A. KONSEP
DASAR MAKRO EKONOMI
Makro
ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari perekonomian sebagai suatu kesatuan
atau suatu studi tentang prilaku perekonomian secara keseluruhan. Dalam makro
ekonomi juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada 4
komponen yaitu :
1. Pengeluaran rumah tangga ( komsumsi rumah tangga )
2. Pengeluaran pemerintah
3. Pengeluaran perusahaan ( investasi )
4. Ekspor dan impor
Þ
Masalah – Masalah Dasar Makro Ekonomi
Banyak alasan yang membuat Teori
Makro ekonomi menjadi subyek penting karena ada beberapa permasalahan :
a. Makro ekonomi merupakan pusat keberhasilan/kegagalan
suatu bangsa.
b. Makro ekonomi menjadi topik utama karena suatu negara
bisa menanggung akibat besar pada prestasi ekonominyayang dihasilkan dari
berbagai kebijakan ekonominya.
Þ
Konsep dan Tujuan Makro Ekonomi
Tujuan dari Makro ekonomi konvensional adalah :
1. Output tinggi lalu pertumbuhan cepat
2. Kesempatan kerja yang tinggi pengangguran terpaksa
yang rendah
3. Stabilitas harga dalam pasar bebas
4. Perdagangan luar Negeri
“ Konsep
Dasar Makro Ekonomi Dalam Islam “
Ada Beberapa Prinsip Makro Ekonomi Dalam Islam ,
Diataranya :
A.
Prinsip Tauhid
Prinsip tauhid dalam makro ekonomi Islam sangat
esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan
kemanusiannya (hablumminnas), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah
(hablumminallah). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya
didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur’an.
B.
Prinsip Keseimbangan
Kegiatan makro ekonomi dalam Islam harus didasarkan
pada prinsip kesimbangan. Kesimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi,
tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan
kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin,
individu dan masyarakat.
C.
Prinsip Khilafah
Manusia adalah Khalifah (wakil) Allah dimuka bumi
yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi
mandat kekhalifahan, Allah SWT.
D.
Prinsip Keadilan
Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting
dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap
adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an atau Sunnah
Rasul. Adil dalam makro ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas
produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
B.
PERAN PEMERINTAH DALAM ISLAM
Nah,
sebelum membahas bagaimana persfektif islam mengenai peran pemerintah, maka
sebagai perbandingan perlu penjelasan mengenai bagaimana peranan pemerintah
dari sisi konvensional terlebih dahulu.
Dari segi konvensional, Peran Pemerintah didalam
perekonomian suatu negara adalah bertujuan untuk Mengatur, Memperbaiki atau Mengarahkan aktivitas ekonomi
dari pemerintah maupun sektor swasta, Sehingga kemajuan dan perkembangan
pembangunan suatu negara sangat tergantung pada pemerintah dalam mengatur
termasuk didalamnya perekonomian.
oleh karena itu, didaalm memahami bagaimana peran
pemerintah secara universal, maka terlebih dahulu perlu diketaui fungsi
pemerintah bagi perekonomian bagi suatu negara, diantaranya :
Pada dasarnya bahwa ada
beberapa hal yang menjadi problem di dalam perkembangan perekonomian suatu
negara, sehingga jika masalah-masalah tersebut tidak bisa di manage dan di
atasi dengan baik, maka akan menyebabkan perekonomian suatu negara berada pada
taraf yang memprihatinkan, problem uatamanya adalah inflasi dan pengangguran.
Olehnya di dalam mengatur perekonomian suatu negara menggunakan 2 sistem
kebijakan, yang mana familiar dikenal dengan istilah Kebijakan Fiskal & Kebijakan Moneter .
Jadi Peran Pemerintah
Secara Umum :
Dalam menjalankan roda ekonomi, suatu Negara akan sangat tergantung pada
sistem apa yang akan mereka anut,karena hal ini sangat mempengaruhi peran yang
akan dijalankan oleh Negara tersebut.Selain itu ideology juga menjadi faktor penentu
dalam sistem perekonomian disuatu Negara. Hal ini pula yang menjadi pembeda
dalam kegiatan perekonomian yang akan terlihat jelas pada setiap kebijakan atau
keputusan-keputusan dalam proses pengelolaan ekonomi suatu Negara.
Hal ini pula yang semangkin menjelaskan peran pemerintah/ Negara dalam hal
pemerataan distribusi pendapatan dan sebagai pengawas, yang tujuannya untuk
mengawasi kinerja sistem pasar agar terwujud mekanisme pasar bebas.
Dalam hal pemecahan permasalahan perekonomian ,berdasarkan fakta hakikat
permasalahan ekonomi tergantung pada bagaimana distribusi harta dan jasa yanga
ada dalam masyarakat tersebut, titik berat pemecahan permasalahan ekonomi yakni
bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.
“ Peran
Pemerintah Dari Konsep Islam “
Nah, Adapun beberapa peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi
berdasarkan pandangan islam, diantaranya adalah :
1. Tanggung Jawab Pemerintah Menyejahterakan
Rakyat
Dari
segi tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, Islam
Menentukan Fungsi Pokok Negara Dan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi, Yaitu
Menghapuskan Kesulitan Ekonomi Yang Dialami Rakyat, Memberi Kemudahan Pada
Akses Pengembangan Ekonomi Kepada Seluruh Lapisan Rakyat Dan Menciptakan
Kemakmuran.
Pentingnya tanggung jawab sehingga
didalam al-qur’an dijelaskan bahwa ”Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan
di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa
dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (Thaha:
118-119).
Imam Al-ghazali Menguraikan Tanggung jawab Sosial Ekonomi Negara,
sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas adalah :
”
Tanggungjawab Penguasa Adalah Membantu Rakyat Ketika Mereka Mengahadapi
Kelangkaan Pangan, Kelaparan Dan Penderitaan, Khususnya Ketika Terjadi
Kekeringan Atau Ketika Harga Tinggi Sampai Rakyat Mendapat Penghasilan Kembali,
Karena Dalam Keadaan Tersebut Sulit Bagi Mereka Memenuhi Dua Tujuan
Tersebut. Dalam Kondisi Tersebut Negara
Harus Memberi Makanan Kepada Rakyat Dan Memberikan Bantuan Keuangan Kepada
Mereka Dari Kekayaan Negara Supaya Mereka Dapat Meningkatkan Pendapatan
Mereka”.
2. Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kebijakan
Ekonomi.
Ada beberapa prinsip yang diterapkan pemerintahan
islam dalam hal kebijakan ekonomi :
•
Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah swt.
•
Prinsip Sumber Pengambilan
Keputusan.
•
Prinsip Keadilan Dan
Kemaslahatan
•
Prinsip Musyawarah, dll
3. Praktik Penyelenggaraan Kebijakan Ekonomi
Pemerintahan Islam.
Di dalam pemerintahan Islam dimasa Rasulullah hingga para fukoha, praktik
penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui
beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti Baitul Maal, baitul mall
adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan
negara untuk keperluan kemaslahatan ummat.
C. PENDAPATAN
NASIONAL
Jadi pada bagian pendapatan nasional ini perlu
adanya perbandingan dari segi konvensional dan dari segi persfektif islam, akan
tetapi perlu diketahui terlebih dahulu defenisi pendapatan nasional itu
sendiri.
Pendapatan Nasional adalah Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh
pemilik faktor-faktor produksi / rumah tangga (RT), yang digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu
(biasanya dalam kurun waktu 1 tahun). Secara sederhana pendapatan nasional
(national income), merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu
negara pada periode tertentu biasanya satu tahun.
Nah, perlu
juga kita ketahui bahwa, Pendapatan Nasional (national income) merupakan tolak
ukur yang paling baik untuk menunjukkan keberhasilan dan kegagalan perekonomian
suatu negara, dari tingkat kesempatan kerja, tingkat harga barang, dan posisi
neraca pembayaran luar negeri, serta pendapatan per kapitanya. Jika
faktor-faktor yang memengaruhi tersebut menunjukkan posisi yang sangat menguntungkan
atau positif, maka tingkat keberhasilan atau tingkat kemajuan ekonomi suatu
negara akan mudah tercapai, dan begitu pula sebaliknya.
Kemudian di
dalam menghitung pendapatan nasional suatu negaraaa, maka dapat dilakukan
beberapa pendekatan ( Approach ):
Kemudian
perlu dipahami bahwa siklus aliran pendapatan dan interksi antar pasar suatu negara di
dalamnya terdapat empat pelaku utama ekonomi dalam konteks makro, dimana antara
siklus pendapatan dan interaksi pasar tidak bida dipisahkan, karena yang
demikian menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh suatu negara
dengan adanya interksi pasar ini.
Sebagai
Penjelas, Siklus aliran Pendapatan Dapat Di Gambarkan, Seperti :
“ Pendapatan
Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam “
Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan Pendapatan Nasional riil dapat
dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (measure of economic
welfare) pada suatu negara.
Namun, Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam terdapat beberapa
perbedaan dalam Aktifitas ekonomi dengan ekonomi konvensional, Salah satunya
adalah dalam Sistem Ekonomi Islam
Menggunakan Parameter Falah, yaitu kesejateraan dunia dan akhirat.
Dalam konteks dunia, Falah merupakan konsep yang
multidimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek mikro maupun makro atau dalam
sektor riil dan moneter.
Dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya memperhitungkan
kesejahteraan dunia semata. Maka dari itu, selain memasukkan Unsur Falah, perhitungan pendapatan
nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi
instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan
umat.
D. KEBIJAKAN
FISKAL
Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
mengolah/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan
dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran penerintah.
Atau dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan
yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka
melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah
kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Þ
Macam –
Macam Kebijakan Fiskal
1.
Kebijakan Fiskal Ekspansioner :
peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk
meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah
untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
2.
Kebijakan Fiskal Kontraksioner:
pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk
menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk mengontrol inflasi.
Þ
Masalah
Utama Yang Dihadapi Suatu Negara, Sehingga Membutuhkan Kebijakan Fiskal, Masalah-Masalah Yang Dimaksud, Adalah :
Þ
Sumber Pendapatan
Negara yang bersifat konvensional, secara garis besar didominasi oleh pajak, baik
itu pajak luar negeri maupun pajak dalam negeri.
Þ
Sedangkan
Sumber Pengeluaran yaitu dialokasikan untuk belanja baik itu untuk
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“ Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam “
ü Kebijakan
fiskal pada masa nabi Muhammad saw.
Pada zaman
Rasulullah saw pemikiran dan mekanisme kehidupan politik dinegara islam
bersumber dan berpijak pada nilai-nilai aqidah.Lahirnya kebijakan fiskal di
dalam dunia islam dipengaruhi oleh banyak factor, salah satunya karena fiskal
merupakan bagaian dari instrument ekonomi public.
ü Unsur-unsur
kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah saw.
Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini,
maka Rasulullah saw malakukan upya-upaya yang dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu
dengan melakukan unsur-unsur ekonomi.
Diantaranya adalah sebagai berikut :
a)
System ekonomi.
System ekonomi
yang diterapkan Rasulullah saw berakar dari prinsip-prinsip qur’ani. Prinsip
islam yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata
dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi.
b. Keuangan dan
pajak
Pada tahun awal
sejak dideklarasi sebagai Negara, madinah hampir tidak memiiki sumber
pendapatan ataupun pengeluaran Negara. Seluruh tugas Negara dilkukan secara
gotong royong dan sukarela.
C.
Sumber-Sumber Pendapatan Negara.
a)
Berdasarkan jenisnya :
§ Pendapatan primer :
a.
Ghanimah : pendapatan dari hasil perang.
b.
Fay’i : harta peninggalan suku bani nadhir.
c.
Kharaj : pajak atas tanah yang dipungut kepada
non-muslim ketika khaibar dilakukan pada tahun ke-7 hijriyah, jumlah kharaj
dari tanah tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.
d.
Waqf
e.
Ushr : zakat dari hasil pertanian termasuk
buah-buahan
f.
Jizyah : pajak perkepala yang dipungut oleh
pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai imbalan bagi
keamanan diri mereka.
§ Pendapatan sekunder:
a.
Uang tebusan.
b.
Pinjaman.
c.
Amwal fadhla.
d.
Nawaib.
e.
Shodaqoh lain seperti qurban dan kaffarat.
f.
Hadiah.
b)
Berdasarkan sumbernya.
1.
Muslim : zakat, ushr,
zakat fitrah, waqf, amwal fadhl, nawaib, shodaqoh lain, dan khums.
2.
Non-muslim : jizyah,
kharaj, ushr ( 5% )
3.
Umum : ghanimah,
fay’I, uang tebusan, pinjaman dari muslim atau non-muslim, dan hadiah dari
pemimpin atau pemerintah.
d.
Pengeluaran
Negara Di Masa Rasulullah Saw.
1.
Primer :
1.
pembiayaan pertahanan, seperti persenjataan,
unta, kuda, dan persediaan
2.
Pembiayaan gaji untuk wali, qadi, guru, imam,
muadzin, dan pejabat Negara lainya
3.
Pembayaran upah kepada para sukarelawan.
4.
Pembayaran utang Negara.
2.
Sekunder.
1.
Bantuan untuk orang belajar agama di madinah.
2.
Hiburan untuk delegasi keagamaan.
3.
Hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta
biaya perjalanan mereka.
4.
Pembayaran utang untuk orang yang meninggal
dalam keadaan miskin.
5.
Pembayaran tunjangan untuk sanak saudara
Rasulullah saw.
b)
Baitul maal
E. KEBIJAKAN
MONETER
Þ Defenisi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan
pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan
uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya
merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal
(pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan
pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) juga
tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat
diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap
mempertahankan kestabilan harga. mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau
Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan
persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja
penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter
dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen
sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta
asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila
mengalami kesulitan likuiditas.
Þ
Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
1.
Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)
Kebijakan
Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan
ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli
masyarakat (permintaan masyarakat). Kebijakan ini diterapkan pada saat
perekonomian mengalami resesi atau depresi.
Kebijakan
moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar (easy
monetary policy). Penerapan kebijakan ini seperti :
a.
Politik diskonto (penurunan tingkat suku bunga)
b.
Politik pasar terbuka (pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan
obligasi).
c.
Politik cash ratio (penurunan cadangan kas)
d.
Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar)
2.
Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Kontractive Policy)
Kebijakan
Moneter Kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang
beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight
money policy). Kebijakan ini dapat diterapkan berupa :
a.
Politik diskonto (peningkatan suku bunga)
b.
Politik pasar terbuka (penjualan surat berharga)
c.
Politik cash ratio (peningkatan cadangan kas)
d.
Politik kredit selektif (pengetatan pemberian kredit)
Þ
Instrumen Kebijakan Moneter
Terdapat 4 instrumen pokok kebijakan moneter :
1.
Politik Pasar Terbuka
Politik Pasar Terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka
menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau
membeli surat-surat berharga pemerintah (government securities).
2.
Politik Diskonto (Discount Rate)
Politik Diskonto Adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan
jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga.
3.
Politik
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio Cadangan Wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang
yang beredar dengan cara menaikan atau menurunkan cadangan minimum yang harus
dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada
masyarakat.
4.
Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan Kredit Selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau
tidaknya suatu kredit.
Þ
Tujuan Kebijakan moneter :
Ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter ini, adalah :
1.
Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa
seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
2.
Menjaga kestabilan harga, artinya harga suatu barang merupakan hasil
interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di
pasar
3.
Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange)
dalam perekonomian.
4.
Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan
stabilitas tingkat harga.
5.
Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan
ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
6.
Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi
melalui sumber penerimaan yang normal.
7.
Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil,
pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa
sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas
kesempatan kerja masyarakat.
8.
Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan
dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang
masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.
“ Kebijakan Moneter Menurut Persfektif Islam
“
Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan
kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik
secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang
diharapkan dapat tercapai. Stabilitas
dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan
dengan manusia. Hal ini disebutkan AL Qur’an dalam QS.Al.An’am:152, yang berbunyi :
………وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ…
“……. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan
adil. …”
Mengenaistabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Chapra (Al Quran
Menuju Sistem Moneter yang Adil),
kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang,
sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan
melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian
untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.
Pencapaian tujuan akhirnya dengan konvensional tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari’ah berbeda dengan yang
konvensional terutama dalam pemilihan
target dan instrumennya.
Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem
bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate
tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol
kebijakan ekonomi moneter
dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebasbunga yang
dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem
bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.
Þ
Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Islam :
a. Reserve Ratio
Adalah suatu presentase tertentu
dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral,
misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar,
dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknyasisa uang
yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
b. Moral Suassion
Bank sentral dapat membujuk
bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagaitanggung jawab mereka
ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam
ekonomi.
c. Lending Ratio
Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah
Lending (meminjamkan), lending ratio dalamhal ini berarti Qardhul Hasan
(pinjaman kebaikan).
d.
Refinance Ratio
Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman
bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan
ketika refinance
ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
e. Profit Sharing Ratio
Ratio bagi keuntungan (profit sharing
ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat
menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank
sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk
nasabah akan ditingkatkan.
f.
Islamic Sukuk
Adalah obligasi pemerintah,
di mana ketika terjadi inflasi,
pemerintahakan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke
bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi.
Jadi
sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang
beredar.
Þ
Instrumen Moneter Islam
Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam
adalah menggunakan cadangan uang dan bukan suku bunga, bank sentral harus
menggunakan kebijakan moneter untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam
sirkulasi uang yang mencukupi untuk untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam
output dalam periode menengah dan panjang dalam kerangka harga yang stabil dan
sasaran sosio ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang
pas, tidak terlalu lambat tetapi tidak terlalu cepat, tetapi mampu menghasilkan
kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
1.
Mazhab Pertama (Iqtishaduna) = Baqir-Ash-Sadr
Menurut mazhab Iqtishaduna, Instrument Yang Digunakan adalah
berhubungan dengan konsumsi, tabungan dan investasi, serta perdagangan telah
menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter.
2.
Mazhab Kedua (Mainstream) = Umar Chapra
Tujuan kebijakan moneter yang dilakukan
pemerintah menurut mazhab mainstream ini adalah Maksimisasi Sumber Daya (resources)
untuk kegiatan Perekonomian Produktif.
3.
Mazhab ketiga (Alternatif) = Melalui Proses
Mazhab ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikir- pemikir ilmiah Dr. M.A.
Choudhury. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah
berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas
sektor riil. Menurut pemikiran yang ada pada mazhab ini, adalah bahwa kebijakan moneter itu adalah repeated gamer
in the game theory dimana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang adalah
seperti tambang yang melilit dan berlslope positif sebagai akibat dari know
leadge induced process dan information sharing yang amat baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar