Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI BLOG KAMI.....SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!!

Sabtu, 11 Oktober 2014

Metode Penetapan Hukum Melalui Maqasid Al-Syari'ah



MAKALAH USHUL FIQH 2
(Metode Penetapan Hukum Melalui Maqasid Al-Syari’ah)



STAIN-Watampone.gif



Makalah ini diajukan untuk memenuhi Syarat sebagai Tugas Final Mata Kuliah ”USHUL FIQH 2“ jurusan syariah program studi Ekonomi Syariah kelompok V (lima) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone


Disusun Oleh:

H E R I A N T I
NIM : 01 123 110



SEKOLAH TINGGI  AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN) WATAMPONE 2012/2013



BAB I
PENDAHULUAN

A.       Latar belakang Masalah
Perlu diketahui Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nash al-Qur’an dan Hadits Nabi selain menunjukkan hukum melalui bunyi bahasanya juga juga melalui Ruh Tasryi’ Ataumaqasid Syari’at. Melalui Maqasid Syari’at inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah.
Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode Istinbat Seperti Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Dan ‘Urf yang pada sisi lain juga disebut sebagai Dalil.
 Oleh karenanya, didalam makalah ini akan diuraikan mengenai, pengertian maqasid syari’ah, peran maqashid syari’ah dalam menetapkan hukum menurut pandangan Imam Al-Syatibi, pengertian Al-Maslahah dalam hukum Islam, dan penerapan Al-Maslahah sebagai dalil dan metodologi istinbat hukum.
Oleh karena hal di atasalah, sehingga saya memilih judul ini untuk saya kaji dan pahami lebih dalam, bahwa selain al-qur’an dan hadist, ada landasan hukum lain yang bisa kita gunakan demi mencapai yang namanya kemaslahatan hidup.


B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka makalah yang berjudul “Metode Penetapan Hukum Melalui Maqasid Al-Syariah”, dapat saya rumuskan,sebagai berikut :
1.    Apa pengertian Maqashid Al-Syari’ah?
2.    Bagaimana peranan Maqashid Al-Syari’ah dalam pengembangan hukum Islam?
3.    Kemaslahatan sebagai tujuan syariat?
4.    Bagaimana penerapan Al-Maslahah sebagai dalil & metodologi istinbat hukum?

C.       Tujuan Penulisan

Sebagai tujuan mengapa saya membuat dan menyusun makalah ini, dapat saya uraikan, diantaranya :

*        Sebagai persyaratan untuk melengkapi tugas Final kani selaku mahasiswa

*        Tujuan kedua adalah untuk memeberikan pemahaman yang lebih tentang materi ini terkhusus buat saya pribadi.

BAB II
PEMBAHASAN

A.       Pengertian Maqasid Al-Syariah
Secara bahasa maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan Al-Syari’ah. Maqashid bentuk jamak dari “maqshid” yang berarti tujuan atau kesengajaan. Al-Syari’ah diartikan sebagai “ilal maa” yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sember pokok kehidupan.
Sedangkan syari’ah menurut terminology adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.
Menurut Manna al-Qattan yang dimaksud dengan Syari’ah adalah segala ketentuan Allah yang disyari’atkan bagi hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid al-Syari’ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari’atkan kepada umat manusia.[1]

Istilah maqashid al-syari`ah dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam ungkapannya adalah:
هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين والدنيامعا
“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam  mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.
“ Jadi Maqasid al-syariah ialah tujuan al-syari’ ( allah swt dan rasulullah saw.) Dalam menetapkan hukum islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur’an dan sunnah rasulullah saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.”[2]
Bila kita mencermati semua kitabullah dan sunnah rasulullah saw. Yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan syariatnya. Semuanya untuk kemaslahataaan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-anbiya : 107 :
!$tBur š»oYù=y™ö‘r& žwÎ) ZptHôqy‘ šúüÏJn=»yèù=Ïj9 ÇÊÉÐÈ  
Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
Rahmat yang dimaksud pada ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam , termasuk didalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat abdul wahab khalaf, bahwa tujuan syariat adalah, sebagai berikut :
“ Dan tujuan umum allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memnuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).”
Begitupun juga pendapat dari izzunuddin ibn abdi salam, bahwa tujuan syariat adalah :
“ Segala aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan maslahah (kebaikan).”
            Kemudian pendapat yang sama dikemukakan oleh al-syatibi, yang juga mengatakan bahwa” kemaslahatan bagi manusia itu ada 3 tingkatan yaitu : kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, kebutuhan tahsiniyat.[3]
Sebagai penjelasan :
a.      Kebutuhan Dharuriyat
Kebutuhan dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau biasa juga di sebut dengan istiilah kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi , akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Menurut al-syatibi ada 5 yang termasuk dalam kategoti ini yaitu: emelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Akal, memelihara Kehormatan dan Keturunan. Untuk memelihara 5 pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara 5 pokok diatas. Misalnya firman allah dalam mewajibkan jihad, ada pada Qs. Al-Baqarah : 193
öNèdqè=ÏG»s%ur 4Ó®Lym Ÿw tbqä3s? ×poY÷FÏù tbqä3tƒur ßûïÏe$!$# ¬! ( ÈbÎ*sù (#öqpktJR$# Ÿxsù tbºurô‰ãã žwÎ) ’n?tã tûüÏHÍ>»©à9$# ÇÊÒÌÈ  
Artinya : “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
Nah, pada ayat diatas dapat diketahui tujuan di syariatkan perang adalah untuk melancarkan  jalan dakwah bilaman terjadi gangguan dan mengajak manusia untuk menyembah allah swt.
b.      Kebutuhan Hajiyat
Kebutuhan hajiyat islah kebutuhan-kebutuhan sekunder, yang mana bila tidak terwujudkan tidak sampai kepada ancaman keselamatan bagi manusia, namun akan mengalami kesulitan. Seperti adanya hukum rukhsah (keringanan), sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahab Khallaf adalah sebagi contoh kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.
Perlu diketahui bahwasutu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat islam, sebagaimana petunjuk allah swt dalam firmannya dalam Qs. Al-maaidah : 6.
$tB ߉ƒÌãƒ ª!$# Ÿ@yèôfuŠÏ9 Nà6ø‹n=tæ ô`ÏiB 8ltym .........."
Artinya : “...... Dan allah tidak hendak menyulitkan kamu.....”
Dan Qs. Al-Hajj ayat 78,
$tBur Ÿ@yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈûïÏd‰9$# ô`ÏB 8ltym 4 ..........."
Artinya : “.....Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan......”
c.       Kebutuhan Tahsiniyat
Kebutuhan tahsiniyat ialah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok tadi, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukan al-syatibi bahwa hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.
Tujuan syariat seperti ini, bisa disimak dalam beberapa ayat, diantaranya Qs. Al-maidah :6
`Å3»s9ur ߉ƒÌãƒ öNä.tÎdgsÜãŠÏ9 §NÏGãŠÏ9ur ¼çmtGyJ÷èÏR öNä3ø‹n=tæ öNà6¯=yès9 šcrãä3ô±n@ ÇÏÈ  
Artinya : “........Tetapi Dia (allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

B.     Peran Maqashid Al-syari’ah dalam pengembangan hukum Islam
Pengetahuan tentang Maqashid Syari’ah, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. [4]
Metode Istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syari’ah. Qiyas misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqasid syari’ahnya yang merupakan alasan logis (‘illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah : 90).
$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä $yJ¯RÎ) ãôJsƒø:$# ......... ÇÒÉÈ 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar.......”
Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqasid syari’at dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (‘illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.
Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, ‘illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kannya yang dikenal dengan al-maqis ‘alaih (tempat meng-qiyas-kan).
Jika tidak ada ayat atau hadist secara khusus yang akan di jadikan Al-Maqis ‘Alaih, tetapi termasuk kedalam syariat secara umum untuk memelihara sekurang-kurangnya satu diantara kebutuhan-kebutuhan tadi, dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian ilmu ushul fiqhi, apa yang dianggap Maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan Maslahat Mursalah.
Jika akan diketahui hukumnya itu ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas, kemudian kerena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode penetapan hukum melalui maqasid syari’ah dalam praktik-praktik istinbat tersebut, yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (maslahah mursalah), dan lainnya seperti istishab, sadd al-zari’ah, dan urf  (adat kebiasaan).disamping sebagai metode penetapan hukum melalui maqasiq syari’ah juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.

C.       Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Maslahah secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal itu dapat mengetahui secara jelas kenapa begitu. Setiap perintah allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa allah memerintahkan yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri maupun alasannya oleh allah atau tudak? [5]
seperti misalnya tujuan shalat untuk menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman allah dalam Qs. Al-ankabut ayat 45 :
ã@ø?$# !$tB zÓÇrré& y7ø‹s9Î) šÆÏB É=»tGÅ3ø9$# ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# ( žcÎ) no4qn=¢Á9$# 4‘sS÷Zs? ÇÆtã Ïä!$t±ósxÿø9$# ̍s3ZßJø9$#ur 3 ãø.Ï%s!ur «!$# çŽt9ò2r& 3 ª!$#ur ÞOn=÷ètƒ $tB tbqãèoYóÁs? ÇÍÎÈ  
Artinya :  “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Kemudian Maslahah sering juga disebut dengan istilah istidlal, istislah. Terhadap istilah ini ulama ushul berbeda-beda dalam memberikan definisi.

1.      Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan:
Maslahah yaitu maslahah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya maslahah tersebut.

2.      Abu Zahrah dalam kitabnya ushul fiqih menyatakan:
Maslahah atau istislah yaitu segala kemaslahatan yang ejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.

3.      Yusuf Musa mmemberikan pengertian:

Maslahah yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara’ dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemadaratan.
Menurut istilah malikiyah dan istilah al-Ghozali menyimpulkan bahwa maslahah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar’i dalam mensyari’atkan hukum.
Sebagai contoh maslahah ini dapat di rumuskan, misalnya pengumpulan Al-Qur’an dalam satu muskhaf, pembuatan mata uang, pencatatan perkawinan dan lain sebagainya yang kesemuanya merupakan ketetapan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, walaupun tidak ada ketegasan dari syara’ tentang diakui atau tidaknya dan kemaslahatan itu ternyata memang sejalan dengan tujuan pembinaan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

D.       Penerapan Al-Maslahah sebagai dalil & Metodologi Istinbat Hukum


Sudah kita ketahui bahwasannya Jenis-Jenis Al-Maslahah ada tiga macam, yaitu: Dhoruriyyah, Hajiyah dan Tahnisiyyah. Dari ketiga macam tersebut muncul beberapa mabadi / prinsip-prinsip bersifat global yang telah dijadikan metode para ahli fiqh dalam mencari istinbath hukum.


Dibawah ini adalah contoh dari prinsip-prinsip yang dimaksud :
1.    Ad-Dhororu Yuzaalu
“Wajib menghilangkan kerusakan yang telah terjadi"
Contoh: disyari’atkan konsep khiyar bagi akad yang memiliki kerusakan seperti khiyar terhadap barang yang memiliki aib, begitu juga diwajibkan berobat bagi yang sakit.
2.    Darul Mafaasid Awlaa Min Jalbil Al-Manaafi
“Menolak terjadinya kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahah”
Contoh: diharamkan menjual semua jenis khamr walaupun dapat memberi keuntungan ekonomi.
3.    Ad-Dhoruuroot Tubikhu Al-Makhdzurot
“dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan untuk melakukan hal yang dilarang”
Contoh: diperbolehkan bagi orang yang kelaparan di hutan belantara untuk memakan bangkai atau barang yang diharamkan syara’ demi keberlangsungan hidupnya.







BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Sebagai kesimpulan yang saya ambil, berkaitan dengan materi adalah, sebagai berikut :
1.      Maqashid al-Syari’ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari’atkan kepada umat manusia.
2.      Maqashid Syari’ah, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.
3.      Menurut istilah malikiyah dan istilah al-Ghozali menyimpulkan bahwa maslahah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar’i dalam mensyari’atkan hukum.
4.      Ulama Ushul Fiqh membagi jenis-jenis maslahah menjadi tiga bagian: Daruriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.
5.      Asas hukum Islam ada tiga yaitu tidak menyulitkan ('adamul kharaj), menyedikitkan beban (taqlil at-taklif) dan berangsur-angsur (tadrij fi at-tasyfa).
6.      Penerapan Al-Maslahah sebagai dalil dan metodologi istinbat hukum yang mempunyai contoh dari prinsip-prinsip yaitu Ad-dhororu yuzaalu, darul mafaasid awlaa min jalbil al-manaafi, ad-dhororuuroot tubiichu al-machdhzuurot.
B.     Saran

Di dalam pembahasan kami tentang “Metode Penetapan Hukum Melalui Maqasid Al-Syariah” yang menjadi point penting yaitu berbicara mengenai kemaslahatan umat manusia. Jadi saya berharap bahwa kita sebagai umat islam hendaklah mengetahui dan memahami bahwa selain al-qur’an dan hadis, masih banyak yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di dalam menyelesaikan problem atau masalah-masalah kekinian, salah satunya adalah Maqasid Syariah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam di dalam pembahasan kami mungkin masih jauh dari apa yang pembaca harapkan jadi kami mohon sarannya demi peningkatan pembuatan karya ilmiah kami selanjutanya.












DAFTAR PUSTAKA

Dr. Mardani, Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Artikel Kuliah.html, di akses tanggal 18 Juni 2014
Prof. Dr. H. Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008.



[1]  Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Artikel Kuliah.html

[2]  Dr. Mardani, Usul Fiqh, Ed. 1,( Cet. 1 ; Jakarta : Rajawali  Pers, 2013), Hal. 333.

[3] Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M. A, Ushul Fiqh, Ed. 1, ( Cet. 2 ; Jakarta : Kencana, 2008), Hal. 233.

[4]  Ibid, hal. 237

[5]  Dr. Mardani, Op.Cit, hal. 334

Tidak ada komentar: