Penjelasan : EKONOMI SYARIAH DIBANDING KONVENSIONAL
Bank syariah adalah bank yang beroperasi
berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang
melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi
berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan
keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional,
antara lain :
1.
Perbedaan Falsafah
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada
landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga
dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya. Hal
inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang
dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka
sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan
dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi
perniagaan melalu bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur
bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound
interest dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah
satu pihak seperti efek bola salju pada cerita di awal artikel ini. Sangat
menguntungkan saya tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi
untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak
lain, atau malah ke dua-duanya.
2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah
Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun
investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank
konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana
titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus
dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas
yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi
yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias
cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika
dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha
yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan
dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima
kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik
keuntungan maupun risiko.
Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan
penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang
terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau
disalurkan ke dalam traksaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem
syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke
dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha
semakin tingi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan
nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula
keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya
bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam
usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di
bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam
usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.
Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvesional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.
3. Kewajiban Mengelola Zakat
Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib
membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal
ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk
memobilisasi dana-dana sosial (zakat. Infak, sedekah)
4. Struktur Organisasi
Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan
Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar
selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan
Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga
keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang.
DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas
seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sangsi.
Bagaimana Kita Menyimpan Uang Di Bank Syariah?
Sebelumnya kita sudah sangat mengenal tabungan, giro dan deposito dari bank
konvensional.Pada ke tiga produk bank ini maka setiap bulanya bank berjanji
akan membayar sejumlah bunga. Di bank syariah juga mempunyai produk simpanan
berupa tabungan, giro dan deposito hanya sebagai nasabah kita tidak menerima
pembayaran bunga. Di bank syarah ada 2 cara yang bisa dipilih orang untuk
menyimpan uangnya,yaitu :
1. Titipan / Wadiah
Menitip adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga
hartanya/ barangnya. Dengan demikian cara titipan melibatkan adanya orang yang
menitipkan (nasabah), pihak yang dititipi (bank syariah), barang yang
dititipkan (dana nasabah). Menitipkan sebenarnya bukan usaha perniagaan yang
lazim, kecuali penerima titipan menetapkan keharusan membayar biaya penitipan
atau administrasi bagi penitip. Maka Titipan bisa memenuhi syarat perniagaan
yang lazim. Artinya bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang
yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya. Rekening giro di
bank syariah dikelola dengan sistem titipan sehingga biasa dikenal dengan Giro
Wadiah, karena pada dasarnya rekening giro adalah dana masyarakat di bank untuk
tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya giro
hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang diinvestasikan.
Namun dana nasabah pada giro bisa dimanfaatkan oleh bank selama masih mengendap, tetapi kapanpun nasabah ingin menariknya bank wajib membayarnya. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbal jasa berupa bonus. Namun bonus ini tidak diperjanjikan di depan melainkan tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatn bank. Rekening tabungan harian yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat juga dikelola dengan cara titipan, karena sifatnya mirip dengan giro hanya berbeda mekanisme penarikannya.
Namun dana nasabah pada giro bisa dimanfaatkan oleh bank selama masih mengendap, tetapi kapanpun nasabah ingin menariknya bank wajib membayarnya. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbal jasa berupa bonus. Namun bonus ini tidak diperjanjikan di depan melainkan tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatn bank. Rekening tabungan harian yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat juga dikelola dengan cara titipan, karena sifatnya mirip dengan giro hanya berbeda mekanisme penarikannya.
2. Investasi / Mudharabah
adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal (nasabah) menyetorkan
modalnya kepada pengelola (bank) untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi
bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian,
jika ada akan ditanggung oleh si pemilik modal. Dengan demikian cara investasi
melibatkan pemilik modal (nasabah), pengelola modal (bank), modal (dana) harus
jelas berapa jumlahnya, jangka waktu pengelolaan modal, jenis pekerjaan atau
proyek yang di biayai, porsi bagi hasil keuntungan. Deposito di bank syariah
dikelola dengan cara investasi atau mudarobah, sehingga biasa dikenal dengan
Deposito Mudharabah. Bank Syariah tidak membayar bunga deposito kepada deposan
tetapi membayar bagi hasil keuntungan yang ditetapkan dengan nisbah.
Beberapa jenis tabungan berjangka juga dikelola dengan cara mudharobah misalnya tabungan pendidikan dan tabungan hari tua, tabungan haji, tabungan berjangka ini biasa dikenal istilah Tabungan Pendidikan Mudharabah, Tabungan Haji. Tabungan-tabungan tersebut tidak dapat ditarik oleh pemilik dana sebelum jatuh tempo sehingga memenuhi syarat untuk diinvestasikan
Beberapa jenis tabungan berjangka juga dikelola dengan cara mudharobah misalnya tabungan pendidikan dan tabungan hari tua, tabungan haji, tabungan berjangka ini biasa dikenal istilah Tabungan Pendidikan Mudharabah, Tabungan Haji. Tabungan-tabungan tersebut tidak dapat ditarik oleh pemilik dana sebelum jatuh tempo sehingga memenuhi syarat untuk diinvestasikan
Bagaimana Nasabah Mendapat Keuntungan?
Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah
membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi
hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah
antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal, misalnya ditentukan porsi
masing-masing pihak 60:40, yang berarti atas hasil usaha yang diperolah akan
didisitribusikan sebesar 60% bagi nasabah dan 40% bagi bank. Angka nisbah ini
dengan mudah Anda dapatkan informasinya dengan bertanya ke customer service
atau datang langsung dan melihat papan display “ Perhitugan dan Distribusi Bagi
Hasil” yang ada di cabang bank syariah.
Apakah Simpanan Nasabah di Bank Syariah Dijamin Pemerintah?
Dalam hal jaminan pemerintak terhadap dana pihak ke tiga di bank, maka bank
syariah mempunyai kedudukan yang sama sama dengan bank konvensional. Dana
nasabah di bank syariah tetap dijamin pemerintah sesuai dengan ketentuan
jaminan pemerintah bagi dana nasabah di bank.
Dikutip dari Perencana Keuangan (Mike Rini)
Oleh: Nasrulloh
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank
syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang,
mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk
memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan
sebagainya. Disamping itu, antara bank syariah dan bank konvensional memiliki
perbedaan yang sangat prinsipil, yakni menyangkut akad-akad yang ditetapkan,
aspek legalitas, struktur organisasi, bidang usaha yang dibiayai dan lingkungan
kerja. Berikut ini adalah kelebihan bank syariah daripada bank konvensional.
B. 1. Akad dan aspek legalitas
B. 1. Akad dan aspek legalitas
Di dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki
konsekwensi duniawi dan ukrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan
ketentuan syari’at Islam. Di dalam perbankan syariah, apabila pihak-pihak yang
melakukan akad atau transaksi melanggar kesepakatan / perjanjian yang telah
disepakati dan ditandatangani, maka konsekwensi hukum yang akan diterima tidak
hanya ketika hidup di dunia saja tetapi juga kelak di hari kiamat. Semua hal
dan pihak-pihak, baik barang, jasa maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam
setiap akad transaksi perbankan syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan
syari’ah sebagai berikut:
a. Rukun: penjual, pembeli, barang, harga dan akad
(ijab-qabul / transaksi)
b. Syarat-syarat, yaitu:
1. Barang dan jasa harus halal. Karena itu segala
bentuk akad / transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal /
haram demi syari’ah.
2. Harga barang dan jasa harus jelas.
3. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena
akan berdampak pada biaya transportasi.
4. Barang yang menjadi obyek transaksi harus
sepenuhnya dalam kepemilikan yang sah. Tidak diperbolehkan oleh syari’ah
melakukan akad / transaksi jual beli atas barang atau sesuatu yang belum
dimiliki atau dikuasai, seperti yang terjadi pada transaksi short sale di pasar
modal.
B.2. Lembaga Penyelesaian Sengketa
Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada
perbankan syariah terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka kedua
belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi di Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lembaga inilah yang mengatur
penyelesaian sengketa yang terjadi antara perbankan syariah dan nasabahnya.
Lembaga ini didirikan atas kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia
dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, BASYARNAS dalam menyelesaikan
sengketa yang menyangkut perbankan syariah mengacu kepada hukum materi
syari’ah. Penyelesaian sengeketa melalui BASYARNAS sesuai dengan Pasal 55 ayat
(2) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi:” Dalam hal para pihak telah
memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelesain sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. Maka jika dalam akad
dituangkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal ini dimungkinkan
terjadi sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu bank dan nasabah.
Selain itu dengan amandemen Undang-Undang Peradilan
Agama, maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal
ini dimungkinkan karena undang-undang tersebut secara eksplisit dalam Pasal 49
menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat menyelesaiakan sengketa ekonomi Islam.
Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 yang
berbunyi: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama”.
B.3. Struktur Organisasi
B.3. Struktur Organisasi
Bank syariah diperkenankan untuk memiliki struktur
organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya adanya dewan komisaris
dan direksi. Namun, di sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara
struktur organisasi yang dimiliki bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan
yang mendasar itu adalah bahwa di dalam struktur organisasi perbankan syariah
harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan
pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin
efektifitas pendapat atau opini yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah.
Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu
mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Struktur organisasi
tersebut terbagi atas:
a.
Dewan
Pengawas Syariah (DPS)
Fungsi utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah
(DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar
selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Hal ini,
karena akad / transaksi yang berlaku di dalam sistem perbankan syariah sangat
berbeda dengan akad / transaksi yang berlaku di dalam perbankan konvensional.
Dalam kaitan ini, dalam sistem perbankan syariah diperlukan garis-garis panduan
(guidelines) yang berbeda pula dengan sistem perbankan konvensional. Garis
panduan ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam pada itu,
Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya
setiap tahun) bahwa bank syariah yang diawasi telah berjalan sesuai atau tidak
sesuai dengan syari’at Islam. Pernyataan DPS ini disampaikan dalam buku laporan
tahunan (annual raport) bank yang bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas
Syariah (DPS) adalah meneliti dan membuat rekomendasi atas produk baru bank
syariah yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring
pertama atas produk yang telah diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah
Nasional.
b.
Dewan
Syariah Nasional (DSN)
Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997
dan merupakan hasil rekomendasi dari Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan
Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dan dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan seorang sekertaris
(ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini dijalankan
oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa
anggota. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk
lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari’at Islam. Dewan ini bukan
hanya mengawasi perbankan syariah, tetapi juga mengawasi lembaga-lembaga
keuangan syariah lain, seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan
sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat
garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.
Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan
Pengawas Syariah yang terdapat di setiap lembaga-lembaga keuangan syariah dan
menjadi dasar acuan dalam pengembangan produk-produknya. Selain itu, Dewan
Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi kepada para ulama yang akan
ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah
tertentu. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga
keuangan syariah yang dipandang telah menyimpang dari garis panduan perbankan
syariah dan petunjuk syari’at Islam. Hal ini dilakukan setelah menerima dan
mendapat laporan dari Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan atau perbankan
syariah yang bersangkutan.
Jika lembaga keuangan atau perbankan syariah tersebut
tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat
mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan
Departemen Keuangan, untuk memberikan saksi hukum yang berlaku agar lembaga
keuangan atau perbankan syariah tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang
lebih jauh dari ketentuan dan petunjuk syari’ah.
B.4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai Perbankan Syariah.
Di dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syari’ah. Karena itu, bank syariah tidak diperkenankan membiayai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syari’ah. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah tidak akan memperhatikan permohonan pembiayaan dari suatu usaha atau bisnis sebelum mendapatkan kejelasan dan kepastian akan beberapa hal pokok sebagai berikut:
Di dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syari’ah. Karena itu, bank syariah tidak diperkenankan membiayai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syari’ah. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah tidak akan memperhatikan permohonan pembiayaan dari suatu usaha atau bisnis sebelum mendapatkan kejelasan dan kepastian akan beberapa hal pokok sebagai berikut:
a. Apakah obyek pembiayaan itu halah atau haram?
b. Apakah proyek yang akan dibiayai itu menimbulkan
madharat atau tidak?
c. Apakah proyek yang akan didanai berkaitan dengan perbuatan
zina / asusila lainnya?
d. Apakah proyek itu berkaitan dengan perjudian?
e. Apakah proyek yang akan dibiyai itu berkaitan dengan
pembuatan senjata ilegal?
f. Apakah proyek itu dapat merugikan syi’ar Islam,
baik secara langsung atau tidak langsung?
Mengenai jenis dan kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Pasal 18-23 UU No. 21 Tahun 2008. sedangkan bagi Bank Syariah diatur dalam Pasal 24-26.
Mengenai jenis dan kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Pasal 18-23 UU No. 21 Tahun 2008. sedangkan bagi Bank Syariah diatur dalam Pasal 24-26.
http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/03/kelebihan-bank-syariah-daripada-bank.html
Mengamalkan ekonomi syariah jelas
mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, Pertama, mewujudkan
integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi persial.
Bila umat Islam masih bergelut dan mengamalkan ekonomi ribawi, berarti
keIslamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
Kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, pegadaian syari’ah, atau BMT, mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi berupa keuntungan bagi hasil, keuntungan ukhrawi adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan ribawi.
Kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, pegadaian syari’ah, atau BMT, mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi berupa keuntungan bagi hasil, keuntungan ukhrawi adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan ribawi.
Ketiga,
praktek ekonominya berdasarkan syariah Islam bernilai ibadah, karena telah
mengamalkan syari’ah Allah Swt.. Keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui
lembaga bank syariah, Asuransi atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga
ekonomi umat Islam sendiri.
Kelima,
mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi
nasabah Asuransi Syari’ah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat
Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu
dapat digunakan umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum
muslimin.
Keenam,
mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma’ruf nahi munkar,
sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha
atau proyek –proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha
haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang
digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti
diskotik, dan sebagainya
Ekonomi Syariah Jadi Kunci Atasi Krisis Keuangan
Berbagai
kelemahan yang terdapat pada bank konvensional menjadi isu utama penyebab
krisis keuangan global. Sistem ekonomi syari’ah memiliki daya tahan yang kuat
terhadap krisis keuangan global, sehingga dapat menjadi solusi. Sistem
perekonomian syariah diyakini dapat menjadi alternatif meredam berbagai
kelemahan yang ada dalam sistem perbankan konvensional. Karena dapat menjauhkan
diri dari riba (bunga), lalu dapat terhindar dari sesuatu hal yang tidak
transparan dan terhindar juga dari adanya berbagai spekulasi.
Prinsip ekonomi konvensional cenderung spekulatif,
yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Ketiadaan
riba dalan sistem ekonomi syari’ah, didukung transparansi keuangan dapat
menghindarkan spekulasi. Dengan demikian, ekonomi syari’ah mungkin dapat
menjadi kunci untuk mengatasi krisis keuangan di berbagai negara.
Untuk menciptakan ekonomi kebersamaan untuk
keberlangsungan kehidupan umat manusia, kita harus merubah prinsip berbisnis
yang cendrung spekulatif yaitu, Modal yang kecil lalu memperoleh untung yang
sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Dengan berkembangnya sistem ekonomi
syariah diharapkan dapat meubah prinsip tersebut kedepannya.
Seperti yang sudah di jelaskan di kurva sinlammin
Powered by DR. IR. H. Roikhan Mochamad Aziz, MM.
Dimana kita asumsikan sebagai berikut :
LAM : tujuan
utama
SIN :
manusia, alam, sosial
MIM :
ibadah
S
: supply
D
: demand
E
: aturan
Dimana kita biasanya hanya menemui supply dan demand
saja. Yang dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian dan krisis keuangan saat
ini yaitu aturan. Selama ini kita sudah melupakan point itu.
Sistem ekonomi konvensional yang tidak mempunyai
aturan menyebabkan inflasi, spekulasi serta krisis keuangan yang terjadi selama
ini jadi rentan terhadap krisis keuangan di berbagai negara.
Contohnya terdapat di berbagai kasus:
“Pada tahun 1907 krisis perbankan Internasional
dimulai di New York, setelah beberapa decade sebelumnya yakni mulai tahun
1860-1921 terjadi peningkatan hebat jumlah bank di Amerika s/d 19 kali lipat.
Selanjutnya, tahun1920 terjadi depresi ekonomi di Jepang. Kemudian pada tahun
1922 – 1923 German mengalami krisis dengan hyper inflasi yang tinggi. Karena
takut mata uang menurun nilainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari.
Selanjutnya, pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang (37 Bank tutup);
akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan.”
“Pada tahun 1929– 30 The Great Crash (di pasar modal
NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national
product-nya terbangkas lebih dari setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931
Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German,
yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini
membuat UK meninggalkan standard emas. Kemudian1944 – 66 Prancis mengalami
hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya.
Berikutnya, pada tahun 1944– 46 Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis
moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues Hungaria meningkat
dari 12000 million (11 digits)hingga 27 digits.”
“Pada tahun1987 The Great Crash (Stock Exchange), 16
Oct 1987 di pasar modal US & UK.Mengakibatkan otoritas moneter dunia
meningkatkan money supply. Selanjutnya pada tahun 1994 terjadi krisis keuangan
di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat.”
“Pada tahun 1997-2002 krisis keuangan melanda Asia
Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat
kebijakan hutang yang tidak transparan. Krisis Keuangan di Korea; memiliki
sebab yang sama dengan Asteng. “
“Kemudian, pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di
Rusia; dengan jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi) Selanjutnya krisis
keuangan melanda Brazil di tahun 1998. pada saat yang hamper bersamaan krisis
keuangan melanda Argentina di tahun 1999. Terakhir, pada tahun 2007-hingga saat
ini, krisis keuangan melanda Amerika Serikat. “
Dari data dan fakta historis tersebut terlihat bahwa
dunia tidak pernah sepi dari krisis yang sangat membayakan kehidupan ekonomi
umat manusia di muka bumi ini.
Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis
moneter tersebut, banyak yang berpendapat bahwa kerapuhan fundamental ekonomi
(fundamental economic fragility) adalah merupakan penyebab utama munculnya
krisis ekonomi.
Ini dengan jelas menunjukkan bahwa defisit neraca
pembayaran (deficit balance of payment), beban hutang luar negeri (foreign
debt-burden) yang membengkak terutama sekali hutang jangka pendek, investasi
yang tidak efisien (inefficient investment), dan banyak indikator ekonomi
lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi.
Sebagaimana disebut di atas, perkembangan dan
pertumbuhan finansial di dunia saat ini, sangat tak seimbang dengan pertumbuhan
sektor riel. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus
barang/jasatersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara.
Pakar manajamen tingkat dunia, Peter Drucker, menyebut
gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai
adanya decopling, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang
(moneter) dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu
oleh maraknya bisnis spekulasi (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan
proverti), sehingga potret ekonomi dunia seperti balon saja (bubble economy).
Disebut ekonomi balon, karena secara lahir tampak
besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Ketika ditusuk,
ternyata ia kosong. Jadi, bublle economy adalah sebuah ekonomi yang besar dalam
perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor riel, bahkan
sektor riel tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya.
Sekedar ilustrasi dari fenomena decoupling tersebut,
misalnya sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari, dana yang gentayangan
dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan
rata-rata beredar sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar
700 triliun dolar AS.
Padahal arus perdagangan barang secara international
dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliun dolar AS. Jadi, arus uang 100 kali
lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Didin S Damanhuri, Problem Utang
dalam Hegemoni Ekonomi).
Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah
variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel
eksogen. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam
perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya
permintaan uang di sektor riel atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar
sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.
Bisa disimpulkan begitu banyak masalah krisis global
yang terjadi di dunia, perekonomian syariah adalah kunci yang harus didorong
terus, karena ekonomi syariah tidak tergantung oleh spekulasi jadi cenderung
rentan terhadap krisis.
Akan tetapi, menurut saya, perkembangan ekonomi
syariah bukan tanpa tantangan. Nilai transaksi perbankan syariah yang masih
kecil dibandingkan dengan transaksi konvensional menjadi tantangan yang
harus terus diupayakan untuk ditingkatkan.
Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan
mayoritas muslim terbesar di dunia. Khususnya juga wilayah Jawa Barat ada
sekitar 44,2 juta penduduk, yang mayoritas muslimnya juga banyak. Ini
diharapkan akan membantu mendorong perkembangan ekonomi syariah.
Sistem perekonomian syariah diyakini dapat menjadi
alternatif meredam berbagai kelemahan yang ada dalam sistem perbankan
konvensional. Pasalnya, sistem ekonomi syariah mempunyai daya resistansi yang
kuat terhadap krisis keuangan global.
“Karena dapat menjauhkan diri dari riba (bunga), lalu
dapat terhindar dari sesuatu hal yang tidak transparan dan terhindar juga dari
adanya berbagai spekulasi,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, kala
ditemui dalam 2nd Bank Indonesia International Seminar on Islamic Finance di
Hotel Hilton, Bandung, Senin (7/5/2012).
Ahmad melanjutkan, ekonomi syariah mungkin menjadi
kunci mengatasi krisis keuangan yang melanda berbagai negara dibelahan dunia.
Di sisi lain, dia berpendapat prinsip berbisnis yang cenderung spekulatif yaitu
mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengandalkan berbagai cara
haruslah disudahi.
“Modal yang kecil lalu memperoleh untung yang
sebesar-besarnya dengan berbagai cara kita sudahi saja. Prinsip tersebut harus
diubah. Kita harus menciptakan ekonomi kebersamaan untuk keberlangsungan
kehidupan umat manusia,” paparnya.
Maka dari itu, dengan adanya sistem ekonomi syariah
yang telah ada dan sedang berkembang di Indonesia diharapkan dapat meubah
prinsip tersebut ke depannya.
“Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan
mayoritas muslim terbesar di dunia. Khususnya juga wilayah Jawa Barat ada
sekira 44,2 juta penduduk, yang mayoritas muslimnya juga banyak. Ini diharapkan
akan membantu mendorong perkembangan ekonomi syariah,” pungkasnya. (mrt/R Ghita
Intan Permatasari/OZ)
Menurut beberapa ahli ekonomi dan para praktisi
keuangan nasional dan international kini saat nya ekonomi syariah bangkit
dalam mengantisipasi krisis keuangan dunia yang makin memburuk akhir –akhir
ini. Begitu hebat nya terjangan badai krisis ini yang berakibat pada
bangkrutnya beberapa bank di Amerika yang selama ini di kenal sebagai Negara
adi kuasa (super power) di segala bidang terutama di bidang ekonomi.
Sistim
ekonomi yang di terapkan di Amerika adalah Kapitalis dimana setiap individu
berhak atas semua kekayaannya tanpa campur tangan pemerintah, dan kekayaanya
itu dapat di peroleh dengan menggunakan segala cara, biasa nya
dengan melakukan investasi yang berbasis bunga yang di tawarkan pada
instrument perbankan dan pasar modal. Yang paling kejam pada sistim kapitalis
ini adalah untung-rugi di nikmati sendiri, begitu juga kalau bangkrut harus di
hadapi sendiri oleh masing masing individu.
Dengan
program penyelamatan yang di lakukan pemerintah Amerika agar Lembaga keuangan
yang akan mengahadapi kebangrutan di tambah suntikan modal guna
menghindari krisis yang lebih buruk dari sekarang, maka system kapitalis yang
di terapkan di Amerika Serikat selama ini, dalam pengamatan beberapa pakar
ekonomi dunia, ada tanda-tanda akan berakhir nya sistim kapitalis dan era
kapitalisme akan segera runtuh menuju
kehancurannya.Mengapa
demikian? Karena ikut campur tangan pemerintah pada program penyelamatan krisis
keuangan, sudah membuat sistim kapitalis berubah menjadi sebuah sistim sosialis
(komunis) yang selama ini sangat di benci oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada
sistim ekonomi sosialis (komunis) roda perekonomian dan keuangan di atur oleh
pemerintah, karena semua sektor produksi dan utilitas juga di miliki oleh
pemerintah, dimana tidak ada suatu kepemilikan perusahaan atas nama
peroarangan, semua jenis usaha di miliki oleh pemerintah, termasuk lembaga
keuangan, seperti bank.
Dalam
menentukan kebijakan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan segala
hal, termasuk sektor ekonomi di putuskan langsung oleh pemerintahannya. Dan
sekarang Amerika serikat melakukan hal yang sama di lakukan oleh sistim ekonomi
sosialis dengan bantuan dana talangan dan mengambil alihan bank –bank yang
bangkrut agar dapat beroperasi kembali. Perubahan ini jelas membuat para
ahli ekonomi di Negeri Paman Sam ini menjadi gerah, karena dunia sedang mentertawakan
mereka yang akhirnya terpaksa mengubah sistim ekonomi kapitalis nya ke
sistim ekonomi sosialis demi menyelamatkan sistim perekonomiannya yang sangat
di banggakan selama ini.
Untuk
itu kini saat nya ekonomi syariah bangkit kembali menuju kejayaannya.
Krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini akibat dari tinggi nya bunga (Riba)
dari hutang (dayn), yang berbunga-bunga. Di dalam ekonomi syariah sebagian
besar Ulama , terutama yang berasal dari Timur –Tengah berpendapat bahwa
hutang sama dengan uang, oleh sebab itu hutang tidak boleh di perjual-belikan.Sementara itu sebagian besar
Ulama di Malaysia berpendapat hutang sama dengan harta (Mal) jadi bisa di
perjual belikan.
Menurut mazhab Hanafi (hutang) dayn tidak dapat di perjual belikan,walau pun ada pendapat bahwa hutang sama dengan harta (yang belum di miliki sekarang, namun akan menjadi hak milik seseorang di masa yang akan datang).Sementara itu para Ulama dari mazhab Shafi’i sebagian membolehkan hutang (dayn) di perjual belikan. Ibn al-Subki dan al-Nawawi para Ulama dari mazhab Safi’i membolehkan jual-beli surat hutang dengan syarat –syarat tertentu, seperti harus di bayar tunai dan transaksi nya harus di lakukan segera (spot) dan hutang tersebut harus sudah mendekati waktu jatuh tempo.
Ibn Al-Qayim, seorang Ulama dari golongan mazhab
Hanbali mengatakan bahwa jual beli surat hutang sesuai dengan prinsip syariah,
sepanjang tidak ada larangannya.
Para Ulama golongan mazhab Maliki membolehkannya
jual-beli surat hutang dengan persyaratan seperti yang di kemukakan oleh Ibn Al
-Qayim, dengan beberapa persyaratan tambahan.
Sementara itu Fiqh Academi Jeddah dalam resolusinya
membolehkan jual-beli hutang sepanjang tidak ada unsur riba di dalam
penerapannya.
Disini lah kelebihan ekonomi syariah, banyak
aturan-aturan yang diterapkan pada transaksi keuangannya yang bertujuan untuk
menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dengan larangan terhadap
transaksi yang berbasis Riba, Gharar dan Maisir, demi kesejahteraan
masyarakatnya, dengan transaksi ekonomi yang adil dan jujur.
Tidak seperti ekonomi konvensional (baca: kapitalis)
yang menghalal kan segala cara termasuk gharar (spekulasi) dan maisir (judi)
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyak nya dengan dasar
mengambil keuntungan itu dengan jalan menghimpun dan mengakumulasi
interest/bunga/Riba. Dimana transaksi jual beli hutang yang di tawarkan pada
sistim keuangan konvensional di lakukan dengan membayarkan surat
hutang yang di beli dengan cara meminjam uang pada bank atau dengan kata
lain mendapat hutang yang baru agar hutang yang di beli tadi dapat di jual
kembali dengan bunga yang lebih tinggi untuk menutupi hutang-hutang untuk
membeli surat hutang tersebut. Semakin banyak hutang yang di jual dan tidak di
kembalikan pokok dan bunga nya oleh pembeli maka semakin banyak hutang-hutang
yang menumpuk yang tidak dapat di bayarkan ke bank-bank yang memberi hutang,
lalu bank bank tersebut menjadi bangkrut karena terlalu banyak nasabah nya yang
tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya yang sudah bunga-berbunga.
Sekarang saat nya para bankir syariah untuk menawarkan produk-produk syariah terbaiknya kepada Muslim dan Non Muslim, sebagai peluang yang sangat baik untuk mengembangkan ekonomi syariah menuju kejayaannya. Memang pada akhirnya keadilan dan kejujuran akan selalu menang dalam hal apapun juga, termasuk dalam transaksi keuangan, seperti halnya pada transaksi ekonomi syariah yang berlandaskan keadilan, kejujuran dan kepercayaan
sekian dari
ana khoirul wallahualam..
Daftar Pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar