PEMBAHASAN
A. Pengertian
ekonomi dan politik
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari
perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi
adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas
dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut
kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity).[1]
Adam Smith diakui sebagai bapak dari ilmu
ekonomi Kata
"ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan
νόμος (nomos), atau ‘peraturan, aturan, hukum,’ dan secara garis besar
diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah
tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah
orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan
antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal
dalam ilmu politik.[2]
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang
berbeda, yaitu antara lain:
v politik adalah usaha
yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik
Aristoteles)
v
politik adalah hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan negara
v politik merupakan
kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di
masyarakat
B. Hubungan
ilmu politik dan ilmu ekonomi
Jika
ditinjau dari segi kehidupan masyarakat pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas
saling bergantung, keduanya saling membutuhkan, bisa dikatakan salah satu
diantara keduanya tidak bisa berjalan tampa iringan satu sama lain. Maka
lazimya untuk mempelajari kedua pelajaran ini amat terkait dan terhubung. Para
pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik,
dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu
pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan
Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi
dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran
ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana, dimana,
apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan.
Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.[3]
Ekonomi berpengaruh dalam politik
hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari
kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga
disebabkan dari berbagai penyelesaian permasahan yang memang lazim timbul didalam
Bernegara. Di berbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada
pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan
terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan
Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah
salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya.
Kesejahteraan Negara yang baik dan
sosialisme telah merombak keadaan fungsi Negara. Negara dewasa ini diartikan
atau disangka langsung turut campur dalam bermacam lingkungan, dari aktifitas
masyarakat menentukan perintah dalam hal kwalitas distribusi kekayaan dan juga
materi barang milik masyarakat.
Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan penaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruh nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.
Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan penaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruh nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.
Golongan dan grup ekonomi disetiap
Negara terlaksana terus menerus dimana tertekan dalam administrasi untuk
perlindungan dan kekayaan. Demikian pula, penggunaan kondisi ilmu ekonomi
memiliki pengaruh besar dalam cita- cita perpolitikan dan institusi, Contohnya:
adanya revolusi yang menimbulkan cita- cita kemerdekaan perseorangan,
demokrasi, sosialisme dan komunis.[4]
Dengan demikian eratnya hubungan
antara ilmu politik dan juga ilmu ekonomi maka muncullah suatu ilmu baru yang
kita kenal dengan sebutan ilmu ekonomi politik. Pembelajaran Ilmu Ekonomi
Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri
atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu
sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik.[5]
‘Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan
ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam
penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai
sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989).’[6]
Fokus dari studi ekonomi politik
adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji
menjadi lebih spesifik ; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi
dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah
ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan
aspek politik.
Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak
kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak – berusaha untuk mempertemukan titik
temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini
dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik.
Dalam upaya memaksimalkan studi
mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di
negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam
berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi
menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar
(ekonomi liberal)dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal
sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis). Sehingga dalam studi ekonomi
politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai
bagaimana faktor-faktor politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi
suatu negara.[7]
Dari penjelas di atas dapat
dikatakan bahwa Ekonomi pasti berpengaruh terhadap politik, nah tumbangnya orde
baru, pada massa peralihan orde reformasi sangat keras sekali dampaknya setelah
itu muncullah istilah krisis moneter tahun 2000. Hal tersebut menunjukkan
pengaruh politik terhadap ekonomi sangatlah berhubungan sekali. Kami juga
mengambil contoh seperti kejadian di mesir ataupun di Libya, dimana ekonomi
dipengaruhi sekali oleh kondisi politik yang kacau di Negara tersebut.
Selain itu munculnya aliran macam
merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat Negara
dengan jalan menkonsolidasikan kekuatan dalam perekonomian menunjukkan
hubunagan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tersebut. Disini jelas di
perlukan alat untuk mengatur tentang perekonomian Negara, jelas alat yang di
mangsud disini adalah politik. Di Negara-negara komunis, perekonomian
–perekonomian di kendalikan oleh Negara, sehingga masuknya barang-barang eksport
sangat di batasi, sampai kemudian pengaruh komunis memudar di eropa timur.
Di Negara-negara-negara liberal yang
mengidolakan demokrasi bukannya tidak ada dominasi ekonomi. Di amerika serikat
misalnya, walaupun terjadi free figt tetapi perekonomiannya yang kuat tampak
sangat mempengaruhi pemilihan umum, bahakan mereka yang berdarah yahudi dapat
berkiblat di Israel. Sehingga ada momok dalam kongres bahwa siapa yang
menentang akan disingkirkan. Di Negara-negara yang berkembang, Negara mempunyai
tugas yang relative lebih banyak dan berat dalam semua sector kehidupan,
terutama dalam sector perekonomian. Tugas Negara menciptakan kesejahteraan
tidak terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat dan terbatas
dengan waktu.
Hubungan yang lebih jelasnya, dalam
mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi
dapat bertanya kepada seorang ilmu politik, tentang politik manakah kiranya
yang paling baik di susun guna mencapai tujuan secara ekonomi. Dalam mengajukan
kebijakan untuk memperbesar produksi nasional misalnya, sarjana ilmu politik
pasti ditanya tentang bagaimana cara-cara menanggulangi hambatan politis menuju
arah tujuan ekonomi tersebut. Contohkan saja pembangunan lima tahun di
Indonesia dulu memperhitungkan pula perkembangan social dan politik yang
mungkin terjadi akibat pergeseran ekonomis yang timbul dari berhasil dan
gagalnya kebijakan tertentu. Sebaliknya seorang sarjana ilmu politik dapat
meminta bantuan juga kepada sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang
harus di penuhi guna mencapai tujuan politis tertentu, khususnya yang berkaitan
dengan pembinaan kehidupan demokrasi.
Dengan pesatnya berkembangnya ilmu
ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama ilmu politiK dan
ilmu ekonomi makin di buttuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan
nasional. Semua orang tidak akan bisa mengabaikan lagi pengaruh dan peran
perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri serta hubungan ekonomi luar negeri
pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan luar negeri. Menurut (Miriam
Budiardjo 2009) ilmu ekonomi malahan telah menghasilkan suatu bidang ilmu
politik yang baru. ini dinamakan pendekatan perilaku rasional (rational choice)
yang lebih cenderung melihat manusia sebagai mahluk ekonomi (economic creature).
Dianggap manusia dalam mengambil keputusan selalu memperhitungkan untung rugi
baginya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar