Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI BLOG KAMI.....SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!!

Rabu, 15 Oktober 2014

Kumpulan Materi Tentang Ekonomi Islam



A. KONSEP DASAR MAKRO EKONOMI
Makro ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari perekonomian sebagai suatu kesatuan atau suatu studi tentang prilaku perekonomian secara keseluruhan. Dalam makro ekonomi juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada 4 komponen yaitu :
1.      Pengeluaran rumah tangga ( komsumsi rumah tangga )
2.      Pengeluaran pemerintah
3.      Pengeluaran perusahaan ( investasi )
4.      Ekspor dan impor
Þ        Masalah – Masalah Dasar Makro Ekonomi
Banyak alasan yang membuat Teori Makro ekonomi menjadi subyek penting karena ada beberapa permasalahan :
a.       Makro ekonomi merupakan pusat keberhasilan/kegagalan suatu bangsa.
b.      Makro ekonomi menjadi topik utama karena suatu negara bisa menanggung akibat besar pada prestasi ekonominyayang dihasilkan dari berbagai kebijakan ekonominya.
Þ        Konsep dan Tujuan Makro Ekonomi
Tujuan dari Makro ekonomi konvensional adalah :
1.        Output tinggi lalu pertumbuhan cepat
2.        Kesempatan kerja yang tinggi pengangguran terpaksa yang rendah
3.        Stabilitas harga dalam pasar bebas
4.        Perdagangan luar Negeri
“ Konsep Dasar Makro Ekonomi Dalam Islam “
Ada Beberapa Prinsip Makro Ekonomi Dalam Islam , Diataranya :
A.       Prinsip Tauhid
Prinsip tauhid dalam makro ekonomi Islam sangat esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya (hablumminnas), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hablumminallah). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur’an.
B.      Prinsip Keseimbangan
Kegiatan makro ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kesimbangan. Kesimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.
C.       Prinsip Khilafah
Manusia adalah Khalifah (wakil) Allah dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi mandat kekhalifahan, Allah SWT.
D. Prinsip Keadilan
Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an atau Sunnah Rasul. Adil dalam makro ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

B.  PERAN PEMERINTAH DALAM ISLAM
Nah, sebelum membahas bagaimana persfektif islam mengenai peran pemerintah, maka sebagai perbandingan perlu penjelasan mengenai bagaimana peranan pemerintah dari sisi konvensional terlebih dahulu.
 Dari segi konvensional, Peran Pemerintah didalam perekonomian suatu negara adalah bertujuan untuk Mengatur, Memperbaiki atau Mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta, Sehingga kemajuan dan perkembangan pembangunan suatu negara sangat tergantung pada pemerintah dalam mengatur termasuk didalamnya  perekonomian.
oleh karena itu, didaalm memahami bagaimana peran pemerintah secara universal, maka terlebih dahulu perlu diketaui fungsi pemerintah bagi perekonomian bagi suatu negara, diantaranya :
*      Fungsi Stabilisasi : Fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, social politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
*      Fungsi Distribusi : Fungsi Pemerintah Dalam Pemerataan Atau Distribusi Pendapatan.
*       Fungsi Alokasi : Fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
Pada dasarnya bahwa ada beberapa hal yang menjadi problem di dalam perkembangan perekonomian suatu negara, sehingga jika masalah-masalah tersebut tidak bisa di manage dan di atasi dengan baik, maka akan menyebabkan perekonomian suatu negara berada pada taraf yang memprihatinkan, problem uatamanya adalah inflasi dan pengangguran. Olehnya di dalam mengatur perekonomian suatu negara menggunakan 2 sistem kebijakan, yang mana familiar dikenal dengan istilah Kebijakan Fiskal & Kebijakan Moneter .
Jadi Peran Pemerintah Secara Umum :
Dalam menjalankan roda ekonomi, suatu Negara akan sangat tergantung pada sistem apa yang akan mereka anut,karena hal ini sangat mempengaruhi peran yang akan dijalankan oleh Negara tersebut.Selain itu ideology juga menjadi faktor penentu dalam sistem perekonomian disuatu Negara. Hal ini pula yang menjadi pembeda dalam kegiatan perekonomian yang akan terlihat jelas pada setiap kebijakan atau keputusan-keputusan dalam proses pengelolaan ekonomi suatu Negara.
Hal ini pula yang semangkin menjelaskan peran pemerintah/ Negara dalam hal pemerataan distribusi pendapatan dan sebagai pengawas, yang tujuannya untuk mengawasi kinerja sistem pasar agar terwujud mekanisme pasar bebas.
Dalam hal pemecahan permasalahan perekonomian ,berdasarkan fakta hakikat permasalahan ekonomi tergantung pada bagaimana distribusi harta dan jasa yanga ada dalam masyarakat tersebut, titik berat pemecahan permasalahan ekonomi yakni bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.
“ Peran Pemerintah Dari Konsep Islam “
       Nah, Adapun beberapa peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi berdasarkan pandangan islam, diantaranya adalah :
1.         Tanggung Jawab Pemerintah Menyejahterakan Rakyat
Dari segi tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, Islam Menentukan Fungsi Pokok Negara Dan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi, Yaitu Menghapuskan Kesulitan Ekonomi Yang Dialami Rakyat, Memberi Kemudahan Pada Akses Pengembangan Ekonomi Kepada Seluruh Lapisan Rakyat Dan Menciptakan Kemakmuran.
      Pentingnya tanggung jawab sehingga didalam al-qur’an dijelaskan bahwa ”Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (Thaha: 118-119).
Imam Al-ghazali Menguraikan Tanggung jawab Sosial Ekonomi Negara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas adalah :
” Tanggungjawab Penguasa Adalah Membantu Rakyat Ketika Mereka Mengahadapi Kelangkaan Pangan, Kelaparan Dan Penderitaan, Khususnya Ketika Terjadi Kekeringan Atau Ketika Harga Tinggi Sampai Rakyat Mendapat Penghasilan Kembali, Karena Dalam Keadaan Tersebut Sulit Bagi Mereka Memenuhi Dua Tujuan Tersebut.  Dalam Kondisi Tersebut Negara Harus Memberi Makanan Kepada Rakyat Dan Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Mereka Dari Kekayaan Negara Supaya Mereka Dapat Meningkatkan Pendapatan Mereka”.
2.         Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kebijakan Ekonomi.
Ada beberapa prinsip yang diterapkan pemerintahan islam dalam hal kebijakan ekonomi :
•      Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah swt.
•      Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan.
•      Prinsip Keadilan Dan Kemaslahatan
•      Prinsip Musyawarah, dll
3.       Praktik Penyelenggaraan Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Islam.
Di dalam pemerintahan Islam dimasa Rasulullah hingga para fukoha, praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti Baitul Maal, baitul mall adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung,  mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat.
C.  PENDAPATAN NASIONAL
Jadi pada bagian pendapatan nasional ini perlu adanya perbandingan dari segi konvensional dan dari segi persfektif islam, akan tetapi perlu diketahui terlebih dahulu defenisi pendapatan nasional itu sendiri.
Pendapatan Nasional adalah Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi / rumah tangga (RT), yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu (biasanya dalam kurun waktu 1 tahun). Secara sederhana pendapatan nasional (national income), merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun.
Nah, perlu juga kita ketahui bahwa, Pendapatan Nasional (national income) merupakan tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan keberhasilan dan kegagalan perekonomian suatu negara, dari tingkat kesempatan kerja, tingkat harga barang, dan posisi neraca pembayaran luar negeri, serta pendapatan per kapitanya. Jika faktor-faktor yang memengaruhi tersebut menunjukkan posisi yang sangat menguntungkan atau positif, maka tingkat keberhasilan atau tingkat kemajuan ekonomi suatu negara akan mudah tercapai, dan begitu pula sebaliknya.
Kemudian di dalam menghitung pendapatan nasional suatu negaraaa, maka dapat dilakukan beberapa pendekatan ( Approach ):
*         Pendekatan Produksi (Production Approach)
*         Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
*         Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
Kemudian perlu dipahami bahwa siklus aliran pendapatan  dan interksi antar pasar suatu negara di dalamnya terdapat empat pelaku utama ekonomi dalam konteks makro, dimana antara siklus pendapatan dan interaksi pasar tidak bida dipisahkan, karena yang demikian menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh suatu negara dengan adanya interksi pasar ini.
Sebagai Penjelas, Siklus aliran Pendapatan Dapat Di Gambarkan, Seperti :
“ Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam “
Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan Pendapatan Nasional riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (measure of economic welfare) pada suatu negara.
Namun, Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam terdapat beberapa perbedaan dalam Aktifitas ekonomi dengan ekonomi konvensional, Salah satunya adalah dalam Sistem Ekonomi Islam Menggunakan Parameter Falah, yaitu kesejateraan dunia dan akhirat.
Dalam konteks dunia, Falah merupakan konsep yang multidimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek mikro maupun makro atau dalam sektor riil dan moneter. Dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya memperhitungkan kesejahteraan dunia semata. Maka dari itu, selain memasukkan Unsur Falah, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
D.  KEBIJAKAN FISKAL
Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran penerintah.
Atau dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Þ       Macam – Macam Kebijakan Fiskal
1.              Kebijakan Fiskal Ekspansioner : peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
2.              Kebijakan Fiskal Kontraksioner: pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.
Þ       Masalah Utama Yang Dihadapi Suatu Negara, Sehingga Membutuhkan Kebijakan Fiskal, Masalah-Masalah Yang Dimaksud, Adalah :
*             Masalah waktu
*             Pertimbangan politis
*             Respon pelaku ekonomi
*             Dampak crowding-out
*             Kondisi perekonomian dunia/luar negeri.
Þ       Sumber Pendapatan Negara yang bersifat konvensional, secara garis besar didominasi oleh pajak, baik itu pajak luar negeri maupun pajak dalam negeri.
Þ       Sedangkan Sumber Pengeluaran yaitu dialokasikan untuk belanja baik itu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“ Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam “
ü  Kebijakan fiskal pada masa nabi Muhammad saw.
Pada zaman Rasulullah saw pemikiran dan mekanisme kehidupan politik dinegara islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai aqidah.Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia islam dipengaruhi oleh banyak factor, salah satunya karena fiskal merupakan bagaian dari instrument ekonomi public.
ü  Unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah saw.
Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini, maka Rasulullah saw malakukan upya-upaya yang dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan melakukan unsur-unsur ekonomi. Diantaranya adalah sebagai berikut :
a)             System ekonomi.
System ekonomi yang diterapkan Rasulullah saw berakar dari prinsip-prinsip qur’ani. Prinsip islam yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi.

b. Keuangan dan pajak
Pada tahun awal sejak dideklarasi sebagai Negara, madinah hampir tidak memiiki sumber pendapatan ataupun pengeluaran Negara. Seluruh tugas Negara dilkukan secara gotong royong dan sukarela.
C. Sumber-Sumber Pendapatan Negara.
a)      Berdasarkan jenisnya :
§  Pendapatan primer :
a.       Ghanimah : pendapatan dari hasil perang.
b.      Fay’i : harta peninggalan suku bani nadhir.
c.       Kharaj : pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika khaibar dilakukan pada tahun ke-7 hijriyah, jumlah kharaj dari tanah tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.
d.       Waqf
e.       Ushr : zakat dari hasil pertanian termasuk buah-buahan
f.       Jizyah : pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.
§  Pendapatan sekunder:
a.       Uang tebusan.
b.      Pinjaman.
c.       Amwal fadhla.
d.       Nawaib.
e.       Shodaqoh lain seperti qurban dan kaffarat.
f.       Hadiah.
b)     Berdasarkan sumbernya.
1.      Muslim : zakat, ushr, zakat fitrah, waqf, amwal fadhl, nawaib, shodaqoh lain, dan khums.
2.      Non-muslim : jizyah, kharaj, ushr ( 5% )
3.      Umum : ghanimah, fay’I, uang tebusan, pinjaman dari muslim atau non-muslim, dan hadiah dari pemimpin atau pemerintah.
d.      Pengeluaran Negara Di Masa Rasulullah Saw.
1.      Primer :
1.      pembiayaan pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan
2.      Pembiayaan gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara lainya
3.      Pembayaran upah kepada para sukarelawan.
4.      Pembayaran utang Negara.
2.      Sekunder.
1.      Bantuan untuk orang belajar agama di madinah.
2.      Hiburan untuk delegasi keagamaan.
3.      Hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya perjalanan mereka.
4.      Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
5.      Pembayaran tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah saw.
b)      Baitul maal



E.  KEBIJAKAN MONETER
Þ       Defenisi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.



Þ       Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
1.     Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)
Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat). Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar (easy monetary policy). Penerapan kebijakan ini seperti :
a.      Politik diskonto (penurunan tingkat suku bunga)
b.     Politik pasar terbuka (pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi).
c.      Politik cash ratio (penurunan cadangan kas)
d.     Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar)
2.     Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Kontractive Policy)
Kebijakan Moneter Kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).  Kebijakan ini dapat diterapkan berupa :
a.      Politik diskonto (peningkatan suku bunga)
b.     Politik pasar terbuka (penjualan surat berharga)
c.      Politik cash ratio (peningkatan cadangan kas)
d.     Politik kredit selektif (pengetatan pemberian kredit)
Þ            Instrumen Kebijakan Moneter
Terdapat 4 instrumen pokok kebijakan moneter :
1.         Politik Pasar Terbuka
Politik Pasar Terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah (government securities).
2.         Politik  Diskonto (Discount Rate)
Politik Diskonto Adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga.
3.          Politik Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio Cadangan Wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat.
4.         Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan Kredit Selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit.
Þ       Tujuan Kebijakan moneter :
Ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter ini, adalah :
1.     Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
2.     Menjaga kestabilan harga, artinya harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar
3.     Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.
4.     Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.
5.     Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
6.     Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.
7.     Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat.
8.     Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.
“ Kebijakan Moneter Menurut Persfektif Islam “
Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan AL Qur’an dalam QS.Al.An’am:152, yang berbunyi :
………وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ…
“……. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. …”
Mengenaistabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.
Pencapaian tujuan akhirnya dengan konvensional tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari’ah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya.
Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut.  Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebasbunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. 
Þ       Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Islam :
a.    Reserve Ratio
Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %.  Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknyasisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
b.    Moral Suassion
Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagaitanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. 
c.        Lending Ratio
Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalamhal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
d.    Refinance Ratio
Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance  ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance
ratio
turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
e.     Profit Sharing Ratio
Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis.  Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.
f.     Islamic Sukuk
Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintahakan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi.  Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. 
Þ       Instrumen Moneter Islam       
Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah menggunakan cadangan uang dan bukan suku bunga, bank sentral harus menggunakan kebijakan moneter untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output dalam periode menengah dan panjang dalam kerangka harga yang stabil dan sasaran sosio ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, tidak terlalu lambat tetapi tidak terlalu cepat, tetapi mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
1.         Mazhab Pertama (Iqtishaduna) = Baqir-Ash-Sadr
              Menurut mazhab Iqtishaduna, Instrument Yang Digunakan adalah berhubungan dengan konsumsi, tabungan dan investasi, serta perdagangan telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan  kebijakan moneter.
2.         Mazhab Kedua (Mainstream) = Umar Chapra
Tujuan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah menurut mazhab mainstream ini adalah Maksimisasi Sumber Daya (resources) untuk kegiatan Perekonomian  Produktif.

3.         Mazhab ketiga (Alternatif) = Melalui Proses
Mazhab ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikir- pemikir ilmiah Dr. M.A. Choudhury. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Menurut pemikiran yang ada pada mazhab ini, adalah bahwa kebijakan moneter itu adalah repeated gamer in the game theory dimana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang adalah seperti tambang yang melilit dan berlslope positif sebagai akibat dari know leadge induced process dan information sharing yang amat baik.

Tidak ada komentar: