BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Melihat pada kondisi
nyata ekonomi kerakyatan yang berkembang di Indonesia, memang kurang mendapat
pengaruh yang nyata dalam sistem ekonomi di Indonesia. Peran ekonomi kerakyatan
ini seakan-akan digantikan dengan peran sistem ekonomi dunia seperti liberalisme
yang berbeda dengan watak dan budaya bangsa Indonesia.
Menurut
(Mubyarto;1988), sistem yang harusnya dikembangkan pada perekonomian Indonesia
sesungguhnya adalah sistem ekonomi kerakyatan pada 3 sektor yaitu BUMN (Badan
Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi. Dari
ketiganya, Koperasi dijadikan sebagi dasar pengaturan kegiatan perekonomian
nasional. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia adalah implikasi
dari perkembangan sistem perekonomian kerakyatan di Indonesia. Pentingnya
perekonomian yang berpihak kepada rakyat menjadi dasar bagi lahirnya Pasal 27
dan 33 Undang Undang Dasar 1945. Kedua pasal tersebut kemudian menjadi dasar
pertimbangan dilahirkannya undang-undang Perkoperasian (UU Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 1992). Dengan demikian, tampak jelas adanya keterkaitan yang
erat antara ekonomi kerakyatan dengan Koperasi.
B.
Rumusan
Masalah
Berdasarkan
latar belakang diatas, maka makalah ini dapat dirumuskan, antara lain, sebagai
Berikut :
a.
Bagaimana
Perkembangan Ekonomi Kerakyatan ?
b. Konsep Koperasi di Indonesia ?
c. Wujud Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan ?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Perkembangan
Ekonomi Kerakyatan
Menurut (Mubyarto
dalam Sugiharto,Toto;2012), mengungkapkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah
Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan
rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada
ekonomi rakyat.
Berdasarkan bunyi
kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi Indonesia yang
harus berbasis pada rakyat, dapat dirumuskan perihal substansi ekonomi
kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut:[1]
1. Partisipasi seluruh
anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional dalam
perekonomian kerakyatan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang
menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusian.”
2. Partisipasi
seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional.
Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap
anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Dengan kata lain,
dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib
menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi setiap warga negara di Indonesia.
3. Kegiatan
pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus
berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota
masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota
masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi Implikasi dan
perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan memang harus
dikembangkan dengan memperhatiakn kondisi yang ada. Pengembangan saat ini bisa
kita lihat dengan adanya penciptaan sumber-sumber ekonomi bagi msyarakat,
maupun progam ekonomi pro rakyat.
Bertolak dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama
penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengembangan dan
peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda
perekonomian. Menurut (Heriyadi,M;2012), bila tujuan utama ekonomi kerakyatan
itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis
besarnya meliputi lima hal berikut: (1) tersedianya peluang kerja dan
penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat; (2)
terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang
membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar; (3)
terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara
anggota masyarakat; (4) terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma
bagi setiap anggota masyarakat; dan (5) terjaminnya kemerdekaan setiap anggota
masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.[2]
B.
Konsep
Koperasi di Indonesia
Menurut Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Di Indonesia sendiri
konsep Koperasi ini mulai berkembang pada Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto,
Jawa Tengah pada tahun 1896. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Mohammad Hatta
sehingga lebih dikenal dengan nama bapak Koperasi.
Dalam perkembangan dan peranan dalam perekonomian Indonesia koperasi
memiliki beberapa prinsip, asas, maupun fungsi yang mendasari gerak langkah
koperasi di Indonesia. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
(1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (2) pengelolaan dilakukan secara
demokrasi; (3) pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha
masing-masing anggota; (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (5)
kemandirian; (6) pendidikan perkoperasian; dan (7) kerjasama antar koperasi.
Menurut (Anoraga,Pandji,dkk;1998) mengungkapkan bahwa ada 2 asas koperasi di
Indonesia yaitu asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran budi hati
nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi dan asas kegotong-royongan,
yang berarti bahwa koperasi terdapat keninsyafan dan semangata bekerja sama,
rasa tanggungjawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri. Fungsi Koperasi
Berdasarkan UU No. 25/1992 Pasal 4 adalah membangun dan mengembangkan potensi
dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; berperan serta secara aktif
dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh
perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan berusaha untuk mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Menurut (Anoraga,Pandji,dkk;2002), dalam situasi perekonomian dunia yang
semakin cepat ini kehadiran Koperasi yang mandiri dan mampu secara agrgat
sangatlah dibutuhkan.[3]
Mengingat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional Koperasi mandiri
akan mampu mberkontribusi pada perekonomian secara nasional. Peran serta
masyarakat dan pemerintah harus ada dalam pengembangan koperasi yang dapat
berkembang secara cepat. Dalam kerangka yang
lebih makro suatu perekonomian merupakan suatu bangunan yang terdiri
dari berbagai pelaku yang dikenal dengan kelompok produsen dan kelompok konsumen.
Di dalam suatu negara berkembang organisasi ekonomi dari
masing-masing pelaku tadi menjadi semakin komplek, karena selain pemerintah
dan swasta sebenarnya masih ada dua kelompok lain yaitu koperasi dan
sektor rumah tangga. Kelompok yang disebut terakhir, perlu mendapatkan
pencermatan tersendiri, karena mungkin ia dapat berada di dalam koperasi, atau
menjadi suatu unit usaha sendiri, atau merupakan pendukung
usaha swasta yang ada. Inilah yang sebenarnya perlu kita lihat dalam
kerangka yang lebih luas.
C.
Wujud Peranan
Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan
Koperasi merupakan
badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya atau masyarakat
akan tetapi dalam menjalankan tugasnya tentu saja koperasi memiliki beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi maju atau tidaknya Koperasi. Secara jelas
berarti koperasi sangatlah berperan dalam pelaksananaan sistem ekonomi
kerakyatan di Indonesia.
Menurut (Kartasasmita;2007), mendefinisikan koperasi sebagai
organisasi swadaya (self-helf organization) yang berbeda dari organisasi
swadaya lainnya, karena memiliki karakteristik yang berbeda.[4]
Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi
didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan [5].
Menurut
(Soetrisno;2003), menyatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilihan bentuk
organisasi ekonomi dalam menghadapi era globalisasi. Alasannya adalah karena
koperasi sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri
sendiri secara bersama-sama yang didasari oleh prinsip “self help and
cooperation.” Sejalan dengan pernyataan di atas menurut
(Krisnamurthi;2002), koperasi dipandang memilik peranan strategis dalam
perekonomian Indonesia, antara lain, karena tiga bentuk eksistensi koperasi.
Ketiga bentuk eksistensi dimaksud, menurut (Krisnamurthi;2002) adalah: (1)
koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha
tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat; (2) koperasi
telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain; dan (3) koperasi menjadi
organisasi yang dimiliki oleh anggotanya.
Tentang pentingnya
peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia, lebih jauh bahwa koperasi di
Indonesia, yang pendiriannya dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, merupakan
lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya yakni memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga
negara.[6]
Dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan bentuk dari implementasi ekonomi
kerakyatan, sistem perekonomian yang lebih mementingkat kesejahteraan dan
kemakmuran orang banyak bukan orangper orang. Bentuk organisasi ekonomi ini,
selain merupakan konstituen sistem ekonomi kerakyatan, juga merupakan bentuk
organisasi ekonomi yang cocok bagi karakteristik bangsa Indonesia yang, menurut
(Hariyono dalam Sugiharto,Toto;2012), lebih bersifat “homo societas” daripada “homo
economicus” yakni lebih mengutamakan hubungan antar manusia daripada
kepentingan ekonomi atau materi.Koperasi sebagai wahana persatuan dan berperan
sertanya rakyat dalam kegiatan ekonomi yang efektif dan produktif yang
merupakan tujuan dari rangkaian usaha yang diselenggarakan, sehingga makin
dekat degan tujuan perekonomian yang direncanakan oleh Pancasila dan UUD 1945
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari hasil kajian
diatas maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi selaras dengan penegembangan
dengan ekonomi kerakyatan. Tetapi harus ada Reformasi ekonomi yang diperlukan
Indonesia adalah reformasi dalam sistem ekonomi, yaitu pembaruan aturan main
berekonomi menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui
peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Jika kini orang menyebutnya
sebagai perekonomian yang bersifat kerakyatan, maka artinya sistem atau aturan
main berekonomi harus lebih demokratis dengan partisipasi penuh dari ekonomi
rakyat.
Inilah demokrasi
ekonomi yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya. Keberadaan
beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat,
walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat
bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat: Pertama, koperasi dipandang sebagai
lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha
tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kedua, koperasi telah menjadi alternatif
bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa
manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.
B.
Saran
Dalam
mempelajari menajemen koperasi khususnya mengenai peran koperasi dalam
pengembangan sistem ekonomi kerakyatan menjadi sebuah hal yang penting untuk
diketahui. Selain itu dalam pembuatan makalah ini kami menyadari bahwa masih
banyak kekurangan dan kesalahan, olehnya itu saran dan kritik sangat kami
harapkan, demi perbaikan karya ilmiah kami selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Study -Succes. Blogspot. Com/
Peran- Koperasi- dalam- Pengembangan-Ekonomi-Kerakyatan.Html,Di akses Tanggal 20
Desember 2014.
H3r1y4d1.Wordpress.Com/Peranan-Ekonomi-Kerakyatan-Sebagai-Landasan-Perekonomian-Indonesia) Diakses Selasa, 20
Desember 2014.
Heriyadi.M. Peranan
Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Perekonomian Indonesia; Gramedia; Jakarta,2012.
Sugiharto,Toto.
Ekonomi
Kerakyatan dalam Tatanan Ekonomi Indonesia Peran Koperasi, Grafindo
Persada; Jakarta, 2012.
Puskopditbkcukalimantan.Org/Index.php/berita-cu/-
Ekonomi- Kerakyatan-Dalam-Tatanan-Ekonomi-Indonesia-Peran-Koperasi.Html,Diakses
Selasa, 20 Desember 2014.
[1] Http://Study
-Succes. Blogspot. Com/ Peran- Koperasi- dalam-
Pengembangan-Ekonomi-Kerakyatan.Html.
[3] Heriyadi.M. Peranan Ekonomi Kerakyatan sebagai
Landasan Perekonomian Indonesia; (Cet.2); Gramedia; Jakarta,2012.
[4] Ibid.
[5] Sugiharto,Toto. Ekonomi Kerakyatan dalam
Tatanan Ekonomi Indonesia Peran Koperasi, (Cet;1) ; Grafindo
Persada; Jakarta, 2012.
[6]
Http://Puskopditbkcukalimantan.Org/Index.Php/Berita-Cu/- Ekonomi-
Kerakyatan-Dalam-Tatanan-Ekonomi-Indonesia-Peran-Koperasi.Html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar