USHUL FIQH 2
(Metode
Penetapan Hukum Melalui Maqasid Al-Syari’ah)

Makalah ini diajukan untuk memenuhi Syarat sebagai Tugas Final Mata
Kuliah ”USHUL FIQH 2“ jurusan syariah program studi Ekonomi Syariah kelompok V
(lima) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
Disusun Oleh:
H E R I A N T I
NIM : 01 123
110
SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN) WATAMPONE 2012/2013
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
belakang Masalah
Perlu diketahui Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nash al-Qur’an dan Hadits Nabi selain
menunjukkan hukum melalui bunyi bahasanya juga juga melalui Ruh Tasryi’ Ataumaqasid
Syari’at. Melalui Maqasid Syari’at inilah ayat-ayat dan
hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat
dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian
kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah.
Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan
metode Istinbat Seperti Qiyas, Istihsan, Maslahah
Mursalah, Dan ‘Urf yang pada sisi lain juga disebut sebagai Dalil.
Oleh karenanya, didalam makalah ini akan
diuraikan mengenai, pengertian maqasid syari’ah, peran maqashid
syari’ah dalam menetapkan hukum menurut pandangan Imam Al-Syatibi,
pengertian Al-Maslahah dalam hukum Islam, dan penerapan Al-Maslahah sebagai
dalil dan metodologi istinbat hukum.
Oleh karena hal di atasalah, sehingga saya memilih
judul ini untuk saya kaji dan pahami lebih dalam, bahwa selain al-qur’an dan
hadist, ada landasan hukum lain yang bisa kita gunakan demi mencapai yang
namanya kemaslahatan hidup.
B.
Rumusan
Masalah
Berdasarkan
latar belakang diatas, maka makalah yang berjudul “Metode Penetapan Hukum Melalui Maqasid Al-Syariah”, dapat saya
rumuskan,sebagai berikut :
1. Apa
pengertian Maqashid Al-Syari’ah?
2. Bagaimana
peranan Maqashid Al-Syari’ah dalam pengembangan hukum Islam?
3. Kemaslahatan
sebagai tujuan syariat?
4. Bagaimana
penerapan Al-Maslahah sebagai dalil & metodologi istinbat hukum?
C.
Tujuan
Penulisan
Sebagai tujuan mengapa saya membuat dan menyusun makalah
ini, dapat saya uraikan, diantaranya :
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Maqasid Al-Syariah
Secara
bahasa maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan Al-Syari’ah.
Maqashid bentuk jamak dari “maqshid” yang berarti tujuan atau
kesengajaan. Al-Syari’ah diartikan sebagai “ilal maa” yang berarti
jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan
sebagai jalan ke arah sember pokok kehidupan.
Sedangkan syari’ah
menurut terminology adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia
harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya
bahagia di dunia dan akhirat.
Menurut
Manna al-Qattan yang dimaksud dengan Syari’ah adalah segala ketentuan Allah
yang disyari’atkan bagi hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak,
maupun muamalah. Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid al-Syari’ah
adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari’atkan kepada umat manusia.[1]
Istilah maqashid al-syari`ah dipopulerkan oleh Abu
Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam
ungkapannya adalah:
هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين والدنيامعا
“Sesungguhnya
syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan
kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.
“
Jadi Maqasid al-syariah ialah tujuan al-syari’ ( allah swt dan rasulullah saw.)
Dalam menetapkan hukum islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash
al-Qur’an dan sunnah rasulullah saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu
hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.”[2]
Bila
kita mencermati semua kitabullah dan sunnah rasulullah saw. Yang terumus dalam
fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan syariatnya. Semuanya untuk
kemaslahataaan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-anbiya : 107 :
!$tBur
»oYù=yör&
wÎ)
ZptHôqy
úüÏJn=»yèù=Ïj9
ÇÊÉÐÈ
Artinya
: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
Rahmat
yang dimaksud pada ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta
alam , termasuk didalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat abdul wahab
khalaf, bahwa tujuan syariat adalah, sebagai berikut :
“ Dan tujuan umum allah membuat hukum syariat
adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memnuhi
kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang
bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini
(kebutuhan tersier).”
Begitupun
juga pendapat dari izzunuddin ibn abdi salam, bahwa tujuan syariat adalah :
“ Segala aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya
menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan maslahah (kebaikan).”
Kemudian
pendapat yang sama dikemukakan oleh al-syatibi, yang juga mengatakan bahwa”
kemaslahatan bagi manusia itu ada 3 tingkatan yaitu : kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, kebutuhan tahsiniyat.[3]
Sebagai penjelasan :
a.
Kebutuhan
Dharuriyat
Kebutuhan
dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau biasa juga di sebut
dengan istiilah kebutuhan primer.
Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi , akan terancam keselamatan manusia
baik di dunia maupun di akhirat.
Menurut
al-syatibi ada 5 yang termasuk dalam kategoti ini yaitu: emelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Akal,
memelihara Kehormatan dan Keturunan. Untuk memelihara 5 pokok
inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan
alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara 5 pokok diatas.
Misalnya firman allah dalam mewajibkan jihad, ada pada Qs. Al-Baqarah : 193
öNèdqè=ÏG»s%ur
4Ó®Lym
w tbqä3s?
×poY÷FÏù
tbqä3tur
ßûïÏe$!$#
¬! ( ÈbÎ*sù
(#öqpktJR$#
xsù
tbºurôãã
wÎ)
n?tã
tûüÏHÍ>»©à9$#
ÇÊÒÌÈ
Artinya
: “Dan perangilah mereka itu, sehingga
tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk
Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan
(lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
Nah,
pada ayat diatas dapat diketahui tujuan di syariatkan perang adalah untuk
melancarkan jalan dakwah bilaman terjadi
gangguan dan mengajak manusia untuk menyembah allah swt.
b.
Kebutuhan
Hajiyat
Kebutuhan
hajiyat islah kebutuhan-kebutuhan sekunder, yang mana bila tidak terwujudkan
tidak sampai kepada ancaman keselamatan bagi manusia, namun akan mengalami
kesulitan. Seperti adanya hukum rukhsah
(keringanan), sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahab Khallaf adalah sebagi
contoh kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.
Perlu
diketahui bahwasutu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat islam,
sebagaimana petunjuk allah swt dalam firmannya dalam Qs. Al-maaidah : 6.
$tB
ßÌã
ª!$#
@yèôfuÏ9
Nà6øn=tæ
ô`ÏiB
8ltym .........."
Artinya
: “...... Dan allah tidak hendak
menyulitkan kamu.....”
Dan
Qs. Al-Hajj ayat 78,
$tBur
@yèy_
ö/ä3øn=tæ
Îû
ÈûïÏd9$#
ô`ÏB
8ltym
4
..........."
Artinya
: “.....Dia telah memilih kamu dan Dia
sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan......”
c.
Kebutuhan
Tahsiniyat
Kebutuhan
tahsiniyat ialah kebutuhan yang
apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok
tadi, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa
kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukan al-syatibi bahwa hal-hal yang
merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak
enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan
norma dan akhlak.
Tujuan
syariat seperti ini, bisa disimak dalam beberapa ayat, diantaranya Qs.
Al-maidah :6
`Å3»s9ur
ßÌã
öNä.tÎdgsÜãÏ9
§NÏGãÏ9ur
¼çmtGyJ÷èÏR
öNä3øn=tæ
öNà6¯=yès9
crãä3ô±n@
ÇÏÈ
Artinya
: “........Tetapi Dia (allah) hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”
B.
Peran Maqashid Al-syari’ah dalam pengembangan hukum
Islam
Pengetahuan tentang Maqashid Syari’ah,
seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting
yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an dan Sunnah,
menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah
untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan
Sunnah secara kajian kebahasaan. [4]
Metode Istinbat,
seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah
metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syari’ah. Qiyas
misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqasid
syari’ahnya yang merupakan alasan logis (‘illat) dari suatu hukum.
Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah :
90).
$pkr'¯»t tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä
$yJ¯RÎ) ãôJsø:$# .........
ÇÒÉÈ
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar.......”
Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqasid
syari’at dari diharamkannya
khamar ialah karena sifat
memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi
alasan logis (‘illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukannya,
sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang
memabukkan.
Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas)
bahwa setiap yang sifatnya memabukkan
adalah juga haram. Dengan demikian, ‘illat hukum dalam suatu
ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi).
Artinya, qiyas hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau
hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kannya yang
dikenal dengan al-maqis ‘alaih (tempat meng-qiyas-kan).
Jika tidak ada ayat atau hadist secara khusus yang
akan di jadikan Al-Maqis ‘Alaih,
tetapi termasuk kedalam syariat secara umum untuk memelihara sekurang-kurangnya
satu diantara kebutuhan-kebutuhan tadi, dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian ilmu
ushul fiqhi, apa yang dianggap Maslahat bila
sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat
diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan Maslahat Mursalah.
Jika akan diketahui hukumnya itu ditetapkan hukumnya
dalam nash atau melalui qiyas, kemudian kerena dalam satu
kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau
kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan,
khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode penetapan hukum melalui
maqasid syari’ah dalam
praktik-praktik istinbat tersebut,
yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (maslahah mursalah), dan lainnya
seperti istishab, sadd al-zari’ah, dan
urf
(adat kebiasaan).disamping sebagai metode penetapan hukum melalui maqasiq syari’ah juga oleh sebagian
besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.
C. Kemaslahatan
Sebagai Tujuan Syariat Islam
Maslahah secara sederhana diartikan sebagai sesuatu
yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung makna
bahwa akal itu dapat mengetahui secara jelas kenapa begitu. Setiap perintah
allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa allah memerintahkan yaitu
karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri maupun
alasannya oleh allah atau tudak? [5]
seperti misalnya tujuan shalat untuk menjauhkan
manusia dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman allah dalam Qs.
Al-ankabut ayat 45 :
ã@ø?$#
!$tB
zÓÇrré&
y7øs9Î)
ÆÏB
É=»tGÅ3ø9$#
ÉOÏ%r&ur
no4qn=¢Á9$#
( cÎ)
no4qn=¢Á9$#
4sS÷Zs?
ÇÆtã
Ïä!$t±ósxÿø9$#
Ìs3ZßJø9$#ur
3 ãø.Ï%s!ur
«!$#
çt9ò2r&
3 ª!$#ur
ÞOn=÷èt
$tB
tbqãèoYóÁs?
ÇÍÎÈ
Artinya : “Bacalah
apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah
shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan
mungkar. Dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”
Kemudian Maslahah sering juga disebut dengan istilah istidlal, istislah. Terhadap istilah ini ulama ushul berbeda-beda
dalam memberikan definisi.
1. Abdul
Wahab Khalaf mendefinisikan:
Maslahah
yaitu maslahah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada
dalil syara’ yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya maslahah tersebut.
2. Abu
Zahrah dalam kitabnya ushul fiqih menyatakan:
Maslahah atau
istislah yaitu segala kemaslahatan yang ejalan dengan tujuan-tujuan syari’
(dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk
tentang diakui atau tidaknya.
3. Yusuf
Musa mmemberikan pengertian:
Maslahah yaitu
segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara’ dengan mengakui
atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak
kemadaratan.
Menurut istilah malikiyah dan istilah al-Ghozali
menyimpulkan bahwa maslahah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin
kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar’i dalam
mensyari’atkan hukum.
Sebagai contoh maslahah ini dapat di rumuskan, misalnya
pengumpulan Al-Qur’an dalam satu muskhaf, pembuatan mata uang, pencatatan
perkawinan dan lain sebagainya yang kesemuanya merupakan ketetapan yang dapat
mendatangkan kemaslahatan, walaupun tidak ada ketegasan dari syara’ tentang
diakui atau tidaknya dan kemaslahatan itu ternyata memang sejalan dengan tujuan
pembinaan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia
maupun di akhirat.
D.
Penerapan Al-Maslahah sebagai dalil & Metodologi Istinbat
Hukum
Sudah kita ketahui bahwasannya Jenis-Jenis Al-Maslahah
ada tiga macam, yaitu: Dhoruriyyah, Hajiyah dan Tahnisiyyah. Dari ketiga macam tersebut muncul beberapa mabadi / prinsip-prinsip bersifat global yang
telah dijadikan metode para ahli fiqh dalam mencari istinbath hukum.
Dibawah ini
adalah contoh dari prinsip-prinsip yang dimaksud :
1. Ad-Dhororu
Yuzaalu
“Wajib menghilangkan kerusakan yang telah terjadi"
Contoh: disyari’atkan konsep khiyar bagi akad yang
memiliki kerusakan seperti khiyar terhadap barang yang memiliki aib, begitu
juga diwajibkan berobat bagi yang sakit.
2. Darul
Mafaasid Awlaa Min Jalbil Al-Manaafi
“Menolak terjadinya kerusakan itu lebih diutamakan
daripada mendatangkan maslahah”
Contoh: diharamkan menjual semua jenis khamr walaupun
dapat memberi keuntungan ekonomi.
3. Ad-Dhoruuroot
Tubikhu Al-Makhdzurot
“dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan untuk
melakukan hal yang dilarang”
Contoh: diperbolehkan bagi orang yang kelaparan di
hutan belantara untuk memakan bangkai atau barang yang diharamkan syara’ demi
keberlangsungan hidupnya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai
kesimpulan yang saya ambil, berkaitan dengan materi adalah, sebagai berikut :
1. Maqashid
al-Syari’ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari’atkan kepada umat
manusia.
2. Maqashid
Syari’ah, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang
sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an
dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting
lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur’an
dan Sunnah secara kajian kebahasaan.
3. Menurut istilah
malikiyah dan istilah al-Ghozali menyimpulkan bahwa maslahah adalah segala
sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan
dengan tujuan syar’i dalam mensyari’atkan hukum.
4. Ulama Ushul Fiqh membagi jenis-jenis
maslahah menjadi tiga bagian: Daruriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.
5. Asas hukum Islam ada tiga yaitu tidak
menyulitkan ('adamul kharaj), menyedikitkan beban (taqlil at-taklif) dan
berangsur-angsur (tadrij fi at-tasyfa).
6. Penerapan
Al-Maslahah sebagai dalil dan metodologi istinbat hukum yang mempunyai contoh
dari prinsip-prinsip yaitu Ad-dhororu yuzaalu, darul mafaasid awlaa min jalbil
al-manaafi, ad-dhororuuroot tubiichu al-machdhzuurot.
B.
Saran
Di dalam
pembahasan kami tentang “Metode Penetapan
Hukum Melalui Maqasid Al-Syariah” yang menjadi point penting yaitu
berbicara mengenai kemaslahatan umat manusia. Jadi saya berharap bahwa kita
sebagai umat islam hendaklah mengetahui dan memahami bahwa selain al-qur’an dan
hadis, masih banyak yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di dalam
menyelesaikan problem atau masalah-masalah kekinian, salah satunya adalah Maqasid Syariah.
Selanjutnya kami
menyadari bahwa dalam di dalam pembahasan kami mungkin masih jauh dari apa yang
pembaca harapkan jadi kami mohon sarannya demi peningkatan pembuatan karya
ilmiah kami selanjutanya.
DAFTAR PUSTAKA
Dr.
Mardani, Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam
Artikel Kuliah.html, di akses tanggal 18 Juni 2014
Prof. Dr.
H. Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008.
[1]
Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Artikel Kuliah.html
[2]
Dr. Mardani, Usul Fiqh, Ed.
1,( Cet. 1 ; Jakarta : Rajawali Pers,
2013), Hal. 333.
[3] Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.
Zein, M. A, Ushul Fiqh, Ed. 1, ( Cet.
2 ; Jakarta : Kencana, 2008), Hal. 233.
[4] Ibid, hal. 237
[5]
Dr. Mardani, Op.Cit, hal. 334
Tidak ada komentar:
Posting Komentar