BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Akuntasi Ijarah
Nah,
perlu diketahui bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi
perusahaan Sebagai proses Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan
transaksi keuangan dan penginterpretasian hasil proses tersebut.
Secara etimologi ijarah disebut juga upah, sewa, jasa,
atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah merupakan salah satu
bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti
sewa-menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain.
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Transaksi ijarah dilandasi
adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan
prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual-beli
transaksinya barang maka pada ijarah bisa berupa jasa, baik manfaat atas barang
maupun manfaat atas tenaga kerja. Setelah kontrak berakhir, penyewa
mengembalikan barang tersebut kepada pemilik. Jadi
Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk
mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan
hak milik obyek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan akad sewa. Dengan kata
lain, IMBT adalah akad yang semula berupa akad sewa-menyewa namun pada
diakhirnya menjadi akad jual beli, dengan harga sewa dan harga jual disepakati
pada awal perjanjian.[1]
Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa
keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu:
1. Dibandingkan dengan akad
murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi.
2. Dibandingkan dengan
investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya
pendapatan sewa yang relatif tetap.
Nah, perlu
diketahui juga bahwa ijarah di bagi atas 3 macam yaitu :
1. Berdasarkan Objek
Yang Disewakan
Berdasarkan
obyek yang disewakan, Ijarah dibagi 2, yaitu:
a.
Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti
mobil, motor, pakaian dan sebagainya.
b.
Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.
2. Berdasarkan
Exposure Draft PSAK 107
Berdasarkan
Exposure Draft PSAK 107, Ijarah dibagi menjadi 3, yaitu:
a.
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa,
dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
b.
Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) merupakan Ijarah dengan wa’ad (janji)
dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek Ijarah pada saat
tertentu (ED PSAK 107).
3. Berdasarkan jual dan
sewa kembali atau transaksi jual dan Ijarah
Jenis
Ijarah seperti ini terjadi dimana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain
dan menyewa kembali aset tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa
saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat
dari aset tersebut.
Transaksi
jual dan Ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling
bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai
wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau
kerugian yang timbul dari transaksi jual tidak dapat diakui sebagai pengurang
atau penambah beban Ijarah yang muncul karena ia menjadi penyewa.
1. Landasan Fiqh
a. Al
Qur’an (Q.S. Al Baqarah: 233)
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kammu
kerjakan.”
b. Al Hadist
(HR.Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rosulullah SAW
bersabda, “Berbekam kamu, kemumdian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang
bekam itu.”
Dari Umar bahwa Rosulullah bersabda, “Berikanlah upah
pekerja sebelum kering keringatnya.” (Hr. Ibnu Majah)
2. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
IJARAH
Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09
/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini,
antara lain sebagai berikut:
C.
Rukun dan
Syarat Transaksi Ijarah
a) Transaktor
yang terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank syariah).
b) Objek
kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset.
c) Ijab
dan kabul dalam akad ijarah merupakan peryataan dari kedua belah pihak yang
berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset (bank syariah) dan
penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
D.
Syarat Sah
Transaksi Ijarah
Pertama, pelaku
transaksi adalah orang yang boleh mengadakan transaksi (balig dan berakal).
Kedua, adanya kejelasan jasa atau manfaat
yang dibeli semisal menempati suatu rumah atau pelayanan yang diberikan oleh
pembantu rumah tangga.
Ketiga, adanya
kejelasan nominal uang sewa atau gaji pekerja.
Keempat, jasa atau
manfaat yang dijual adalah manfaat yang dinilai mubah oleh syariat semisal
menempati suatu rumah. Ijarah tidak sah manakala jasa atau manfaat yang dijual
adalah manfaat yang haram semisal menyewakan rumah atau kios untuk jualan
khamr, menyewakan kamar hotel dengan sistem short time untuk keperluan zina,
menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai gereja atau menjual barang barang
haram.
Kelima, jika objek
transaksi ijarah adalah barang maka disyaratkan ada kejelasan barang yang
disewakan dengan cara melihat secara langsung atau deskripsi yang jelas dan
yang menjadi objek transaksi adalah manfaat barang bukan barangnya, barang
tersebut bisa diserahkan kepada pihak penyewa, mengandung manfaat yang mubah
serta yang menyewakan adalah pemilik barang atau wakil dari pemilik barang.[3]
E.
Ketentuan
Objek Ijarah
a) Obyek ijarah adalah manfaat dari
penggunaan barang dan jasa.
b) Manfaat
barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c) Pemenuhan
manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
d)
Kesanggupan
memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
e) Manfaat
harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah
(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
f) Spesifikasi
manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.
g)
Sewa adalah
sesuatu (harga) yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai
pembayaran manfaat.
h) Pembayaran
sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek
kontrak. Serta Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam
ukuran waktu, tempat dan jarak.
4. membayar sewa pada bank
|
|
5. mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir
masa sewa (khusus IMBT)
|
|
|
Penjelasan Tentang
Transaksi dilakukan dengan alur sebagai berikut:
Pertama,
nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan.
Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya deverifikasi kebenarannya dan
dianalisis kelayakannya oleh bank syariah.
Kedua,
sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang
akan digunakan nasabah.
Ketiga,
nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati
dalam kontrak.
Keempat,
nasabah menyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan
akad sewa.
Kelima,
pada transaksi IMBT, setelah masa ijarh selesai, bank sebagai pemilik barang
dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.
G.
Pengawasan
Syariah Transaksi Ijarah
Untuk
menguji kesesuaian transaksi ijrah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa
dewan DSN, DPS suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut
bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa:
a)
Memastikan
penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan
yang bertentangan dengan prinsip syariah;
b)
Memastikan
bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah
selesai, dan dalam akad ijarah, janji (wa’ad) untuk pengalihan kepemilikan
harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah;
c)
Meneliti
pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian
sebagaimana diatur dalam fawa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan
lainnya antara lain ketentuan standard akad;
d)
Memastikan
besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati
di awal dan diyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan
pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu
sendiri.
Transaksi ijarah
dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama
dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila
pada jual-beli transaksinya barang maka pada ijarah bisa berupa jasa, baik
manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Setelah kontrak berakhir,
penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik.
Ijarah
Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa antara pemilik
obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang
disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada waktu tertentu
sesuai dengan akad sewa.
Dengan kata lain, IMBT
adalah akad yang semula berupa akad sewa-menyewa namun pada diakhirnya menjadi
akad jual beli, dengan harga sewa dan harga jual disepakati pada awal
perjanjian.
B. Saran
Nah, sebagai akhir dalam makalah kami dengan judul “Akuntasi
Ijarah”, kami menyadari bahwa
setiap kegiatan yang kita lakukan terkadang masih ada berbagai kesalahan dan
kekurangan yang mungkin timbul, sama halnya dengan makalah kami ini,tidak bisa
di pungkiri mungkin juga masih ada kesalahan-kesalahan yang timbul di dalam pembuatannya,
tetapi kami yakin bahwa suatu kesalahan itu merupakan bagian dari suatu proses
pembelajaran.
Nah, Untuk itu demi proses pembelajaran yang baik,
kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, supaya dalam
penyusunan makalah kami selanjutnya dapat tersusun dan tersaji lebih baik lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar