BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu penghasilan rakyat yang di serahkan untuk pemerintah atau penguasa pada saat itu. Bahkan Pajak sudah ada pada zaman dulu,, pajak lahir karena adanya kinginan hidup berkelompok dan saling memiliki
kaitan masing-masing atau rasa ketergantungan dengan kelompok satu dengan
kelompok lain,
Bahkan pajak juga memiliki makna-makna tertentu,
cirri-ciri, hokum dan fungsi pajak, kewajiban membayar pajak kepada pemerintah
yang berkuasa sudah berlangsung lama, yang membayar pajak yaitu mulai orang
yang mempunyai fasilitas yang memadai sampai orang yang sangat kecil atau nihil
fasilitas tapi ia harus tetap membayar pajak kepada pemerintah yang berkuasa
saat itu karena memang sudah ada cirri-ciri dan ketentuan-ketentuan pajak
Pajak di Indonesia juga memiliki ketentuan-ketentuan
tersendiri seperti halnya yang terjadi pada kita sendiri, pasti kita sudah
pernah merasakan yang namanya pajak dan ketentua-ketentuan yang terdapat
didalamnya, kita tidak bisa menghindar dari pajak karena memang sudah kewajiban
kita untuk membayar pajak kepada pemerintah saat itu, untuk menjadi warga
Negara yang patuh kepada hukum, karena Negara kita ini adalah Negara hokum yang
menerapkan pembayaran pajak dan kita tidak bisa menghindari pembayaran pajak
tersebut. Maka dari itu jangan biarkan sesorang lalai membayar pajak karena itu
akan berdampak buruk pada pemerintahan.
B. Rumusan dan Batasan masalah
1.
Rumusan Masalah
a. Apa pajak itu?
b. Bagaimana pajak itu bias terjadi?
c. Apakah pajak juga memimilki ketentuan?
2.
Batasan Masalah
Hal-hal yang menjadi pembahasan makalah ini,
selain akan membahas rumusan masalah diatas juga akan membahas tentang
hukum-hukum pajak,cirri-ciri pajak dan ketentuan-ketentuan pajak, dan juga akan
memperjelas apa pajak itu.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Pajak
Pajak ini memiliki banyak pengertian terutama dari para ahli yaitu
sebagai berikut:
‘Menurut Sommerfeld: pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasakan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan yang kembali langsung dan seimbang,agar pemerintah
dapat melaksanakan tugas tugasnya dalam pemerintahan’[1]
Menurut Prof. DR. M.J.H.
Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang
dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran
pemerintah, pengalihan kekayaan dari
pihak rakyat kepad negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment[2]
.
Dari
pengertian-pengertian di atas dan makna-makna yang terkandung didalamnya dapat
disimpulkan pengertian banyak menurut pemikiran saya adalah suatu pembayaran
yang wajib kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,agar
pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan,itulah pengertian
pajak yang saya simpulkan dari pengertian beberapa ahli,dan pengertian ini
pmerupakan suatu dasar pemikiran yang timbul karna melihat makna-makna yang
sudah dipaparkan oleh beberapa ahli.
B. Pengertian
Hukum Pajak
Adapun hukum
pajak memiliki pengertian yang berpariasi dari beberapa ahli namum mempunyai
makna atau inti yang sama, adapun pengertiannya sebagai berikut:
‘Prof.Dr.Rohmat
Soemitro,S.H, hukum pajak adalah suatu
kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut
pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.’[3]
‘Santoso
Bronto diharjo, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan
mneyerahkanya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara.’[4]
Hukum pajak sering disebut dengan hukum fiscal yang berarti keranjang samapah.
Fiscal adalah segala sesuatu mengenai keuangan Negara terdiri dari :
a. Pajak
b. Denda- denda atau permapasan untuk Negara
c. Uang konsesi
d. Royalty, Sehingga pajak bagian dari fiscal
C. Unsur-Unsur,
Ciri-Ciri dan Fungsi Pajak
Selain
pajak mempunyai pengertian dan hokum pajak juga memiliki unsure-unsur dan
cirri-ciri pajak adapun unsure-unsur dan cirri-cirinya adalah sebagai berikut:
Unsur adalah sesuatu yang harus
ada, sedangkan ciri adalah tanda yang dapat diterima oleh panca indra.
1.
Unsur-unsur pajak adalah:
Ada Undang-Undang yang harus mendasari
Ada penguasaan pemungut pajak
Ada subjek pajak
Ada objek pajak
Ada masyarakat atau
kepentingan umum
Ada surat ketetapan pajak
Ada SPPT ( surat
pemeberitahuan oajak tanunan).[5]
2. Ciri-ciri pajak :
Dapat berupa pajak
langsung atau tidak langsung
Dapat d ipungut
sekaligus atau berulang-ulang
Dapat dipaksakan
Tanpa ada imbalan
yang secara langsung dapat ditunjukan[6]
Untuk memasukan uang
sebanyak-banykanya kedalam kas Negara (budgetair)
Dapat digunakan
sebagai alat pendorong atau alat penghambat
Dapat dikenakan
atas orang atau barang
Pendekatan pajak
1. Pendeketan
yuridis
Merupakan suuatu perikatan (antara pemreintah selaku fiscus dengan
rakyat sebagai wajib pajak)
Timbul karena Undang-Undang mewajibkan seseorang yang memenuhi s
yarat yang ditentukan oleh UU.
Untuk membayar sejumlah uang, pembayaran dimana dapat dipaksakan
dan tidak dapat ditunjukan adanya jasa timbale secara langsung serta digunakan
untuk menutup pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun untuk
pembangunan serta untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.’[7]
2. Pendekatan
dari segi ekonomi
Ekonomi mikro
Pajak adalah sesuatu yang
mengurangi pendapatan individu yang beraarti mengnurangi kesejahteraan
individu.’[8]
Ekonomi makro
Pajak merupakan penghasilan Negara
tanpa menimbulkan kewajiban bagi Negara secara langsung terhadap wajib pajak.
Pajak merupakan peralihan pajak dari swasta kepemrintah.’[9]
3. Pendekatan
dari segi keuangan
Pajak hanya ditinjau sebagai lat
untuk mengumpulkan dan memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalan kas Negara.
4. Pendekatan
dari segi sosiologis
Timbul pertanyaaan apa akibat pungutan pajak terhadap masyarakat?
Apa hasil yang diberikan kepada masyarakat?
Apakah rakyat dapat meniikmati hasil pembangunan yang dibiayai
dengan pajak?
Pajak harus diterpkan secara adil bagi masyarakat (tidak
diskriminatif)
Agar bermanfaaat bagi masyarakat
Diadakan penyuluhan pajak oleh pemerintah
Dijelaskan alur-alur pajak tersebut akan digunakan untuk
apa?
Masyarakat itu sendiri hatrus tahu dan mengerti tentang pajak.
. 3. Fungsi pajak
1. Fungsi pajak sebagai budgetir
Fungsi budgeteir adalah fungsi yang
paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat
atau sumber dalam meningkatakan pendapatan atau dana secara optimal ke kas
negara , Di negara Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal itu
sudah diatur dalam konstitusi.’[10]
2. Fungsi regulerend (mengatur)
Fungsi
mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai
alat atau instrument guna mencapai tujuan yang diinginkan , atau tujuan lain
yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Fungi ini merupakan fungsi
tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelengkap dari fungsi pajak
yang
lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja
diterpakan, untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
.
Subjek pajak dan objek pajak
Pengertian Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No 17 Th 2000
Subjek pajak adalah orang yang
dituju oleh Undang-Undang perpajakan untuk dikenakan pajak yang meliputi :
Orang pribadi
Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan
yang berhak yaitu ahli waris
Badan usaha tetap (BUT)
.
Macam-macam tarif pajak
Salah satu unsur yang menentukan
rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang
besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak. Besarnya tarif dalam
undang-undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tetapi bisa
dengan nilai nominal, seperti diuraikan di bawah ini:
1.
Proporsional
(sebanding) Adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap
tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian
semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar
pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).[11]
2.
Degresif
(menurun) Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila
jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun
persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi
kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan
pajaknya juga semakin besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik
perundang-undangan perpajakan.
3.
Tetap
Adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan
jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak
4.
Advalorem
Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada
harga atau nilai suatu barang.
5.
Spesifik Adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu
jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
D.
Hutang Pajak
.
Pengertian hutang pajak
Utang
Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminisirasi berupa
bunga. denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak aiau
surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.’[12]
.
Sebab timbulnya hutang pajak
Utang
pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarmya dan telah
terpenuhinya atau terjadi suatu Tatbestand
(sasaran pemajakan), yang terdin dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan
tertentu. Tetapi yang sering terjadi athlah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang
sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan), dikenakan atas
keadaan-keathan ekonomis Wajib Pajak yang bensangkutan (walaupun keadaan itu
dalam kebanyakan hal timbulnya karena perhuatan-perbuatannya).
E. Jenis Pajak
Secara umum, pajak yang
berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal
ini sebagian dikelola Direktorat Jenderal Pajak’[13]
- Departemen Keuangan.
Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Beberapa jenis pajak dapat
dibagi menjadi :
1. Pajak Penghasilan (PPh) : PPH adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas
penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2. Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan,
maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak
dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
3. PajakPenjualan atas Barang
Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN,
atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn
BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
a. barang tersebut bukan
merupakan barang kebutuhan pokok.
b. Barang tersebut dikonsumsi
oleh masyarakat tertentu
c. Pada umumnya barang
tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
d. Barang tersebut dikonsumsi
untuk menunjukkan status
e. Apabila dikonsumsi dapat
merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak
yang dikenakan atas dokumen, dengan menggunakan benda materai atau benda lainya
contohnya dengan menggunakan mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat
setoran pajak bentuk KPU 35 Kode 006.
5. Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) PBB adalah atas harta tak bergerak yang terdiri atas
tanah dan bangunan (property tax).
6. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB,
walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi
penerimaan BPHTB
seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.’[14]
Itulah beberapa
jenis pajak yang dapat saya paparkan dalam makalah ini mungkin masih banyak
lagi jenis pajak yang belum saya paparkan jadi silahkan dipahami jenis-jenis
pajak yang telah ditulis di atas.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pajak itu adalah suatu penghasilan rakyat
yang diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu
2. Pajak itu wajib dibayar karena kalau tidak
dibayar akan berdampak buruk kepada kepemerintahan, karena pajak mempunyai
ketentua-ketentuan tersendiri.
3. Pajak juga memiliki cirri-ciri sebagai
berikut:
Dapat berupa pajak
langsung atau tidak langsung
Dapat d ipungut
sekaligus atau berulang-ulang
Dapat dipaksakan
Tanpa ada imbalan
yang secara langsung dapat ditunjukan dan lain-lainnya
B.
Saran
Untuk
dapat mencapai Negara kesatuan yang berdedikasi tinggi maka warga negaranya
harus mematuhi aturan yang ada, termasuk juga aturan mengenai pembayaran pajak,
marilah kita bersama-sama membayar pajak dengan tertib supaya berdampak baik
pada pemerintahan. Makalah ini penuh dengan kekurangan jadi apabila pembaca melihat
kesalahan pada makalah ini harap dimaklumi karena penulis hanya manusia biasa
yang penuh dengan kekurangan, Wassalam
[1] Ahmad Tjahjono dan
Triyono Wahyudi, Perpajakan di Indonesia, Ed. 1, (Cet. 1 ; Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2003) h. 25
[2] Ibid
[3] Gustian Djuanda dkk, Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Ed.
1, (Cet. 1 ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 41
[4] Ibid, h. 42
[5] Rudi Bambang Trisilo,
Apakah Pajak Itu?, Ed. 1, ([t. cet] ; Jakarta : PT
Bumi Persada, 2008), h. 35
[6] Ahmad Tjahjono dan
Triyono Wahyudi, Op. Cit, h. 26
[9] Rudi Bambang Trisilo,
Loc. Cit
[10] Rudi Bambang Trisilo,
Loc. Cit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar