MATERI
TENTANG PERKEMBANGAN EKONOMI DI MASA ORDE BARU
OLEH :
HERIANTI ( 01123110)
A.
Sejarah
Perekonomian Indonesia Masa Orde Baru
Perlu
diketahui bahwa masa orde baru juga biasa di sebut awal mula munculnya masa
demokrasi pancasila. Di mana masa orde baru ini pemerintahan berada di tangan
suharto yang mana kala itu menjadi sebagai seorang presiden.
Pada masa
orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan
terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses
menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas
ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan
perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa
pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan
ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang
dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan
ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik,
pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Program
pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan inflasi
agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah
perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini
adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya
demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
Nah,
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang
terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika
Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat
tinggi, 650% setahun,” dalam artian kepemimpinan suharto di awal
pemerintahannya dihadapkan pada kondisi perekonomian negara indonesia dalam
kondisi yang sangat terpuruk.
Adapun
langkah pertama suharto yang bisa dikatakan berhasil kala ia memimpin adalah
mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua
tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang
berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Hal itu dilakukan dengan
menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi
pasar, dan memperhatikan ekonomi pasar serta merangkul negara-negara barat
untuk menarik modal.
Setelah itu
di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan
ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan
mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1.
Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki
sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
a. Rendahnya
penerimaan Negara
b. Tinggi
dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
c. Terlalu
banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
d. Terlalu
banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang
sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
Untuk
melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
1.
Mengadakan operasi pajak
2.
Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan
dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
Selain itu,
perlu diketahui bahwa Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah
ekonomi yang dihadapi Indonesia kala itu, yaitu dengan mencanangkan sasaran
yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara
periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dengan
melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh
pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank
Dunia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya.
Pelita
berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.
1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret
1974)
Dilaksanakan
pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan
Orde Baru.
·
Tujuan Pelita I :
Untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi
pembangunan dalam tahap berikutnya.
·
Sasaran Pelita I :
Pangan,
Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan
rohani.
·
Titik Berat Pelita I :
Pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi
melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa
Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari
1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini
merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak
melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu
banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran
barang-barang buatan Jepang.
2. Pelita II (1 April 1974 – 31
Maret 1979)
Sasaran yang
hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun.
Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi.
Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
3. Pelita III (1 April 1979 – 31
Maret 1984)
Pelita III
lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan
ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan
nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan
masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi
Pembagunan adalah sebagai berikut.
1.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31
Maret 1989)
Pada Pelita
IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil
yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984
Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia
berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari
FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan
prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga
dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.
5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret
1994)
Pada Pelita
V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk
memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya
serta menghasilkan barang ekspor.
Pelita V
adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu
dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita
VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk
memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
6. Pelita VI (1 April 1994 – 31
Maret 1999)
Titik
beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri
dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama
pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara
Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik
dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
Disamping
itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan
pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar
pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah
penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia.
Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus
sukses pembangunan ekonomi.
Keberhasilan
Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan
pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan
perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru,
dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan
energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan
Suharto pada masa Orde Baru, oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk
membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.
Namun,
dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat
dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan
Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.
B. Kondisi
Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru
Pelita VI (1
April 1994 – 31 Maret 1999)
Pada masa ini
pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan
ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Namun Pelita
VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik
lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.
Indonesia
dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula
berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya
menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah
jalan.
Kondisi
ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang
dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.
Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian
Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh..
Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan
ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat
terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi
sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi
kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Pembagunan
tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang
menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian.
Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian
nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia
gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.
C. Dampak
Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program
pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat
secara konkrit.
2.
Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras
terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada
beras).
3.
Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat.
4.
Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi
pendidikan dasar yang semakin meningkat.
d. Dampak
Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1.
Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber
daya alam
2.
Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan
pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
3.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi
sosial)
4.
Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
5.
Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat
dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung
terpusat dan tidak merata.
6.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi
tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan
berkeadilan.
7.
Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara
fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
8.
Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan
di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti
Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi
penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun
1997.
KESIMPULAN
Negara
Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang menganut sistem
Demokrasi Pancasila. Sebelum menganut Demokrasi Pancasila , Indonesia telah
menganut sistem Demokrasi Liberal/Parlementer , Demikrasi Terpimpin dan
terakhir sistem Demokrasi Pancasila hingga sekarang. Demokrasi Pancasila masih
kita anut karena nilai – nilai dan makna yang terkandung di dalamnya sesuai
dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu telah digambarkan dalam
prinsip pokok Demokrasi Pancasila yaitu :
1.
Pemerintahan
berdasarkan hukum , dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia ialah
negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtstaat), pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), dan kekuasaan yang tertinggi
berada di tangan MPR.
2.
Perlindungan
terhadap hak asasi manusia.
3.
Pengambilan
keputusan atas dasar musyawarah.
4.
Peradilan
yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh
Presiden, BPK, DPR atau lainnya.
5.
Adanya
partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk
menyalurkan aspirasi rakyat”.
6.
Pelaksanaan
Pemilihan Umum.
7.
Kedaulatan
adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD
1945).
8.
Keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
9.
Pelaksanaan
kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri,
masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung
tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
Tujuan Demokrasi Pancasila adalah
untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap
berdemokrasi seharusnya. Dan menjadikan semua teratur tanpa terjadi hal – hal
yang melewati batas norma kesopanan
MATERI
TENTANG PERKEMBANGAN EKONOMI DI MASA ORDE BARU
OLEH :
RISMA
( 01123108 )
MUH.DARWIS
( 01123120)
A.
Sejarah
Perekonomian Indonesia Masa Orde Baru
Perlu
diketahui bahwa masa orde baru juga biasa di sebut awal mula munculnya masa
demokrasi pancasila. Di mana masa orde baru ini pemerintahan berada di tangan
suharto yang mana kala itu menjadi sebagai seorang presiden.
Pada masa
orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan
terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses
menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas
ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan
perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa
pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan
ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang
dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan
ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik,
pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Program
pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan inflasi
agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah
perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini
adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya
demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
Nah,
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang
terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika
Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat
tinggi, 650% setahun,” dalam artian kepemimpinan suharto di awal
pemerintahannya dihadapkan pada kondisi perekonomian negara indonesia dalam
kondisi yang sangat terpuruk.
Adapun
langkah pertama suharto yang bisa dikatakan berhasil kala ia memimpin adalah
mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua
tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang
berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Hal itu dilakukan dengan
menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi
pasar, dan memperhatikan ekonomi pasar serta merangkul negara-negara barat
untuk menarik modal.
Setelah itu
di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan
ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan
mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1.
Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki
sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
a. Rendahnya
penerimaan Negara
b. Tinggi
dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
c. Terlalu
banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
d. Terlalu
banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang
sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
Untuk
melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
1.
Mengadakan operasi pajak
2.
Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan
dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
Selain itu,
perlu diketahui bahwa Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah
ekonomi yang dihadapi Indonesia kala itu, yaitu dengan mencanangkan sasaran
yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara
periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dengan
melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh
pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank
Dunia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya.
Pelita
berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.
1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret
1974)
Dilaksanakan
pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan
Orde Baru.
·
Tujuan Pelita I :
Untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi
pembangunan dalam tahap berikutnya.
·
Sasaran Pelita I :
Pangan,
Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan
rohani.
·
Titik Berat Pelita I :
Pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi
melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa
Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari
1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini
merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak
melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu
banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran
barang-barang buatan Jepang.
2. Pelita II (1 April 1974 – 31
Maret 1979)
Sasaran yang
hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun.
Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi.
Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
3. Pelita III (1 April 1979 – 31
Maret 1984)
Pelita III
lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan
ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan
nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan
masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi
Pembagunan adalah sebagai berikut.
1.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31
Maret 1989)
Pada Pelita
IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil
yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984
Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia
berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari
FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan
prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga
dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.
5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret
1994)
Pada Pelita
V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk
memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya
serta menghasilkan barang ekspor.
Pelita V
adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu
dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita
VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk
memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
6. Pelita VI (1 April 1994 – 31
Maret 1999)
Titik
beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri
dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama
pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara
Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik
dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
Disamping
itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan
pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar
pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah
penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia.
Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus
sukses pembangunan ekonomi.
Keberhasilan
Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan
pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan
perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru,
dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan
energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan
Suharto pada masa Orde Baru, oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk
membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.
Namun,
dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat
dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan
Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.
B. Kondisi
Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru
Pelita VI (1
April 1994 – 31 Maret 1999)
Pada masa ini
pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan
ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Namun Pelita
VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik
lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.
Indonesia
dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula
berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya
menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah
jalan.
Kondisi
ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang
dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat.
Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian
Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh..
Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan
ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat
terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi
sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi
kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Pembagunan
tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang
menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian.
Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian
nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia
gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.
C. Dampak
Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program
pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat
secara konkrit.
2.
Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras
terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada
beras).
3.
Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat.
4.
Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi
pendidikan dasar yang semakin meningkat.
d. Dampak
Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1.
Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber
daya alam
2.
Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan
pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
3.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi
sosial)
4.
Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
5.
Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat
dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung
terpusat dan tidak merata.
6.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi
tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan
berkeadilan.
7.
Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara
fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
8.
Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan
di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti
Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi
penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun
1997.
KESIMPULAN
Negara
Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang menganut sistem
Demokrasi Pancasila. Sebelum menganut Demokrasi Pancasila , Indonesia telah
menganut sistem Demokrasi Liberal/Parlementer , Demikrasi Terpimpin dan
terakhir sistem Demokrasi Pancasila hingga sekarang. Demokrasi Pancasila masih
kita anut karena nilai – nilai dan makna yang terkandung di dalamnya sesuai
dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu telah digambarkan dalam
prinsip pokok Demokrasi Pancasila yaitu :
1.
Pemerintahan
berdasarkan hukum , dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia ialah
negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtstaat), pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), dan kekuasaan yang tertinggi
berada di tangan MPR.
2.
Perlindungan
terhadap hak asasi manusia.
3.
Pengambilan
keputusan atas dasar musyawarah.
4.
Peradilan
yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh
Presiden, BPK, DPR atau lainnya.
5.
Adanya
partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk
menyalurkan aspirasi rakyat”.
6.
Pelaksanaan
Pemilihan Umum.
7.
Kedaulatan
adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD
1945).
8.
Keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
9.
Pelaksanaan
kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri,
masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung
tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
Tujuan Demokrasi Pancasila adalah
untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap
berdemokrasi seharusnya. Dan menjadikan semua teratur tanpa terjadi hal – hal
yang melewati batas norma kesopanan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar