Terima Kasih Atas Kunjungannya di Web Kami... Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DI BLOG KAMI.....SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!!

Minggu, 10 November 2013

MAKALAH : PAJAK DI INDONESIA



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu penghasilan rakyat yang di serahkan untuk pemerintah atau penguasa pada saat itu. Bahkan Pajak sudah ada pada zaman dulu,, pajak lahir karena adanya kinginan hidup berkelompok dan saling memiliki kaitan masing-masing atau rasa ketergantungan dengan kelompok satu dengan kelompok lain,
Bahkan pajak juga memiliki makna-makna tertentu, cirri-ciri, hokum dan fungsi pajak, kewajiban membayar pajak kepada pemerintah yang berkuasa sudah berlangsung lama, yang membayar pajak yaitu mulai orang yang mempunyai fasilitas yang memadai sampai orang yang sangat kecil atau nihil fasilitas tapi ia harus tetap membayar pajak kepada pemerintah yang berkuasa saat itu karena memang sudah ada cirri-ciri dan ketentuan-ketentuan pajak
Pajak di Indonesia juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri seperti halnya yang terjadi pada kita sendiri, pasti kita sudah pernah merasakan yang namanya pajak dan ketentua-ketentuan yang terdapat didalamnya, kita tidak bisa menghindar dari pajak karena memang sudah kewajiban kita untuk membayar pajak kepada pemerintah saat itu, untuk menjadi warga Negara yang patuh kepada hukum, karena Negara kita ini adalah Negara hokum yang menerapkan pembayaran pajak dan kita tidak bisa menghindari pembayaran pajak tersebut. Maka dari itu jangan biarkan sesorang lalai membayar pajak karena itu akan berdampak buruk pada pemerintahan.
B. Rumusan dan Batasan masalah
1.         Rumusan Masalah
a.       Apa pajak itu?
b.      Bagaimana pajak itu bias terjadi?
c.       Apakah pajak juga memimilki ketentuan?
2.      Batasan Masalah
Hal-hal yang menjadi pembahasan makalah ini, selain akan membahas rumusan masalah diatas juga akan membahas tentang hukum-hukum pajak,cirri-ciri pajak dan ketentuan-ketentuan pajak, dan juga akan memperjelas apa pajak itu.
BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Pajak
Pajak ini memiliki banyak pengertian terutama dari para ahli yaitu sebagai berikut:
‘Menurut Sommerfeld: pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasakan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan yang kembali langsung dan seimbang,agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya dalam pemerintahan’[1]
Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual,  maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepad negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment[2]
.
Dari pengertian-pengertian di atas dan makna-makna yang terkandung didalamnya dapat disimpulkan pengertian banyak menurut pemikiran saya adalah suatu pembayaran yang wajib kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan,itulah pengertian pajak yang saya simpulkan dari pengertian beberapa ahli,dan pengertian ini pmerupakan suatu dasar pemikiran yang timbul karna melihat makna-makna yang sudah dipaparkan oleh beberapa ahli.
B. Pengertian Hukum Pajak
Adapun hukum pajak memiliki pengertian yang berpariasi dari beberapa ahli namum mempunyai makna atau inti yang sama, adapun pengertiannya sebagai berikut:
‘Prof.Dr.Rohmat Soemitro,S.H, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.’[3]
‘Santoso Bronto diharjo, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan mneyerahkanya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara.’[4] Hukum pajak sering disebut dengan hukum fiscal yang berarti keranjang samapah. Fiscal adalah segala sesuatu mengenai keuangan Negara terdiri dari :
  a. Pajak
  b. Denda- denda atau permapasan untuk Negara
  c. Uang konsesi
  d. Royalty, Sehingga pajak bagian dari fiscal

C. Unsur-Unsur, Ciri-Ciri dan Fungsi Pajak
Selain pajak mempunyai pengertian dan hokum pajak juga memiliki unsure-unsur dan cirri-ciri pajak adapun unsure-unsur dan cirri-cirinya adalah sebagai berikut:
Unsur adalah sesuatu yang harus ada, sedangkan ciri adalah tanda yang dapat diterima oleh panca indra.
1. Unsur-unsur pajak adalah:
        Ada Undang-Undang yang harus mendasari
        Ada penguasaan pemungut pajak
   Ada subjek pajak
   Ada objek pajak
   Ada masyarakat atau kepentingan umum
   Ada surat ketetapan pajak
  Ada SPPT ( surat pemeberitahuan oajak tanunan).[5]
2. Ciri-ciri pajak :
   Dapat berupa pajak langsung atau tidak langsung
   Dapat d ipungut sekaligus atau berulang-ulang
   Dapat dipaksakan
   Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan[6]
   Untuk memasukan uang sebanyak-banykanya kedalam kas Negara (budgetair)
   Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat
   Dapat dikenakan atas orang atau barang
Pendekatan pajak
1.      Pendeketan yuridis
      Merupakan suuatu perikatan (antara pemreintah selaku fiscus dengan rakyat sebagai wajib pajak)
   Timbul karena Undang-Undang mewajibkan seseorang yang memenuhi s yarat yang ditentukan oleh UU.
   Untuk membayar sejumlah uang, pembayaran dimana dapat dipaksakan dan tidak dapat ditunjukan adanya jasa timbale secara langsung serta digunakan untuk menutup pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin  maupun untuk pembangunan serta untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.’[7]

2.      Pendekatan dari segi ekonomi
        Ekonomi mikro
Pajak adalah sesuatu yang mengurangi pendapatan individu yang beraarti mengnurangi kesejahteraan individu.’[8]

        Ekonomi makro
Pajak merupakan penghasilan Negara tanpa menimbulkan kewajiban bagi Negara secara langsung terhadap wajib pajak. Pajak merupakan peralihan pajak dari swasta kepemrintah.’[9]
3.      Pendekatan dari segi keuangan
Pajak hanya ditinjau sebagai lat untuk mengumpulkan dan memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalan kas Negara.
4.      Pendekatan dari segi sosiologis
        Timbul pertanyaaan apa akibat pungutan pajak terhadap masyarakat?
        Apa hasil yang diberikan kepada masyarakat?
        Apakah rakyat dapat meniikmati hasil pembangunan yang dibiayai dengan pajak?
        Pajak harus diterpkan secara adil bagi masyarakat (tidak diskriminatif)
        Agar bermanfaaat bagi masyarakat
        Diadakan penyuluhan pajak oleh pemerintah
        Dijelaskan alur-alur pajak tersebut akan  digunakan untuk apa?
        Masyarakat itu sendiri hatrus tahu dan mengerti tentang pajak.
.   3. Fungsi pajak
1. Fungsi pajak sebagai budgetir
Fungsi budgeteir adalah fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatakan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara , Di negara Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal itu sudah diatur dalam konstitusi.’[10]
2. Fungsi regulerend (mengatur)
Fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument guna mencapai tujuan yang diinginkan , atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungi ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak
yang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja diterpakan, untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
.      Subjek pajak dan objek pajak
Pengertian Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No 17 Th 2000
Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang perpajakan untuk dikenakan pajak yang meliputi :
        Orang pribadi
        Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris
        Badan usaha tetap (BUT)
.  
  Macam-macam tarif pajak
Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak. Besarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tetapi bisa dengan nilai nominal, seperti diuraikan di bawah ini:
1.    Proporsional (sebanding) Adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).[11]
2.    Degresif (menurun) Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.
3.    Tetap Adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak
4.    Advalorem Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
5.      Spesifik Adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
D. Hutang Pajak
.      Pengertian hutang pajak
Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa bunga. denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak aiau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.’[12]
.      Sebab timbulnya hutang pajak
Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarmya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu Tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdin dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi athlah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan), dikenakan atas keadaan-keathan ekonomis Wajib Pajak yang bensangkutan (walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perhuatan-perbuatannya).


E. Jenis Pajak
Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola Direktorat Jenderal Pajak’[13]
- Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Beberapa jenis pajak dapat dibagi menjadi :
1.      Pajak Penghasilan (PPh) : PPH adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
3.      PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
a.      barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
b.       Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
c.      Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
d.       Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
e.       Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
 4.      Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, dengan menggunakan benda materai atau benda lainya contohnya dengan menggunakan mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat setoran pajak bentuk KPU 35 Kode 006.
5.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah atas harta tak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan (property tax).
6.      Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi
penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.’[14]
Itulah beberapa jenis pajak yang dapat saya paparkan dalam makalah ini mungkin masih banyak lagi jenis pajak yang belum saya paparkan jadi silahkan dipahami jenis-jenis pajak yang telah ditulis di atas.


BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pajak itu adalah suatu penghasilan rakyat yang diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu
2. Pajak itu wajib dibayar karena kalau tidak dibayar akan berdampak buruk kepada kepemerintahan, karena pajak mempunyai ketentua-ketentuan tersendiri.
3. Pajak juga memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
   Dapat berupa pajak langsung atau tidak langsung
   Dapat d ipungut sekaligus atau berulang-ulang
   Dapat dipaksakan
   Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan dan lain-lainnya
B. Saran
Untuk dapat mencapai Negara kesatuan yang berdedikasi tinggi maka warga negaranya harus mematuhi aturan yang ada, termasuk juga aturan mengenai pembayaran pajak, marilah kita bersama-sama membayar pajak dengan tertib supaya berdampak baik pada pemerintahan. Makalah ini penuh dengan kekurangan jadi apabila pembaca melihat kesalahan pada makalah ini harap dimaklumi karena penulis hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, Wassalam




[1] Ahmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi,  Perpajakan di Indonesia, Ed. 1, (Cet. 1 ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 25

[2] Ibid
[3] Gustian Djuanda dkk, Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Ed. 1, (Cet. 1 ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 41

[4] Ibid, h. 42
[5] Rudi Bambang Trisilo, Apakah Pajak Itu?, Ed. 1, ([t. cet] ; Jakarta : PT Bumi Persada, 2008), h. 35
[6] Ahmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, Op. Cit, h. 26
[7] Gustian Djuanda dkk,  Loc. Cit

[8] Rudi Bambang Trisilo, Op. Cit, h. 40
[9] Rudi Bambang Trisilo, Loc. Cit
[10] Rudi Bambang Trisilo, Loc. Cit
[11] Gustian Djuanda dkk, Op. Cit, h. 45
[12] Gustian Djuanda dkk, Op. Cit. h. 47
[13] Gustian Djuanda dkk, Op. Cit, h.49
[14] Gustian Djuanda dkk, Op Cit, h. 50

Tidak ada komentar: