MATERI
PEREKONOMIAN INDONESIA
“SEJARAH
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
PADA
MASA ORDE LAMA”
Pada awal
kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi
kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri
kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan
mengurangi tingkat ketergantungan luar negri.
Masa orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka.
Pada saat itu,keadaan ekonomi Indonesia mengalami stagflasi.
Pemerintahan
pada masa orde lama dibagi menjadi tiga yaitu
- Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Kemudian
Pada masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk disebabkan
oleh :
A.
Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk
sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah
RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan
mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu)
mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada
bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori
moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat
harga.
b. Adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
c. Kas
Negara kosong.
d.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :
1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR.
Surachman pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan
Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah
dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan
India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak
dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera
dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan
yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu :
masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan
administrasi perkebunan-perkebunan.
4. .Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan
beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan,
diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor
pertanian merupakan sumber kekayaan).
- Masa Demokrasi
Liberal (1950-1957)
Kondisi
Ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut :
a. Setelah
pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Bangsa
Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi, seperti yang telah ditetapkan
dalam hasil KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun
rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.
b. Politik
Keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda.
c.
Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem
ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
d. Tidak
stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah
untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat.
e. Defisit
yang harus ditanggung pemerintah RI pada waktu itu sebesar Rp. 5,1 miliar.
f. Ekspor
Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan.
g. Angka
pertumbuhan jumlah penduduk besar.
Usaha untuk memperbaiki perekonomian pada masa demikrasi Liberal ialah :
Usaha untuk memperbaiki perekonomian pada masa demikrasi Liberal ialah :
1) Gunting
Syarifuddin
Kebijakan
gunting syarifuddin adalah pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini
dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 dengan cara memotong semua uang memotong
semua uang yang bernilai Rp. 2,50 keatas hingga nilainya tinggal setengahnya.
2) Program
Benteng (benteng group)
Gagasan
program benteng dituangkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dalam program
kabinet Natsir (September-April 1951). Selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang
700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program Benteng
ini.
3)
Nasionalisasi de javasche bank
Pada tanggal
19 Juni 1951, kabinet Sukiman membentuk nasionalisasi De Javasche Bank. Pada
tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang
nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan
Bank Sirkulasi.
4) Sistem
Ekonomi Ali-Baba
Diprakarsai
oleh Iskaq Tjokrohadisurjo, menteri perekonomian dalam kabinet Ali
Sastroamijoyo I. Dalam kebijakan Ali Baba, pengusaha non pribumi diwajibkan
memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa
indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Selanjutnya, pemerintah
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swata nasional dan memberikan
perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
5)
Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa
pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa
untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan
pihak Belanda. Misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7
Januari 1956 dicapai kesepakatan sebagai berikut :
a.
Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
b. Hubungan
Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
c. Hubungan
Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh
perjanjian lain antara kedua belah pihak.
6) Rencana Pembangunan Lima
tahun (RPLT)
Pada masa kabinet Ali
Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang disebut Biro Perancang Negara. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri
perancang nasional. Pada bulan Mei 1956, Biro ini berhasil menyusun Rencana
Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun
1956-1961. Rencana Undang-Undang tentang rencana Pembangunan ini disetujui oleh
DPR pada tanggal 11 November 1958. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan mencapai
Rp. 12,5 miliar.
7)
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Ketegangan
antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Djuanda untuk sementara waktu dapat
diredakan dengan diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Ir. Djuanda
sebagai Perdana Menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah
rencana pembangunan itu agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang
menyeluruh untuk jangka panjang.
Namun demikian kesemua program dan rencana tersebut
tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa
faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :
·
Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang
relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian
keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah
politik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada
masa-masa ini kepentingan politik tampak lebih dominan, seperti mengembalikan
negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas
pemberontakan di daerah-daerah, dan masalah politik sejenisnya. Akibat lanjut
dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk
kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan
perang.
·
Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja
setiap kabinet yang dibentuk ( sistem parlementer saat itu ). Tercatat tidak
kurang dari 13 kali kabinet berganti saat itu. Akibatnya program-program dan
rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan
dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.
·
Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang
memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping kutusan
individu/ pribadi, dan partai lebih dominan dari pada kepentingan pemerintah
dan negara.
·
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan
sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indoneisa (
liberalis, 1950 -1957 ) dan etatisme ( 1958 -1965 ). Akibat yang ditimbulkan dari
sitem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada periode tersebut dapat
dilihat pada bukti-bukti berikut :
1.
Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan
komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
2.
Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk
proyek ‘Mercu Suar’.
3.
Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru
ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat
dicegah kembali.
4.
Keadaan tersebut masih diperparanh dengan laju
pertumbuhan penduduk ( 2,8 % ) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi
saat itu, yakni sebesar 2,2 %.
- Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Strukur
Ekonomi Indonesia pada waktu itu menjurus kepada sistem etatisme, artinya
segala-galanya diatur dan dipegang oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan ekonomi
banyak diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip
ekonomi banyak yang diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun meningkat
40 kali lipat. Dari Rp. 60,5 miliar pada tahun 1960 menjadi Rp. 2.514 miliar
pada tahun 1965, sedangkan penerimaan negara pada tahun 1960 sebanyak Rp. 53,6
miliar, hanya meningkat 17 kali lipat menjadi Rp. 923,4 miliar. Mulai bulan
Januari – Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi Rp. 11 miliar, sedangkan
penerimaan negara hanya Rp. 3,5 miliar. Defisit yang semakin meningkat ditutup
dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Akibatnya menambah berat
angka inflasi.
Dalam rangka
membendung inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat,
maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya tentang
penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :
1) Uang
kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50.
2) Uang
kertas pecahan bernilai Rp. 1000 menjadi Rp. 100.
3) Pembekuan
semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000
Usaha Pemerintah ini tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dekon dinyatakan sebagai dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia. Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, Dekon mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Pada tahun 1961-9162 harga barang-barang pada umumnya naik 400%. Politik Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.
Usaha Pemerintah ini tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dekon dinyatakan sebagai dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia. Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, Dekon mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Pada tahun 1961-9162 harga barang-barang pada umumnya naik 400%. Politik Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.
Pada tanggal
13 Desember 1965 melalui penetapan Presiden No. 27 tahun 1965, diambillah
langkah devaluasi dengan menjadikan Uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.
Sehingga uang rupiah baru semestinya bernilai 1000 kali lipat uang lama. Akan
tetapi didalam Masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi uang rupiah baru. Akibatnya, tindakan moneter pemerintah menekan inflasi
ini malah meningkatkan angka inflasi.
Pada masa
Demokrasi terpimpin ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan oleh
pemerintah. Akibatnya pemerintah harus mengadakan peneluaran-pengeluaran yang
sangat besar, sehingga harga-harga kebutuhan pokok makin melambung tinggi.
Tingkat harga paling tinggi terjadi pada tahun 1965, yaitu sebesar 200%-300%
dari tahun sebelumnya, seiring dengan ekspor yang semakin lesu dan impor yang
dibatasi karena lemahnya devisa.
Dalam rangka
pelaksanaan ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno merasa perlu untuk
mempersatukan semua bank negara kedalam satu bank sentral. Untuk itu
dikeluarkan penpres No. 7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal Milk
Negara. Tugas bank tersebut sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum.
Untuk mewujudkan tujuan itu maka dilakukan peleburan bank-bank negara Seperti
Bank koperasi dan Bank Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan negara,
Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Bank Negara
Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan pekerjaan dan tugas
masing-masing.
KESIMPULAN
Bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama
(terutama) di sebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi fisik maupun non
fisik selama penduduk Jepang , Perang Dunia II , dan perang revolusi , serta
gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah) di
tambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim
tersebut. Dapat dimengerti bahwa dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri
seperti ini , sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian
dengan baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar